Browsing Skripsi Sarjana by Title
Now showing items 357-366 of 1770
-
“ Cerai Ghaib Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ( Studi Kasus Putusan Nomor 1831/Pdt.G/2018/PA.Mdn )”
(Universitas Sumatera Utara, 2020)Perkawinan merupakan salah satu bagian dari kebutuhan hidup yang ada dalam masyarakat dan juga merupakan suatu ikatan yang sah dan diakui masyarakat dan Negara. Tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan ... -
Dasar Pertimbangan Hakim Atas Permohonan Pembatalan Perkawinan yang Dikabulkan Karena Adanya Status Wali Nikah yang Tidak Sah (Studi pada Pengadilan Agama Padangsidimpuan No: 32/Pdt.G/2013/PA. PSP)
(Universitas Sumatera Utara, 2017)Perkawinan dengan segala hal yang melingkupinya tak luput dari berbagai persoalan yang timbul sebagai konsekuensinya, salah satu kaitannya melingkupi masalah pelaksanaan perkawinan itu sendiri, dimana pelaksanaan perkawinan ... -
Dasar Pertimbangan Hakim Membebaskan Terdakwa Pidana Korupsi dengan Dakwaan Subsidair (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Tpk/2017 PN.Mdn)
(Universitas Sumatera Utara, 2020)Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung ... -
Dinamika Pengaturan “Hak Pilih” Sebagai Hak Asasi Manusia dalam UU Pemilihan Umum di Indonesia ( Studi Terhadap UU Pemilu Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstiusi No.102/PUU-VII/2009)
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Hak pilih dan dipilih merupakan hak asasi warga negara yang disebut sebagai hak politik warga negara. Pemilihan Umum baik itu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilu Legislatif adalah wadah rakyat untuk ... -
Diskresi dan Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan Bedasarkan Peraturan Pemerinta Nomor 48 Tahun 2016
(Universitas Sumatera Utara, 2018)Pada hakikatnya kewenangan diskresi diberikan kepada pejabat pemerintahan sebagai pelengkap dari aturan perundang-undangan. Karena pada prinsipnya peraturan perundang-undangan tidak dapat mengikuti perkembangan dinamika ... -
Disparitas Pemidanaan Terhadap Anak yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn dan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn)
(Univesitas Sumatera Utara, 2018)Maraknya kejahatan yang terjadi saat ini telah membuat masyarakat takut dan resah, terlebih lagi semakin banyak anak yang terlibat di dalam kasus-kasus kejahatan. Alasan ini membuat masyarakat geram dan menyuarakan supaya ... -
Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku yang Bersama-Sama Melakukan Eigenrichting (Main Hakim Sendiri) yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 72/Pid.B/2016/PN.KPG )
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Main hakim sendiri berarti menghakimi orang lain tanpa mempedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran dan sebagainya). Tindakan main hakim sendiri biasanya dilakukan oleh 2 orang ... -
Disparitas Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 12/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps dan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 06/Pid.Sus-Anak/2015/ PN. Sim)
(Universitas Sumatera Utara, 2018)Disparitas penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana pada kasus yang sama/serupa masih menjadi problema hukum di Indonesia. Banyaknya putusan hakim yang berbeda terhadap kasus pidana yang sama/serupa terus ... -
Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan dan Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN Sim dan Putusan Nomor 407/Pid.B/2016/PN Tjb )
(Univesitas Sumatera Utara, 2018)Dalam kehidupan masyarakat sering ditemui adanya penyimpangan terhadap norma hukum, khususnya hukum pidana. Kejahatan terhadap nyawa dan kejahatan terhadap tubuh merupakan salah satu bentuk kejahatan yang masih sering ... -
Disparitas Pidana Terhadap Penyertaan Pembunuhan Berencana (MOORD) dalam Tindak Pidana yang Sama (Studi Putusan Nomor 153/Pid.B/2014/PN.Stb dan Nomor 154/Pid.B/2014/PN.Stb)
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Zoon politicon atau makhluk sosial adalah status yang melekat pada manusia, karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Meskipun begitu, dalam kehidupan sosial tersebut tidak jarang juga terjadi konflik atau perselisihan ...