Show simple item record

dc.contributor.advisorSunarmi
dc.contributor.advisorYamin, Muhammad
dc.contributor.advisorHarianto, Dedi
dc.contributor.authorHandayani, Henny
dc.date.accessioned2018-03-22T02:59:40Z
dc.date.available2018-03-22T02:59:40Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherFranz
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/1262
dc.description147011187en_US
dc.description.abstractThe allocation of funds used by people does not always run smoothly because unstable economy often curbs business people in running their business so that some of them fail to pay off their debt and the Bank undergoes non-performing loan. The sale of collateral through auction in an attempt to return the credit of PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. The implementation of auction through the court is considered as the right method in finding legal certainty in the process of auctioning collateral between the Bank and its clients. In practice, the problems usually occur because the Administration of Justice seems very slow in performing the auction process so that the Bank suffers a financial loss due to non-performing loan. The legal provision of auction has given authority to the Bank to settle collateral through auction. The sale of collateral through auction can return the credit and the Bank can do legal remedy when the sale of collateral is not able to return the whole credit. The research used juridical normative and library research method by studying books, and supported by field research, in interviewing informants that were related to the research problems. The result of the research showed that legal provisions which give the authority to the Bank execute the collateral through the process of auction were in accordance with Law No. 4/1996 on UUHT in which there is parate execution (in the name of God the Almighty) which has the same strength as Court’s Ruling. Refund of credit can be done through auction, but still found some obstacle that is; 1) the problem of executorial title in auction, 2) the auction is not re-announced when it has to be repeated because the previous one is unsalable or kept until the expected price is achieved, 3) determining optimal auction limit price is not easy; usually there are some bad people who divulge the price for their own interest, 4) auctioneers will not let go the auction objects when there is still a complaint about the price which is below the price expected by the sellers, 5) there is no time limit in auction as the order of the District Court, and usually the Auction Hall also tolerates it so that the Bank will suffer financial loss, and 6) there are still some people who buy the auction objects through the process of auction although it is prohibited. Legal remedy of the Bank to return the whole credit through the process of auction is by asking for the credit payment in the form of collateral and personal guarantee to debtors. The Bank should be selective in selecting aspirant debtors and pay attention to healthy credit system. When there is non-performing loan in the future, the best solution is by conducting collateral rxecution method through the District Court or through KP2LN (State’s Loan and Auction Office). However, if there are a lot of obstacles, the Bank should immediately take action by following legal provisions so that it will not suffer much loss.en_US
dc.description.abstractPenyaluran dana yang digunakan masyarakat tidak serta merta berjalan mulus dan lancar, hal ini dikarenakan ketidakstabilan perekonomian yang sering kali menjerat pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya sehingga ada beberapa pelaku bisnis yang tidak dapat menjalankan kewajibannya, hal ini menyebabkan adanya kredit macet yang dialami oleh pihak perbankan. Penjualan objek hak tanggungan melalui lelang dalam mengembalikan kredit PT. Bank Mandiri Persero, Tbk. Pelaksanaan lelang melalui pengadilan adalah cara yang tepat dalam mencari kepastian hukum terhadap proses lelang hak tanggungan antara bank dan nasabah, Permasalahan yang sering terjadi pada prakteknya lembaga peradilan terkesan sangat lamban dalam menjalankan proses lelang tersebut, sehingga Bank mengalami kerugian karena perputaran keuangan kredit menjadi macet. Ketentuan hukum lelang telah memberikan kewenangan kepada Bank untuk menyelesaikan objek hak tanggungan melalui lelang. Penjualan objek hak tanggungan melalui lelang dapat mengembalikan dana kredit dan pihak Bank dapat melakukan upaya hukum apabila penjualan objek hak tanggungan tidak mampu mengembalikan seluruh dana kredit. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum Normatif yaitu melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan mempelajari buku-buku, dan didukung oleh penelitian lapangan (field research) dengan mewawancarai informan yang terkait dengan pokok pembahasan tulisan ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa Ketentuan Hukum Yang Memberikan Kewenangan Kepada Bank Untuk Mengeksekusi Objek Hak Tanggungan Melalui Proses Lelang yaitu; Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang UUHT didalamnya terdapat parate eksekusi (Irah-Irah Demi Ketuhanan Yang Maha Esa) yang mempunyai kekuatan sama dengan putusan pengadilan. Pengembalian dana kredit dapat dilakukan melalui lelang, akan tetapi masih ditemukan beberapa kendala yaitu; 1.) Masalah titel eksekutorial dalam lelang; 2.) Pengumuman lelang tidak diumumkan kembali apabila diperlukan lelang ulang karena lelang sebelumnya tidak laku atau ditahan karena belum mencapai harga yang diinginkan; 3.) Penetapan Harga limit lelang dengan jumlah yang optimal tidaklah mudah, biasanya mendorong pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membocorkan harganya demi kepentingan tertentu; 4.) Pejabat lelang tidak akan melepas barang, apabila masih terdapat gugatan mengenai harga lelang yang masih berada dibawah harga yang diinginkan si penjual; 5.) Tidak ada batas waktu yang limitatid pada lelang atas permintaan Pengadilan Negeri, sementara itu Kantor Lelang juga sering kali memberi toleransi, hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak Bank; 6.) Para pihak yang telah dilarang atau dicekal membeli melalui proses lelang, masih saja ditemukan. Upaya Hukum Bank Untuk Mengembalikan Seluruh Dana Kredit Yang Tidak Didapat Melalui Proses Lelang adalah Meminta pembayaran hutang kredit dalam bentuk jaminan kebendaan dan jaminan perorangan kepada Debitur. Pihak bank harus selektif dalam memilih calon debitur, pun harus dengan memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Jika dikemudian hari terjadi kredit bermasalah maka cara eksekusi Hak Tanggungan melalui Pengadilan Negeri atau Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) adalah solusinya, akan tetapi jika ditemukan banyak kendala maka Bank harus segera mungkin mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga tidak menimbulkan banyak kerugian.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectForeclosure Saleen_US
dc.subjectCollateralen_US
dc.subjectCrediten_US
dc.titleEksekusi Objek Hak Tanggungan Dalam Pengembalian Kredit (Recovery Secured Loan) Pada PT. Bank Mandiri Persero, TBKen_US
dc.typeTesis Magisteren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record