Tesis Magister (Kenotariatan)
Tesis Magister (Kenotariatan)
Recently added
Now showing items 1-20 of 246
-
Itikad Baik Pemberi Personal Garansi dalam Pelunasan Hutang Bank Studi Putusan Nomor 700/PDT.G/2015/PN MDN
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Pemberian jaminan personal guaranty seharusnya memberikan jaminan kepastian hukum atas pelunasan seluruh hutang yang tercantum dalam perjanjian pokok kredit tidak sebagian saja akan tetapi Putusan Nomor 700/PDT.G/2015/PN ... -
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Tanah (PPAT) Atas Pembuatan Akta Jual Beli Terhadap Harga Jual yang Belum Lunas (Studi Putusan Nomor 1515 K/PDT/2016)
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Kegiatan peralihan hak atas tanah merupakan hal yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Kapasitas dan kewenangan dalam melakukan peralihan tersebut disematkan pada suatu profesi/ jabatan yang dalam Hukum Nasional ... -
Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 35 Undang-Undang Jabatan Notaris Berkaitan Penyerapan Protokol Notaris yang Telah Meninggal Dunia di Kota Medan
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Menurut Pasal 8 ayat (1) UUJN bahwa Notaris bisa berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dikarenakan meninggal dunia. Pasal 35 Undangundang Jabatan Notaris berbunyi bahwa apabila Notaris meninggal dunia ada kewajiban ... -
Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Tanah TNI AU, CQ Lanud Suwondo yang Dikuasai oleh Masyarakat Sarirejo (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 229.K/PDT/1991)
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Sengketa tanah seluas 260 ha antara TNI AU Cq. Lanud Suwondo dengan masyarakat penggarap di Kelurahan Sari Rejo Kabupaten Medan Polonia hingga saat ini belum menemukan solusi hukum dalam penyelesaiannya TNI AU Cq. ... -
Penentuan Tarif Uang Wajib Tahunan Sebagai Tarif Layanan Badan Pengusahaan Batam Kepada Penerima Alokasi Lahan Pasca Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Pulau Batam merupakan pulau yang berbatasan dengan negara Singapura dan Malaysia, kemajuan Singapura di bidang industri menjadi awal kemajuan Batam, berawal dari kebijakan Presiden Soeharto yang ingin memanfaatkan Batam ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Putusan PT. TUN Jakarta Nomor: 11/G/2014/PT.TUN.JKT.)
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Penyimpangan dalam proses pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa memberikan kerugian bagi peserta pemilihan penyedia yang bersaing secara jujur dan adil seperti pada kasus putusan pengadilan Nomor : 11/G/2014/PT.TUN.JKT. ... -
Analisis Yuridis Hibah Atas Harta Bersama Kepada Anak Angkat Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 41 PK/AG/2009)
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Keinginan untuk dikaruniai seorang anak sebenarnya merupakan suatu hal yang manusiawi di dalam kehidupan. Namun, pada kenyataannya tidak setiap perkawinan ataupun rumah tangga dapat dengan mudah memiliki keturunan. Akibatnya, ... -
Pembuatan Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat yang Beragama Islam di Hadapan Notaris Menurut Ketentuan Hukum Islam
(2015)Perkembangannya pengangkatan anak pada saat ini bukan hanya sekedar pemisahan hubungan yuridis dengan orang tua kandungnya, namun pada saat ini permasalahan anak angkat sudah berkembang kepada masalah pembagian harta warisan. ... -
Tinjauan Yuridis Terhadap Struktur Nominee Pemegang Saham( Nominee Strukture) dalam Suatu Perseroan Terbatas
(Universitas Sumatera Utara, 2015)Nominee structure adalah sebuah struktur yang mengakibatkan seorang beneficiary mempunyai kuasa untuk mengendalikan nominee, dimana seorang nominee hanya sebagai pemilik terdaftar dari suatu benda, dan pemilik sebenarnya yaitu ... -
Kewenangan Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator dalam Eksekusi Jaminan Fidusia di Balai Harta Peninggalan Medan
