Show simple item record

dc.contributor.advisorYamin, Muhammad
dc.contributor.advisorDevi, Keizerina
dc.contributor.advisorSofyan, Syahril
dc.contributor.authorSitompul, Sri Yumeinar
dc.date.accessioned2019-05-14T03:57:59Z
dc.date.available2019-05-14T03:57:59Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/14134
dc.description149 Halamanen_US
dc.description.abstractPeraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang PPAT menyatakan bahwa PPAT/Notaris dalam hal peralihan hak atas tanah dan bangunan selain berperan karena kewenangan dan jabatannya dalam pembuatan akta dan pengesahan terjadinya perolehan hak tersebut juga diberi kewenangan memeriksa dan ikut serta melaksanakan tugas pengawasan sekaligus penegakan hukum atas pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Hak atas Tanah dan Bangunan (PPh HTB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pasal 91 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang PDRD yaitu PPAT/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas dan/atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. PPAT/Notaris yang melanggar ketentuan penandatanganan akta (setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak), dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran. Yang terdapat pada Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang PDRD. Permasalahan dalam penelitian ini adalah sanksi administratif apa yang dikenakan terhadap PPAT/Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan siapa yang berwenang untuk memberikan sanksi pada Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD, bagaimana pemenuhan prinsip keadilan dalam pengenaan sanksi pada Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD, dan serta apa upaya hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi PPAT/Notaris dalam pengenaan sanksi pada Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang PDRD. Penelitian ini menggunakan teori keadilan dari Aristoteles dan metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data-data yang diperoleh kemudian diolah dianalisis secara deduktif dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antar berbagai jenis data sehingga permasalahan dalam penelitian ini dapat dipecahkan. Hasil penelitian dan analisis bahwa sanksi administratif bagi PPAT/Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD bukan merupakan sanksi pajak, ketentuan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD tidak memenuhi prinsip keadilan, dan PPAT/Notaris yang dikenakan sanksi Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD tidak dapat mengajukan gugatan, keberatan, banding dan peninjauan kembali, tetapi hanya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun saran dalam penelitian ini adalah hendaknya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD dan PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang PPAT direvisi dengan memindahkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD kedalam PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan PPAT, dan juga merevisi Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD agar terpenuhinya prinsip keadilan.en_US
dc.description.abstractGovernment Regulation No. 37/1998 on PPAT (Official Empowered to Draw up Land Deeds) states that in the case of transferring of title on land and building, PPAT/Notary has the authority to draw up a certificate and validates the rights, and he also has the authority to examine and supervise, as well as to enforce law on the responsibility to pay BPHTB (Income Tax on Land and Building). Article 91 of Law No. 28/2009 on PDRD states that PPAT/Notary oinly has the right to sign the transfer of right certificate on building after the taxpayer has submitted tax quittance. PPAT/Notary who violates the provision on signing certificate (after taxpayer has submitted tax quittance), will be imposed on administrative sanction by paying the fine of Rp.7,500,000 (seven million five hundred thousand rupiahs) for each violation as it is stipulated in Article 93, paragraph 1 of Law No. 28/2009 on PDRD. The problems of the research are as follows: what type of administrative sanction which will be imposed on PPAT/Notary who has violated Article 91, paragraph 1, who has the authority to give the sanction on Article 91, paragraph 1 of Law No. 28/2009 on PDRD, how about fulfilling the principle of justice in imposing the sanction on Article 91, paragraph 1 of Law No. 28/2009 on PDRD, and what legal remedy in getting legal protection for PPAT/Notary about the sanction in Article 91, paragraph 1 of Law No. 28/2009 on PDRD. The research used the theory of justice from Aristotle and judicial normative with descriptive analytic methods. The gathered data were processed and analyzed deductively and systematically in order to explain the correlation among various data so that the problems found in the research can be solved. The result of the research shows that administrative sanction imposed on PPAT/Notary who violates Article 91, paragraph 1 of Law No. 28/20098 on PDRD is not tax sanction since the law does not fulfill the principle of justice. The PPAT/Notary who has been given the sanction cannot file a complaint, legal objection, appeal, and judicial review; he can only file the complaint to the State Administrative Court. It is recommended that Law No. 28/2009 on PDRD and PP No. 37/1998 on PPAT should be revised by changing Article 91, paragraph 1 and Article 93, paragraph 1 of Law No. 28/2009 on PDRD into PP No. 37/1998 on PPAT and revise Article 91, paragraph 2 of Law NO 28/2009 on PDRD in order to fulfill the principle of justice.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectSanksi Administratifen_US
dc.subjectPPAT/Notarisen_US
dc.subjectPengawasanen_US
dc.titleSanksi Administratif Terhadap PPAT Atas Kelainan Pengawasan Pembayaran BPHTB dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunanen_US
dc.typeTesis Magisteren_US
dc.identifier.nimnipnik127011102


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record