Tesis Magister (Kenotariatan)
Tesis Magister (Kenotariatan)
Recently added
Now showing items 1-20 of 379
-
Analisis Yuridis Tentang Penyalahgunaan Pemberian Kuasa Menjual dalam Perkara Perdata: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 333k/pdt/2011
(Universitas Sumatera Utara, 2017)Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan akta otentik ... -
Penerapan Asas Keadilan dalam Pelaksanan Sidang Pemeriksan Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris dan Etika Profesi Notaris
(Universitas Sumatera Utara, 2017)Pentingnya keberadaan Jabatan Notaris sebagai notaris serta dibutuhkan masyarakat luas mengingat fungsi notaris sebagai pejabat umum yang membuat alat bukti tertulis berupa akta otentik. Berdasarkan uraian di atas, jelas ... -
Pendaftaran Anak Luar Kawin di Kota Medan (Studi Kependudukan dan Catatan Sipil)
(Universitas Sumatera Utara, 2017)Kelahiran merupakan sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan banyak akibat hukum, karena menimbulkan hubungan waris, hubungan keluarga dan hubungan-hubungan lainnya yang berkaitan dengan lahirnya subjek baru ke dunia. Suatu ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Objek Benda Inventory (Stok Barang Dagangan) Studi pada pt. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Medan
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi penerima fidusia atau kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya, apabila debitur wanprestasi. Dengan didaftarkannya benda yang dijamin dengan ... -
Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Melalui Lembaga Adat (Studi di Kecamatan Johan Pahlawan Kota Meulaboh)
(Universitas Sumatera Utara, 2017)Wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, ... -
Perlindungan Hukum Atas Adat Pernikahan Etnis Melayu Batu-Bara Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
(Universitas Sumatera Utara, 2017)Karya tradisional merupakan hasil pemikiran atau ide yang biasa terjadi pada setiap diri manusia berdasarkan kemampuan, keahlian dan keterampilan yang merekapunya. Pada pasal 38 Undang-undang HakCipta Nomor 28 Tahun 2014 ... -
Eksistensi Pelaksanaan Perkawinan Eksogami Gayo di Kabupaten Aceh Tengah Propinsi Aceh
(Universitas Sumatera Utara, 2017)Setiap manusia memiliki hak azasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan. Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya ... -
Analisis Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Pelepasan Hak Guna Usaha Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara Iv (Persero) Dolok Sinumbah dengan Persatuan Tani Indonesia (Pk 04/Ptun-Mdn/2014)
(Universitas Sumatera Utara, 2017)Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) adalah Badan Usaha Milik Negara yang begerak dibidang usaha perkebunan yang sebagian besar berada di Sumatera Utara. Status hak atas tanah yang dikuasai dan diusahakan ... -
Analisis Yuridis Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang Dianggap Cacat Administrasi (Studi Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 102/K/Tun/1998
(Universitas Sumatera Utara, 2017)Proses pendaftaran tanah dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan, menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang tanah, serta memberikan kepastian hukum kepada para pemegang ... -
Analisis Yuridis Terhadap Eksekusi dalam Perjanjian Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 97K/Pdt/2015)
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan yang kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 ... -
Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Sebagai Debitur Atas Pemberian Data yang Tidak Benar dalam Perjanjian Kredit Bank
(Universitas Sumatera Utara, 2017)Kredit dalam hukum perbankan merupakan bagian dari sistem hukum perdata, karena subyek dan obyek yang diaturnya berkenaan dengan hubungan hukum yang bersifat perdata antara bank dan nasabah. Perseroan Terbatas merupakan ... -
Akibat Hukum Pembatalan Hibah Terhadap Bangunan yang Didirikan di Atas Tanah Hibah yang Dibatalkan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syari’ah aceh no. 93/pdt.g/2015/MS-Aceh)
(Universitas Sumatera Utara, 2017)Hibah adalah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan, jadi dalam pembuatan hukum hibah pemindahan hak atas harta milik seseorang itu kepada orang lain dilakukan secara cuma-cuma tanpa mengharapkan adanya ... -
Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Perintah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dikarenakan Cacat Administrasi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 457 K/TUN/2013)
(Universitas Sumatera Utara, 2017)Kegiatan pendaftaran tanah bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang tanah serta memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah. Sistem pendaftaran tanah yang dianut ... -
Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil dalam Praktek Perseroan Terbatas dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) (Studi Putusan Perkara Nomor 1916 K/Pdt/1991 dan Nomor 1311 K/Pdt/2012)
(Universitas Sumatera Utara, 2017)Ciriutama Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang berstatus badan hukum, yang pada gilirannya membawa tanggungjawab terbatas (limited liability) bagi para pemegang saham, anggota direksi dan komisaris, yaitu sebesar ... -
Pelaksanaan Larangan Pemilikan Tanah Pertanian yang Berada di Luar Kecamatan (Absentee) pada Daerah Pemekaran (Suatu Studi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu)
(Universitas Sumatera Utara, 2017)Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, atas dasar hak menguasai dari negara maka menjadi kewajiban bagi pemerintah melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut Undang-Undang Pokok ... -
Perlindungan Hutan Adat Aek Napa di Desa Sabungan Ni Huta IV Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara Pasca Dikeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 579 Tahun 2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara
(Universitas Sumatera Utara, 2017)Hutan adat merupakan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Bentuk hutan ini umumnya berasal dari hutan alam yang sudah secara turun temurun dikelola dan di keluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/puu-x/2012 ... -
Pertanggungjawaban Notaris Pengganti yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Membuat Akta Otentik
(Universitas Sumatera Utara, 2017)Notaris dalam membuat akta dituntut keadilan, kecermatan dan kehati-hatian. Pekerjaan ini memerlukan konsentrasi yang tinggi dan kondisi fisik yang baik. Secara umum kesalahan dan kurang konsentrasi mempengaruhi kualitas ... -
Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Ttower Telekomunikasi Terhadap Pemilik Bangunan Atas Timbulnya Kerugian Akibat Force Majeure (Studi Putusan Mari NO.1144K/PDT/2012)
(Universitas Sumatera Utara, 2017)Perkara dalam Putusan MA RI No.1144K/PDT/2012 diawali dengan adanya perjanjian sewa menyewa sebagian tempat di bagian atas bangunan milik H.Darmawan Kasim sebagai tempat pendirian tower telekomunikasi PT.Telkomsel. H.Dharmawan ... -
Perlindungan Hukum Bagi Istri dan Anak dalam Perkawinan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Izin Atasan (Studi di Polrestabes Medan)
(Universitas Sumatera Utara, 2017)Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparatur negara harus taat kepada undang-undang aturan yang ada. Khusus mengenai perkawinan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus melakukannya sesuai dengan ... -
Tanggung Jawab Wali Mewakili Anak di Bawah Umur dalam Penjualan Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor 0009/pdt.p/2014/pa.pas)
(Universitas Sumatera Utara, 2017)Seorang anak yang orang tuanya sudah meninggal dunia maka pemeliharaan tersebut akan diselenggarakan oleh seorang wali, terutama dalam hal ini adalah anak yang belum dewasa. Berdasarkan Penetapan Pengadilan nomor 0009 ...
RSS 1.0