Show simple item record

dc.contributor.advisorGinting, Budiman
dc.contributor.advisorKallo, Syafruddin
dc.contributor.advisorSaidin
dc.contributor.authorAyu, Arnovi
dc.date.accessioned2019-05-02T03:28:08Z
dc.date.available2019-05-02T03:28:08Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/13790
dc.description124 Halamanen_US
dc.description.abstractHapusnya hak tanggungan berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) UUHT mengharuskan dilakukannya roya terhadap hak tanggungan.Roya dilakukan apabila utang yang dijamin dalam perjanjian pokoknya telah lunas.Salah satu syarat untuk meroya adalah adanya sertifikat hak atas tanah dan sertifikat hak tanggungan untuk dilakukannya pencoretan. Apabila sertifikat hak tanggungan hilang maka akan digantikan dengan akta izin roya hak tanggungan atau konsen roya sebagai persyaratan dari Kantor Pertanahan untuk diproses nya roya. Akta izin roya hak tanggungan adalah surat keterangan yang dibuat oleh notaris yang berisikan atau menyatakan bahwa telah hilang nya sertifikat hak tanggungan. Tetapi akta izin roya hak tanggungan sendiri tidak ada diatur secara jelas dan spesifik dalam undang-undang atau aturan manapun. Atas dasar tersebut diangkatlah permasalahan mengenai, apa dasar pertimbangan hukum notaris dalam membuat akta izin royahak tanggungan tersebut, apa saja tahapan dan proses dalam pembuatan akta serta bagaimanakah kedudukan akta izin royahak tanggungan sebagai pengganti sertifikat hak tanggungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yang dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya dan berupaya memahami situasi tertentu untuk sampai pada suatu kesimpulan objektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan notaris dalam membuat akta izin roya terdapat pada kewenangan notaris membuat akta menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN. Tahapan dan proses dalam pembuatan akta izin roya yang merupakan sebab akibat dari hilangnya sertifikat hak tanggungan, hampir sama seperti membuat akta lain nya tetapi dengan tambahan surat kehilangan dari kepolisian dan surat roya dari bank. Dan akta izin roya dalam praktek pendaftaran tanah kedudukannya hanya sebagai pengganti sertifikat hak tanggungan yang hilang, tidak untuk eksekusi.Jadi kedudukannya tidak bisa disamakan dengan sertifikat hak tanggungan yang bersifat eksekutorial. Kesimpulan nya bahwa akta izin roya merupakan akta notaril yang mempunyai kedudukan sebagai penganti sertifikat hak tanggungan yang hilang, yang berfungsi sebagai syarat pendaftaran roya atau pencoretan hak tanggungan.saran nya bagi Kantor Badan Pertanahan agar memberikan informasiyang tegasdanlugasmengenai prosesdanbiaya royayangsebenarnya, sehinggadebituryang akanmengajukan aktaroyaakanmudah menyelesaikannya.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectAkta Izin Royaen_US
dc.subjectKonsen Royaen_US
dc.subjectSertifikat Hak Tanggunganen_US
dc.titleAnalisis Yuridis Kedudukan Akta Izin Roya Hak Tanggungan Sebagai Pengganti Sertifikat Hak Tanggungan yang Hilangen_US
dc.typeTesis Magisteren_US
dc.identifier.nimnipnik167011002


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record