Hambatan Penetapan Harga Ganti Kerugian dalam Pengdaan Tanah Jalan Tol Lubuk Pakam - Tanjung Morawa

Abstract

Intensitas pembangunan yang terus meningkat, sedangkan persediaan lahan yang ada semakin terbatas. Sehingga semakin sulitnya memperoleh tanah untuk melakukan pembangunan, terutama pembangunan untuk kepentingan umum. Maka perlu dilakukan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan Negara tersebut. Lubuk pakam Tanjung-Morawa merupakan salah satu kabupaten Deli serdang yang melakukan pembangunan untuk kepentingan umum, salah satunya berupa Jalan Tol. Kepentingan pemerintah yang berhadapan dengan kepentingan rakyat. Mengacu pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 maka pemerintah berhak untuk mengelola tanah tersebut untuk kepentingan umum. Permasalahan yang diajukan dalam pembahasan skripsi ini adalah mengenai pengadaan tanah beserta pengaturannya, kepentingan umur serta bagaimanakah pelaksanaan pemberian ganti kerugian yang di laksanakan di tengah masyarakat dan apakah itu sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak. Untuk memperoleh data penelitian yang akurat, digunakan metode penelitian yang mengarah pada yuridis normatif. Data dari primer dan sekunder yang dikumpulkan kemudian dianalis, serta metode pengumpulan data yang di gunakan yaitu dengan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Setelah dilakukan pembahasan dan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan untuk kepentingan negara ataupun kepentingan swasta dengan catatan bahwa memang membawa kesejahteraan umum atau tidak merugikan masyarakat sebagai pihak yang tanahnya diambil haknya. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini juga diberikan ganti kerugian yang dapat berupa uang ataupun pemukiman kembali dan diberkan dengan tahapan-tahapan yang sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan dan yang paling terpenting adalah diadakannya musyawarah yang adil sehingga tidak ada unsur paksaan dalam pemberian ganti kerugian karena pada prakteknya sering terjadi ketidak adilan yang dirasakan oleh masyarakat atas pemberian ganti kerugian karena pada prakteknya sering terjadi ketidak adilan yang dirasa oleh masyarakat atas pemberian ganti ganti kerugian oleh pemerintah.1Kata Kunci: Pengadaan tanah, Kepentingan umum, Pemberian Ganti Kerugian