Show simple item record

dc.contributor.advisorYamin, Muhammad
dc.contributor.advisorSaidin
dc.contributor.advisorAzwar, T. Keizerina Devi
dc.contributor.authorSiregar, Jusriono Parulian
dc.date.accessioned2019-02-28T02:45:03Z
dc.date.available2019-02-28T02:45:03Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherNurhusnah Siregar
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/11986
dc.description167011140en_US
dc.description.abstractSertifikat hak milik adalah alas hak yang dipegang oleh pemilik sebagai bukti kepemilikan hak yang diterbitkan oleh kantor pertanahan nasional. Dengan terbitnya sertifikat hak milik berbeda dengan lokasi yang sama menimbulkan masalah terhadap pemilik pemegang hak berdasarkan nomor sertifikat berbeda. Permasalahan sertipikat ganda seperti diatas masih banyak terjadi, membuat pemilik pemegang alas hak melaporkan dan menuntut haknya ke pengadilan tata usaha negara untuk mendapatkan keadilan. Maka dari itu penelitian ini dilakukan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerbitan sertifikat hak milik dan bagaimana penerbitan sertifikat dengan lokasi yang sama tetap diterbitkan, serta bagaimana hambatan-hambatan penerbitan sertifikat hak milik dan bagaimana solusinya. Jenis penelitian tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan menganalisa putusan mahkamah agung republik Indonesia nomor 381 k/tun/2017, mengkaji Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Negara dan Hak Pengelolaan, serta didukung oleh hasil wawancara terhadap Kantor Pertanahan Kota Medan seksi v perkara umum . Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pada prakteknya pendaftaran sertifikat hak milik sudah diatur dan diterbitkan dengan baik sesuai peraturan, namun putusan tata usaha negara menyatakan untuk membatalkan salah satu sertifikat yang wajib untuk dilaksanakan oleh kantor pertanahan kota medan. Sistem dan pembukuan pendaftaran tanah dari kantor pertanahan kota medan tidak ditata dan tidak dikelola dengan baik, sertifikat yang sudah didaftarkan terlebih dahulu tetapi terbit sertifikat baru dengan lokasi tanah yang sama. Permasalahan mengenai sertifikat ganda adalah pembukuan sertifikat dan yang sudah diterbitkan oleh kantor pertanahan kota medan harus menjadi dasar penerbitan sertifikat lainnya sehingga tidak menerbitkan sertifikat dengan lokasi yang sama dan Surat Ukur harus menjadi dasar sebagai penerbitan sertifikat, karena Surat Ukur adalah tolak ukur apabila tanah yang sudah atau belum didaftarkan sebelumnya yang dilakukan pengukuran oleh pihak kantor pertanahan kota medan. Sebaiknya kantor pertanahan kota medan memperbaiki sistem pembukuan penerbitan sertifikat yang baik serta langkah-langkah lainnya dalam penerbitan sertifikat, sehingga membuat masyarakat mempunyai kepercayaan dan keamanan dalam mendaftarkan tanah agar tidak terjadi sertifikat ganda.en_US
dc.description.abstractFreehold title certificate is an authentic notarial deed held by an owner as the evidence of the ownership right that has been issued by national land office. That different freehold title certificates are issued with same location has caused some problems to the right owners bsed on different certificate number. Problems regarding double certificates are frequently found. The owner usually report it to Administrative Court to obtain justice. These problems have encouraged thid research. The objective of the research is to discover how the issuance of freehold title certificate is, how different certificates with same location are still issued, how about the obstacles in the issuance of freehold title certificate and how to solve it. This is a normative juridical research with descriptive analysis. It spporoaches the problems by analyzing the ruling of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 381/k/tun/2017, studying the Agrarian Principle Law No. 5/1960 (UUPA), Governmental Regulation No. 24/1997 on Land Registration, and the Regulation of the Minister of Agrarian No. 9/1999 on Procedures of Right Issuance and Annulment over State and Right Management. It is also supported by outcome from interview with the Land Agency of Medan, section v public case. The results of the research discovers that practically, the freehold title certificate registrateion has been regulated and issued in accordance with the regulation, yet the ruling of the administrative court annuls one of the certificate that has to be done by the land office of Medan. The land registration system and bookkeeping of the land office is not well managed and organized; the certificate that had been registered was reregistered with a new certificate. The problem concerning double certificates is that the certificate bookkeeping and the certificates that have been issued by the land office have to be made the gorund of the issuance of other certificates, so that different certificates with same location will not be issued.In addition,Letter of Measurement has to be made the ground for certificate issuance because it is the benchmark to find out whether the land office of Medan has measured the land before or not. It is suggested that the land office of Medan correct the bookkeeping system of certificate issuance and other steps required to issue a certificate, so that the society will trust and feel secure to register their land and that there will be not any double certificates.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectSertifikat Gandaen_US
dc.subjectPembatalan Sertifikat Gandaen_US
dc.titleAnalisis Yuridis Pembatalan Sertifikat Ganda pada Kantor Pertanahan Kota Medan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 381 K/TUN/2017)en_US
dc.typeTesis Magisteren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record