Browsing Skripsi Sarjana by Title
Now showing items 1086-1095 of 1467
-
Rekayasa Genetika dan Dampaknya Bagi Masyarakat dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia
(Universitas Sumatera Utara, 2017)Rekayasa genetika adalah transplantasi satu gen ke gen lainnya baik antara gen dan lintas gen untuk menghasilkan produk yang berguna bagi makhluk hidup hidup. Penerapan teknologi rekayasa genetika selain menimbulkan harapan ... -
Rekonvensi Terhadap Gugatan Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Syariah Langsa No.81/Pdt.G/2005/MSY-LGS)
(Universitas Sumatera Utara, 2018)Rekonvensi merupakan gugat balas diatur dalam pasal 157 RBg/132 a HiR. Putusan No. 81/Pdt.G/2005/MsY-LGS disatu sisi menolak gugatan rekonvensi dari suami tentang pembatalan perkawinan, namun mengabulkan sebagian dari ... -
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Sebagai Pelaksanaan Sustainable Development Goals ( SDGS)
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Pembangunan merupakan proses perubahan yang terus menerus untuk menuju ke keadaan yang lebih baik yang berdasarkan norma-norma tertentu.Istilah pembangunan dapat juga didefinisikan atau diberikan pengertian yang berbeda-beda ... -
Restruktrurisasi Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah dan Akibat Hukum yang Timbul Menurut Peraturan OJK (POJK) Nomor 42/ POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum
(2018)Pemberian kredit terhadap rakyat merupakan salah satu indikator pemeliharaan kepercayaan pemberi kredit dengan nasabah kredit. Salah satu lembaga pemberi kredit adalah bank. Bank adalah lembaga penghimpun dana masyarakat ... -
Restrukturisasi Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Membantu Nasabah Beritikad Baik (Studi Kasus Bank Sumut Medan Simpang Kwala)
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Pemberian kredit terhadap rakyat merupakan salah satu indikator pemeliharaan kepercayaan pemberi kredit dengan nasabah kredit. Salah satu lembaga pemberi kredit adalah bank. Bank adalah lembaga penghimpun dana masyarakat ... -
Restrukturisasi Kredit sebagai Salah Satu upaya Bank dalam Rangka Penyelamatan Kredit Bermasalah ( Tinjauan Yuridis terhadap PBI No.11/2/PBI/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas PBI No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum )
(Universitas Sumatera Utara, 2011)Perbankan berperan dalam mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja melalui penyediaan sejumlah dana pembangunan dan memajukan dunia usaha. Bank adalah lembaga yang memiliki fungsi intermediasi ... -
Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak yang Tidak Membayar Pajak Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan
(Universitas Sumatera Utara, 2017)Sejak berlakunya otonomi daerah, maka setiap daerah diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan guna meningkatkan pelayanan, pemberdayaan serta peningkatan daya saing daerah. Salah satu ... -
Sanksi Administrasi Kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah
(Universitas Sumatera Utara, 2018)Pilkada serentak 2018, berdasarkan temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) disebutkan permasalahan- permasalahan yang terjadi di antaranya 2.400 surat suara hilang dalam Pilkada di Cirebon, dan surat suara rusak di Tasikmalaya. ... -
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Psykis dalam Lingkup Rumah Tangga (Putusan Nomor :264/Pid.Sus/2018/PN-Mdn dan Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2014/PN-Bengkulu)
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Skripsi ini berjudul Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak PidanaKekerasanPsykis Dalam LingkupRumahTangga (Putusan Nomor :264/Pid.SUS/2018/PN Mdn dan Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2014/PN-Bengkulu). Kekerasan psikis bentuk ... -
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam
(Universitas Sumatera Utara, 2018)Sebagai kejahatan yang paling rentan terjadi di masyarakat, tindak pidana penganiayaan memerlukan pengaturan yang lebih komperhensif dan relevan dengan kepentingan masyarakat serta dapat menjamin rasa aman sesuai dengan ...