(Universitas Sumatera Utara, 2013)As an institution of mobile property, fiduciary collateral is mostly used by business people. The existence of fiduciary used to be based on jurisprudence, but now it is regulated in specific law. Article 21 of Law No. ... -
Menikahi Wanita Hamil Karena Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
(Universitas Sumareta Utara, 2015)Perkawinan merupakan ikatan antara dua insan manusia yang selalu melewati berbagai proses dan persoalan. Salah-satunya,menikahi wanita hamil karena zina Penelitian ini mengkaji pengaturan tentang zina, status dan akibat ... -
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengakuan Status Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Islam
(Universitas Sumareta Utara, 2014)Anak adalah amanah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa yang perlu mendapatkan perhatian dan perawatan sebaik-baiknya, karena merupakan tunas bangsa dan generasi penerus. Namun demikian kelahiran seorang anak dalam ... -
Analisis Yuridis Keterbukaan Informasi (Full Disclosure) pada Proses Initial Public Offering (IPO) PT. Garuda Indonesia (Persero), TBK Terkait Prinsip Good Corporate Governance (GCG)
(Universitas Sumareta Utara, 2015)PT.Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah memperoleh persetujuan untuk melakukan penawaran umum perdana (IPO) sesuai dengan persetujuan privatisasi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tertuang dalam Surat Ketua ... -
Unsur Paksaan yang Terkandung di dalam Sebuah Perjanjian sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung NO. 943 K/PDT/2012)
(Universitas Sumareta Utara, 2015)Salah satu syarat esensial untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya kata sepakat para pihak yang mengikat diri, Syarat tersebut dalam perdata dikelompokan sebagai syarat subjektif. Dalam pembuatan perjanjian ada atau ... -
Kepastian Hukum atas Pengalokasian Peruntukan Lahan pada Kawasan Hutan di Atas Hak Pengelolaan Otorita Batam
(2013)Tumpang tindih peruntukan lahan di wilayah Otorita Batam berawal dari penerbitan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/kpts-II/1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau ... -
Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas (Persero) (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.05/PAILIT/2012/PN/NIAGA.SMG)
(2015)Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara ... -
Analisis Yuridis Atas Putusan Nomor: 014/PDT.P/2014/PA-LPK Tentang Penetapan Ahli Waris Dzawil Arham yang Mendapatkan Seluruh Harta Warisan si Pewaris
(2015)Dzawil arham didalam Kompilasi Hukum Islam tidak termasuk dalam golongan ahli waris, karena golongan ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam ada tiga yaitu golongan ahli waris dzul fardin (dzawil furudh), ashabah dan ... -
Aspek Hukum Pertanggungjawaban Komisaris Nominee dalam Perseroan Terbatas atas Tindak Pidana yang Dilakukan Perseroan
(Universitas Sumatera Utara, 2015)Pada praktek korporasi, banyak ditemukan praktek pengunaan nominee pada organorgan perseroan terbatas. Komisaris Nominee digunakan oleh pemilik perusahaan sebenarnya (beneficiary) agar dapat mengendalikan perusahaan ... -
Analisis Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pengurusan Harta Kekayaan Orang Hilang Menurut Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor 137/PDT.P/2013/MS-BND)
(2015)Mafqud adalah orang yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup atau meninggal dunia. Dalam kajian fikih Islam, penentuan status mafqud, apakah yang bersangkutan masih hidup atau sudah meninggal dunia sangat ... -
Sanksi Administratif Terhadap PPAT Atas Kelainan Pengawasan Pembayaran BPHTB dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Universitas Sumatera Utara, 2015)Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang PPAT menyatakan bahwa PPAT/Notaris dalam hal peralihan hak atas tanah dan bangunan selain berperan karena kewenangan dan jabatannya dalam pembuatan akta dan pengesahan ...
RSS 1.0