Tesis Magister (Kenotariatan)
Tesis Magister (Kenotariatan)
Recently added
Now showing items 1-20 of 466
-
Efektivitas Pelaksanaan Magang Bagi Calon Notaris di Kantor Notaris di Kota Banda Aceh
(Universitas Sumatera Utara, 2019)According to Law No 2/2014 on the Amendment of Law No. 30/2004 on Notarial Position, a Notary is a public official who has the authority to draw up authentic deeds and other authorities as stipulated in this law. One of ... -
Akibat Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Atas Tidak Membayarkan Uang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang Telah Dititipkan Kepadanya Berkaitan dengan Peralihan Hak Melalui Akta Jual Beli (Studi Putusan Nomor 300/Pid.B/2015/PN.Dps.)
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Kewajiban pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) pada prinsipnya adalah kewajiban dari Wajib Pajak dan bukan kewajiban dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPAT hanya membantu kliennya untuk ... -
Kedudukan Notaris Sebagai Mediator Bersertifikat di Dalam dan di Luar Pengadilan
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Mediation is considered as the best way to resolve disputes since it uses negotiation between the conflicting parties. A certified mediator will neutrally help them resolve their dispute without going to the court in ... -
Perlindungan Hukum Pemegang Desain Industri yang Mengalami Persamaan dengan Produk Desain Industri Lain yang Sudah Terdaftar (Analisis Putusan Nomor 07/HKI. DESAIN.INDUSTRI/2015/PN-Niaga SBY)
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Industrial design is one of Intellectual Property Rights with aesthetics protected by the Law No. 31/2000 on Industrial Design. However, the Law only protects the registered industrial designs at the Directorate General ... -
Sengketa Kepemilikan Tanah Suguhan di Desa Sigaragara Berdasarkan SK.Gubernur Sumut No: 16/BPPST/AGR/1961 ( Studi Terhadap Putusan MA.NO.3418K/PDT/2015)
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Tanah merupakan suatu unsur yang tidak dapat terlepaskan didalam kehidupan di dunia ini karena tanah memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan manusia dalam berbagai bidang,Sengketa tanah adalah suatu permasalahan ... -
Penyelesaian Harta Warisan dalam Bentuk Piutang Akibat Wanprestasi Salah Satu Ahli Waris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 46/PDT.G/2015/PN.MDN)
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Inheritance law states that death causes inheritance. In consequence, all of a deceased person’s property will automatically goes down to the heirs. Usually, inheritance is distributed in cash; but in this case, the ... -
Pembangunan Sekolah untuk Kepentingan Bisnis di Atas Tanah Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 393/Pdt/2014/PT.Mdn)
(Universitas Sumatera Utara, 2018)Practically, society has not yet carried out benefaction orderly and efficiently as the endowed properties are frequently neglected from they should have been, abandoned, transferred to a third party or to a heir by violating ... -
Analisa Yuridis Atas Kesetaraan Para Pihak pada Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Jasa Pengamanan (Studi Perjanjian Kerjasama di PT. Garda Bhakti Nusantara)
(Universitas Sumatera Utara, 2016)There are various innovations in cooperation agreement in society which is aimed to accommodate legal relationship which is mutually beneficial. One of them is cooperation agreement in security service. One of the companies ... -
Kewenangan Notaris dalam Penjualan Saham Perseroan Terbatas yang Pemegang Saham Merupakan Perusahaan Asing
(Universitas Sumatera Utara, 2015)A notary must notarize an authentic notarial document in accordance with the provisions of the laws. Therefore, the transfer of the shares should be made in compliance with valid laws. The problems of this research are as ... -
Analisis Yuridis Atas Kewenangan dan Pertanggung Jawaban Notaris pada Pendaftaran Surat Dibawah Tangan
(Universitas Sumatera Utara, 2019)The power of proof in an underhanded deed as evidence on the trial is connected with a Notary’s authority and ‘waarmerking’ (authentication). According to Articles 1874, 1874(a), and 1880 of the Civil Code, an underhanded deed ... -
Kedudukan Hak Pesero Komanditer Sebagai Salah Satu Ahli Waris dari Pesero Komplementer Terhadap Aset Perseroan Komanditer (CV) Berhadapan dengan Hak Ahli Waris Lainnya (Studi Putusan PK Nomor 261PK/PDT/2015)
(Universitas Sumatera Utara, 2019)To inherit is to take over a deceased’s right and obligation. The whole wealth (asset and liability) is automatically transferred from a testator to his heirs which is called saisine in heritage law starting from the ... -
Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris Sebagai Pihak Pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang Memiliki Kewajiban Menjaga Kerahasian Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 mengenai Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) diterapkan dalam jabatan Notaris dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 yang menyatakan Notaris sebagai ... -
Divestasi Saham Pertambangan pada Kontrak Karya Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Dalam perjanjian kontrak karya antara pemerintah dan PT. Newmont Nusa Tenggara harus menjamin bahwa setelah 5 (lima) tahun produksi wajib mendivestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling ... -
Pertanggungjawaban Notaris/PPAT dalam Hal Terjadinya Penggelapan Dokumen oleh Pegawai Kantor Notaris (Putusan PN Langsa No. 157/Pid.B/2017/PN LGS)
(Universitas Sumatera Utara, 2019)A notary needs employess in carrying out his professional duties to organize office administration. The employees ideally are expected to have criteria such as being responsible, conscientious, honest, having knowledge of ... -
Analisis Yuridis atas Implementasi Pendaftaran Persekutuan Komanditer (Comanditaie Vennotschap) secara Online Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (Studi Kota Medan)
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadiri suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas ... -
Analisis Yuridis Atas Gagalnya Pengesahan, Pendaftaran Perseroan Terbatas, Yayasan dan Jaminan Fidusia Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online
(Universitas Sumatera Utara, 2019)AHU (General Legal Administration) by online is a type of legal aid for business people in the process of legal entity validation and registration of fiduciary collateral electronically by Directorate General of AHU of the ... -
Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan oleh Oknum Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 66PK/PID/2017)
(Universitas Sumatera Utara, 2019)In doing his job, a Notary should be guided by laws, the Code of Ethics, and morality since violation against his tasks will harm people. When he makes a defective deed because of his fault, either intentionally or ... -
Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Notaris dalam Melaporkan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan dalam Rezim Anti Money Laundering
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Government Regulation No. 43/2015 includes a Notary as an official who is required to report any suspicious financial transaction; in this case, he has to report all financial transactions of the persons appearing which ... -
Analisis Yuridis Terhadap Warisan yang Belum Terbagi Sebagai Subjek Pajak Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan
(Universitas Sumatera Utara, 2019)According to Article2, paragraph 1, letter b of UU PPh (Law on Income Tax), undistributed inheritance as a unit which substitutes heirs is called a substitute Tax Subject. It is intended to impose PPh which comes from ... -
Efektivitas Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21 oleh Wajib Pajak Badan Terhadap Honorarium yang Diberikan kepada Notaris/PPAT di Kota Lhokseumawe
(Universitas Sumatera Utara, 2019)According to Article 21, paragraph 1, letter d of Law on Income Tax (UU PPh), PPh (income tax) withholding, concerning occupation, service, and activity on behalf of and in any types received by a WP (Taxpayer) in Indonesia, ...
RSS 1.0