Tesis Magister (Kenotariatan)
Tesis Magister (Kenotariatan)
Recently added
Now showing items 1-20 of 239
-
Pembuatan Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat yang Beragama Islam di Hadapan Notaris Menurut Ketentuan Hukum Islam
(2015)Perkembangannya pengangkatan anak pada saat ini bukan hanya sekedar pemisahan hubungan yuridis dengan orang tua kandungnya, namun pada saat ini permasalahan anak angkat sudah berkembang kepada masalah pembagian harta warisan. ... -
Tinjauan Yuridis Terhadap Struktur Nominee Pemegang Saham( Nominee Strukture) dalam Suatu Perseroan Terbatas
(Universitas Sumatera Utara, 2015)Nominee structure adalah sebuah struktur yang mengakibatkan seorang beneficiary mempunyai kuasa untuk mengendalikan nominee, dimana seorang nominee hanya sebagai pemilik terdaftar dari suatu benda, dan pemilik sebenarnya yaitu ... -
Kewenangan Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator dalam Eksekusi Jaminan Fidusia di Balai Harta Peninggalan Medan
(Universitas Sumatera Utara, 2013)As an institution of mobile property, fiduciary collateral is mostly used by business people. The existence of fiduciary used to be based on jurisprudence, but now it is regulated in specific law. Article 21 of Law No. ... -
Menikahi Wanita Hamil Karena Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
(Universitas Sumareta Utara, 2015)Perkawinan merupakan ikatan antara dua insan manusia yang selalu melewati berbagai proses dan persoalan. Salah-satunya,menikahi wanita hamil karena zina Penelitian ini mengkaji pengaturan tentang zina, status dan akibat ... -
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengakuan Status Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Islam
(Universitas Sumareta Utara, 2014)Anak adalah amanah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa yang perlu mendapatkan perhatian dan perawatan sebaik-baiknya, karena merupakan tunas bangsa dan generasi penerus. Namun demikian kelahiran seorang anak dalam ... -
Analisis Yuridis Keterbukaan Informasi (Full Disclosure) pada Proses Initial Public Offering (IPO) PT. Garuda Indonesia (Persero), TBK Terkait Prinsip Good Corporate Governance (GCG)
(Universitas Sumareta Utara, 2015)PT.Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah memperoleh persetujuan untuk melakukan penawaran umum perdana (IPO) sesuai dengan persetujuan privatisasi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tertuang dalam Surat Ketua ... -
Unsur Paksaan yang Terkandung di dalam Sebuah Perjanjian sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung NO. 943 K/PDT/2012)
(Universitas Sumareta Utara, 2015)Salah satu syarat esensial untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya kata sepakat para pihak yang mengikat diri, Syarat tersebut dalam perdata dikelompokan sebagai syarat subjektif. Dalam pembuatan perjanjian ada atau ... -
Kepastian Hukum atas Pengalokasian Peruntukan Lahan pada Kawasan Hutan di Atas Hak Pengelolaan Otorita Batam
(2013)Tumpang tindih peruntukan lahan di wilayah Otorita Batam berawal dari penerbitan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/kpts-II/1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau ... -
Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas (Persero) (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.05/PAILIT/2012/PN/NIAGA.SMG)
(2015)Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara ... -
Analisis Yuridis Atas Putusan Nomor: 014/PDT.P/2014/PA-LPK Tentang Penetapan Ahli Waris Dzawil Arham yang Mendapatkan Seluruh Harta Warisan si Pewaris
(2015)Dzawil arham didalam Kompilasi Hukum Islam tidak termasuk dalam golongan ahli waris, karena golongan ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam ada tiga yaitu golongan ahli waris dzul fardin (dzawil furudh), ashabah dan ... -
Aspek Hukum Pertanggungjawaban Komisaris Nominee dalam Perseroan Terbatas atas Tindak Pidana yang Dilakukan Perseroan
(Universitas Sumatera Utara, 2015)Pada praktek korporasi, banyak ditemukan praktek pengunaan nominee pada organorgan perseroan terbatas. Komisaris Nominee digunakan oleh pemilik perusahaan sebenarnya (beneficiary) agar dapat mengendalikan perusahaan ... -
Analisis Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pengurusan Harta Kekayaan Orang Hilang Menurut Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor 137/PDT.P/2013/MS-BND)
(2015)Mafqud adalah orang yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup atau meninggal dunia. Dalam kajian fikih Islam, penentuan status mafqud, apakah yang bersangkutan masih hidup atau sudah meninggal dunia sangat ... -
Sanksi Administratif Terhadap PPAT Atas Kelainan Pengawasan Pembayaran BPHTB dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Universitas Sumatera Utara, 2015)Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang PPAT menyatakan bahwa PPAT/Notaris dalam hal peralihan hak atas tanah dan bangunan selain berperan karena kewenangan dan jabatannya dalam pembuatan akta dan pengesahan ... -
Penerapan Prinsip-Prinsip Perjanjian Islam dalam Pembuatan Akta Notariil
(Universitas Sumatera Utara, 2014)Akad dalam hukum Islam adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak (aqid) berdasarkan kesepakatan (ikhtiyari) yang ditandai dengan adanya ijab dan qobul terhadap objek akad dan objek akad tersebut harus terhindar ... -
Analisis Yuridis Akta Keterangan Waris yang Dibuat oleh Notaris dalam Ketentuan Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan UUJN No. 2 Tahun 2014
(Universitas Sumatera Utara, 2014)Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya memiliki kewenangan yang diatur dalam UUJN. UUJN secara tegas tidak mengatur tentang keterangan hak waris, terutama keterangan waris yang dibuat oleh Notaris. Hal ini hanya ... -
Hilangnya Benda yang Diikat dengan Jaminan Fidusia Akibat Pencurian (Studi di PT. Toyota Astra Finance Medan)
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Hilangnya objek/benda jaminan fidusia karena pencurian sangat merugikan pihak debitur maupun kreditur. Pihak debitur dirugikan karena tidak dapat mempergunakan atau memanfaatkan barang jaminan untuk kebutuhan hidupnya. ... -
Sanksi Pajak Atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar yang Tidak Sesuai dengan Nilai Perolehan Objek Pajak yang Seharusnya di Kota Medan
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Adanya penggunaan nilai transaksi sebagai dasar perhitungan BPHTB di Kota Medan inilah yang sering kali menimbulkan permasalahan, karena tidak jarang nilai transaksi yang diajukan oleh wajib pajak tidak sesuai ... -
Analisis Yuridis Kedudukan Akta Izin Roya Hak Tanggungan Sebagai Pengganti Sertifikat Hak Tanggungan yang Hilang
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Hapusnya hak tanggungan berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) UUHT mengharuskan dilakukannya roya terhadap hak tanggungan.Roya dilakukan apabila utang yang dijamin dalam perjanjian pokoknya telah lunas.Salah satu syarat ... -
Upaya Keberatan Notaris Terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Atas Disetujuinya Permintaan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Proses Peradilan
(Universitas Sumatera Utara, 2018)Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sebagaimana yang ditetapkan format dan isinya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang pembuatan akta autentik pada umumnya dan ... -
Analisis Yuridis Pembatalan Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Kasus Putusan Nomor : 376K/Pdt.Sus-Pailit/2017 dan Putusan Nomor : 794K/Pdt.Sus-Pailit/2016)
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Pergerakan roda ekonomi merupakan sesuatu yang sangat dinamis. Saat suatu usaha belum berjalan lancar, maka peraturan di Indonesia memberi kesempatan kepada pelaku dunia usaha untuk mengajukan permohonan pailit berdasarkan ...
RSS 1.0