Tesis Magister (Kenotariatan)
Tesis Magister (Kenotariatan)
Recently added
Now showing items 1-20 of 260
-
Analisis Yuridis Terhadap Penyangkalan Tanda Tangan dalam Akta Jual Beli di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1175 K/PID/2016)
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Ketentuan pada lampiran Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang ... -
Sinergitas Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris dalam Pemberian Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Adanya kesamaan kewenangan atas sanksi yang diberikaan atas pelanggaran kode etik, dimana dalam Pasal 6 ayat (8) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten tahun 2015, Dewan Kehormatan ... -
Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris Ditinjau dari Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Pandangan Hukum Islam
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Hak dan kewajiban ingkar adalah suatu hak dan kewajiban yang diberikan oleh UUJN No.2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN No.30 Tahun 2004 kepada notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum dalam ... -
Analisis Yuridis Akibat Hukum dari Buku Daftar Akta Notaris yang Tidak Ditandatangani dan di Paraf Kepada Majelis Pengawas Daerah
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Dalam pasal 58 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang- Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris, Notaris membuat daftar akta, daftar surat dibawah tangan, daftar surat dibawah ... -
Pelaksanaan Lelang Barang Hasil Sita Pajak Melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Secara Online di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Medan”
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Salah satu indikasi keberhasilan pemungutan pajak pada suatu negara adalah kepatuhan masyarakat (wajib pajak) untuk membayar pajak terutang yang menjadi kewajibannya tepat pada waktunya. Namun, dalam praktiknya kondisi ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Roda Empat di CIMB Niaga Auto Finance Cabang Medan
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Permasalahan yang banyak dialami oleh lembaga pembiayaan yang memberikan jasa kredit dan pembiayaan, yaitu terjadinya pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur kepada pihak ketiga. Permasalahan menjadi semakin rumit, ... -
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Teluk Jakarta Utara Akibat Reklamasi Pulau G (Studi Putusan MARI Nomor: 92K/TUN/LH/2017 Tentang Perizinan Reklamasi)
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Reklamasi adalah proses pembuatan daratan baru dari dasar laut atau dasar sungai. Tanah yang direklamasi disebut tanah reklamasi atau landfill. Menurut Undang- Undang definisi reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan ... -
Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagih pada Bank Pemerintah Daerah dan Bank Swasta (Studi di PT. Bank Sumut,Tbk dan PT. Bank Mega Syariah,Tbk)
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Setiap kredit bermasalah yang gagal dalam rescheduling, reconditioning, restructuring serta penyitaan jaminan akan menyebabkan terjadinya kredit macet. Manajemen bank, baik itu bank pemerintah maupun bank swasta dapat ... -
Analisis Yuridis Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Pembuatan Ulos Batak Toba di Kabupaten Tobasa
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Penelitian bertujuan untuk mengetahui sistem perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional ulos Batak Toba di Kabupaten Toba Samosir. Pemerintah baik pusat maupun daerah juga mempunyai peran penting ... -
Itikad Baik Pemberi Personal Garansi dalam Pelunasan Hutang Bank Studi Putusan Nomor 700/PDT.G/2015/PN MDN
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Pemberian jaminan personal guaranty seharusnya memberikan jaminan kepastian hukum atas pelunasan seluruh hutang yang tercantum dalam perjanjian pokok kredit tidak sebagian saja akan tetapi Putusan Nomor 700/PDT.G/2015/PN ... -
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Tanah (PPAT) Atas Pembuatan Akta Jual Beli Terhadap Harga Jual yang Belum Lunas (Studi Putusan Nomor 1515 K/PDT/2016)
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Kegiatan peralihan hak atas tanah merupakan hal yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Kapasitas dan kewenangan dalam melakukan peralihan tersebut disematkan pada suatu profesi/ jabatan yang dalam Hukum Nasional ... -
Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 35 Undang-Undang Jabatan Notaris Berkaitan Penyerapan Protokol Notaris yang Telah Meninggal Dunia di Kota Medan
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Menurut Pasal 8 ayat (1) UUJN bahwa Notaris bisa berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dikarenakan meninggal dunia. Pasal 35 Undangundang Jabatan Notaris berbunyi bahwa apabila Notaris meninggal dunia ada kewajiban ... -
Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Tanah TNI AU, CQ Lanud Suwondo yang Dikuasai oleh Masyarakat Sarirejo (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 229.K/PDT/1991)
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Sengketa tanah seluas 260 ha antara TNI AU Cq. Lanud Suwondo dengan masyarakat penggarap di Kelurahan Sari Rejo Kabupaten Medan Polonia hingga saat ini belum menemukan solusi hukum dalam penyelesaiannya TNI AU Cq. ... -
Penentuan Tarif Uang Wajib Tahunan Sebagai Tarif Layanan Badan Pengusahaan Batam Kepada Penerima Alokasi Lahan Pasca Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Pulau Batam merupakan pulau yang berbatasan dengan negara Singapura dan Malaysia, kemajuan Singapura di bidang industri menjadi awal kemajuan Batam, berawal dari kebijakan Presiden Soeharto yang ingin memanfaatkan Batam ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Putusan PT. TUN Jakarta Nomor: 11/G/2014/PT.TUN.JKT.)
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Penyimpangan dalam proses pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa memberikan kerugian bagi peserta pemilihan penyedia yang bersaing secara jujur dan adil seperti pada kasus putusan pengadilan Nomor : 11/G/2014/PT.TUN.JKT. ... -
Analisis Yuridis Hibah Atas Harta Bersama Kepada Anak Angkat Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 41 PK/AG/2009)
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Keinginan untuk dikaruniai seorang anak sebenarnya merupakan suatu hal yang manusiawi di dalam kehidupan. Namun, pada kenyataannya tidak setiap perkawinan ataupun rumah tangga dapat dengan mudah memiliki keturunan. Akibatnya, ... -
Pembuatan Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat yang Beragama Islam di Hadapan Notaris Menurut Ketentuan Hukum Islam
(2015)Perkembangannya pengangkatan anak pada saat ini bukan hanya sekedar pemisahan hubungan yuridis dengan orang tua kandungnya, namun pada saat ini permasalahan anak angkat sudah berkembang kepada masalah pembagian harta warisan. ... -
Tinjauan Yuridis Terhadap Struktur Nominee Pemegang Saham( Nominee Strukture) dalam Suatu Perseroan Terbatas
(Universitas Sumatera Utara, 2015)Nominee structure adalah sebuah struktur yang mengakibatkan seorang beneficiary mempunyai kuasa untuk mengendalikan nominee, dimana seorang nominee hanya sebagai pemilik terdaftar dari suatu benda, dan pemilik sebenarnya yaitu ... -
Kewenangan Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator dalam Eksekusi Jaminan Fidusia di Balai Harta Peninggalan Medan
(Universitas Sumatera Utara, 2013)As an institution of mobile property, fiduciary collateral is mostly used by business people. The existence of fiduciary used to be based on jurisprudence, but now it is regulated in specific law. Article 21 of Law No. ... -
Analisis Yuridis Pemungutan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan Atas Peralihan Hak Tanah dengan Hibah Wasiat Studi di Kota Medan
(Universitas Sumatera Utara, 2015)Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, sejak berlakuknya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pemungutan ...
RSS 1.0