Browsing Skripsi Sarjana by Title
Now showing items 231-240 of 1290
-
Dasar Pertimbangan Hakim Atas Permohonan Pembatalan Perkawinan yang Dikabulkan Karena Adanya Status Wali Nikah yang Tidak Sah (Studi pada Pengadilan Agama Padangsidimpuan No: 32/Pdt.G/2013/PA. PSP)
(Universitas Sumatera Utara, 2017)Perkawinan dengan segala hal yang melingkupinya tak luput dari berbagai persoalan yang timbul sebagai konsekuensinya, salah satu kaitannya melingkupi masalah pelaksanaan perkawinan itu sendiri, dimana pelaksanaan perkawinan ... -
Diskresi dan Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan Bedasarkan Peraturan Pemerinta Nomor 48 Tahun 2016
(Universitas Sumatera Utara, 2018)Pada hakikatnya kewenangan diskresi diberikan kepada pejabat pemerintahan sebagai pelengkap dari aturan perundang-undangan. Karena pada prinsipnya peraturan perundang-undangan tidak dapat mengikuti perkembangan dinamika ... -
Disparitas Pemidanaan Terhadap Anak yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn dan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn)
(Univesitas Sumatera Utara, 2018)Maraknya kejahatan yang terjadi saat ini telah membuat masyarakat takut dan resah, terlebih lagi semakin banyak anak yang terlibat di dalam kasus-kasus kejahatan. Alasan ini membuat masyarakat geram dan menyuarakan supaya ... -
Disparitas Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 12/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps dan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 06/Pid.Sus-Anak/2015/ PN. Sim)
(Universitas Sumatera Utara, 2018)Disparitas penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana pada kasus yang sama/serupa masih menjadi problema hukum di Indonesia. Banyaknya putusan hakim yang berbeda terhadap kasus pidana yang sama/serupa terus ... -
Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan dan Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN Sim dan Putusan Nomor 407/Pid.B/2016/PN Tjb )
(Univesitas Sumatera Utara, 2018)Dalam kehidupan masyarakat sering ditemui adanya penyimpangan terhadap norma hukum, khususnya hukum pidana. Kejahatan terhadap nyawa dan kejahatan terhadap tubuh merupakan salah satu bentuk kejahatan yang masih sering ... -
Disparitas Pidana Terhadap Penyertaan Pembunuhan Berencana (MOORD) dalam Tindak Pidana yang Sama (Studi Putusan Nomor 153/Pid.B/2014/PN.Stb dan Nomor 154/Pid.B/2014/PN.Stb)
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Zoon politicon atau makhluk sosial adalah status yang melekat pada manusia, karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Meskipun begitu, dalam kehidupan sosial tersebut tidak jarang juga terjadi konflik atau perselisihan ... -
Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan Perkara NO. 0024/Pdt.P/2016/PA/Lpk. di pengadilan Agama Lubuk Pakam)
(Universitas Sumatera Utara, 2017)Permohonan Dispensasi kawin adalah suatu peristiwa hukum berupa upaya yang dilakukan oleh seseorang yang ingin melaksanakan perkawinan tetapi orang tersebut belum berusia yang memenuhi batas usia minimun untuk dapat ... -
Dispensasi Pengadilan Agama dalam Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Binjai pada Tahun 2018)
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Dispensasi merupakan pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan wanita yang belum mencapai 16 tahun. Dispensasi ... -
Diyat Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian Disebabkan Kelalaian
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Dewasa ini masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional, berkembang seirama dengan perkembangan masyarakat. Masalah yang dihadapi adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya ... -
E-Government dalam Upaya Mewujudkan Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB) di Kota Binjai
(Universitas Sumatera Utara, 2018)Penerapan Electronic Government (e-government) dalam rangka mewujudkan Good Government adalah salah satu wujud untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi ...