Show simple item record

dc.contributor.advisorGinting, Budiman
dc.contributor.advisorBastari
dc.contributor.advisorBarus, Utary Maharany
dc.contributor.authorRajagukguk, Andreas
dc.date.accessioned2019-05-02T03:30:49Z
dc.date.available2019-05-02T03:30:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/13791
dc.description124 Halamanen_US
dc.description.abstractAdanya penggunaan nilai transaksi sebagai dasar perhitungan BPHTB di Kota Medan inilah yang sering kali menimbulkan permasalahan, karena tidak jarang nilai transaksi yang diajukan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan perhitungan petugas pajak sehingga perlu dilakukan perhitungan kembali. Adapun permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah Kewenangan fiskus untuk melakukan verifikasi dalam pemungutan BPHTB di Kota Medan. Upaya fiskus untuk menetapkan BPHTB kurang dibayar yang tidak sesuai dengan Nilai Perolehan Objek Pajak yang seharusnya di Kota Medan. Sanksi administrasi perpajakan yang dapat dikenakan atas BPHTB kurang bayar oleh wajib pajak di Kota Medan. Penelitian bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) dan didukung dengan wawancara serta dianalisis secara kualitatif. Fiskus tidak berwenang untuk melakukan verifikasi dalam pemungutan BPHTB di Kota Medan, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah joncto Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Sistem pemungutan BPHTB adalah self assessment system. Upaya fiskus dalam menetapkan BPHTB kurang bayar yang tidak sesuai dengan Nilai Perolehan Objek Pajak yang seharusnya di Kota Medan mempunyai kewenangan melalui jalur penelitian dan pemeriksaan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 100 joncto Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 tahun 2011 bahwa kewenangan fiskus dari jalur penelitian dapat menerbitkan surat tagihan pajak daerah BPHTB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 97 joncto Pasal 11 Perda Kota Medan Nomor 1 tahun 2011 tentang BPHTB bahwa kewenangan fiskus dari jalur pemeriksaan, dengan menggunakan SKPDKB BPHTB atau SKPDKBT BPHTB. Sanksi administrasi perpajakan yang dapat dikenakan terhadap wajib pajak atas BPHTB Kurang Bayar sesuai Perda Kota Medan Nomor 1 tahun 2011 Pasal 11 ayat (2) yaitu dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak. Selanjutnya berdasarkan Pasal 14 ayat (2) yang ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak sedangkan Sanksi administrasi berupa kenaikan UU PDRD Pasal 97 ayat (3) mengatakan Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.en_US
dc.description.abstractIn practice, the implementation of transaction value as the basic calculation of BPHTB (Duty on Land and Building Right Acquisition) frequently causes problems because it is not uncommon that transaction value proposed by taxpayers is not in accordance with what has been expected by tax officers. The research problems are how about the authority of tax authorities in verifying BPHTB collecting in Medan, how about the efforts to determine underpaid BPHTB which is not in accordance with the Due Acquisition Value of Tax Object in Medan, and how about the administrative sanction of taxation that can be imposed upon underpaid BPHTB by taxpayers in Medan. The research used descriptive research with normative juridical approach. The data are collected from library research and interview, and were analyzed qualitatively. Tax authorities are not authorized to verify BPHTB collecting in Medan, based on Law No. 28/2009 on Regional Tax and Retribution in conjunction with Government Regulation No. 91/2010 on types of collected regional tax pursuant to what is stipulated by district head or paid by taxpayers has been changed to Government Regulation No 55 /2016 About General Provisions And Procedures For Regulation Of Regional Tax. Self Assessment System is applied to collect BPHTB. Tax authorities, in stipulating underpaid BPHTB which is not in accordance with the due Acquisition Value of Tax Object in Medan, have the authority to do research and investigation. Article 100 of Law No. 28/2009 on Regional Tax and Retribution, in conjunction with Article 14 of the Regulation of Medan Municipality No. 1/2011, states that the tax authorities, from research aspect, have the authority to issue the Regional Tax Billing Letter of BPHTB. Article 97 of Law No. 28/2009 on Regional Tax and Retribution, in conjunction with Article 11 of Regulation of Medan Municipality No. 1/2011 on BPHTB, states that the tax authorities, from investigation aspect, have the authority to use SKPDKB (Assessment Letter of Underpaid Regional Tax) of BPHTB or SKPDKBT (Additional Assessment Letter of Underpaid Regional Tax) of BPHTB. The tax administrative sanction that can be imposed on taxpayers for the underpaid BPHTB in accordance with the Regulation of Medan Municipality No. 1/2011 Article 11 paragraph (2) is to pay a fine of 2% (two percent) every month starting from the tax underpayment or late payment date for maximum of 24 (twenty four) months, starting from the tax payable date. According to Article 14 paragraph (2) plus administrative sanction, the sanction is to pay a fine of 2% (two percent) every month for maximum of 15 (fifteen) months starting from the tax payable date, while the administrative sanction of the increase stipulated in the Law on Regional Tax and Retribution Article 97 paragraph (3) states that the amount of the tax payable in SKPDKBT as referred to in paragraph (1) letter b is charged with the administrative sanction of an increase of 100% (one hundred percent) of the amount of the tax payable.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectSanksi Pajak Atas BPHTB Kurang Bayaren_US
dc.titleSanksi Pajak Atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar yang Tidak Sesuai dengan Nilai Perolehan Objek Pajak yang Seharusnya di Kota Medanen_US
dc.typeTesis Magisteren_US
dc.identifier.nimnipnik167011054


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record