Show simple item record

dc.contributor.advisorThaib, Hasballah
dc.contributor.advisorYamin, Muhammad
dc.contributor.advisorBarus, Utary Maharany
dc.contributor.authorLestari, Ika
dc.date.accessioned2019-05-14T04:55:45Z
dc.date.available2019-05-14T04:55:45Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/14147
dc.description113 Halamanen_US
dc.description.abstractMafqud adalah orang yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup atau meninggal dunia. Dalam kajian fikih Islam, penentuan status mafqud, apakah yang bersangkutan masih hidup atau sudah meninggal dunia sangat penting karena menyangkut banyak aspek, antara lain dalam hukum kewarisan. Sebagai ahli waris, mafqud berhak mendapatkan bagian sesuai statusnya, apakah ia sebagai dzawil furud atau sebagai dzawil asobah. Sedangkan sebagai pewaris, tentu ahli warisnya memerlukan kejelasan status meninggal dunianya, karena status ini merupakan salah satu syarat untuk dapat dikatakan bahwa kewarisan mafqud bersangkutan sebagai telah terbuka. Dalam menetapkan status bagi mafqud (apakah ia masih hidup atau meninggal dunia), para ulama fikih cenderung memandangnya dari segi positif, yaitu dengan menganggap orang yang hilang itu masih hidup, sampai dapat dibuktikan dengan bukti-bukti bahwa ia telah meninggal dunia Jenis penelitian tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, Sumber data yang diperoleh dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Alat pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui, Apabila seseorang mafqud meniggalkan harta kekayaan, maka ahli waris yang ditinggalkan tidak dapat langsung membagi-bagi harta kekayaan tersebut, ahli waris bertanggung jawab untuk mengurus, memelihara, menjaga, merawat harta kekayaan yang ditinggalkan mafqud, harta tersebut dibekukan atau di mafquf kan sampai mendapatkan kepastian hukum mafqud. Upaya hukum yang dapat dilakukan ahli waris terhadap harta kekayaan mafqud adalah ahli waris dapat mengajukan permohonan penetapan ke Peradilan Agama untuk mendapatkan penetapan ahli waris. Selanjutnya apabila seorang mafqud meninggalkan harta kekayaan tetapi tidak diketahui pemilik dan ahli warisnya , maka semua harta dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional, khusus di Aceh oleh Baitul Mal ( QanunNomor 10 Tahun 2007). Pertimbangan hukum hakim menetapkan ahli waris dalam penetapan Mahkamah Syariah Nomor 137/Pdt.P/2013/Ms-Bna berdasarkan bukti surat keterangan ahli waris yang di sahkan oleh Geucihik Gampong Lampaseh Aceh Nomor 470/LPS/MRX/2013 dan pemohon memiliki hubungan nasab dengan pewaris berdasarkan Pasal 174 ayat 1 huruf a Kompilasi Hukum Islam sudah tepat, pewaris dengan ahli waris memiliki hubungan nasab Al-Hawasiy ( kerabat samping ), karena selain bukti-bukti tersebut penetapan ahli waris dapat dilihat dari syarat mewarisi. Syarat mewarisi yang salah satunya yaitu meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap telah meninggal dunia). Selanjutnya dalam hal menetapkan anak kandung keempat meninggal dunia akibat gempa bumi dan gelombang tsunami, hakim dengan pertimbangan hukumnya berdasarkan surat keterangan meninggal dunia Nomor : 12/IV/LPS/MRX/2013, selain bukti tersebut hakim berijtihad berdasarkan keterangan para saksi serta melihat kepergian yang bersangkutan dilatar belakangi atau bersamaan dengan suatu peristiwa yang sangat memungkinkan meninggalnya yang bersangkutan dan patut di duga yang bersangkutan tidak dapat menyelamatkan diri yaitu dengan adanya bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami.en_US
dc.description.abstractMafqud is a missing person who is not known whether he is still alive or dead. In the Islamic fiqh, determining the status of mafqud is very important since it is related to many aspects, and one of them is inheritance law. As an heir, a maqfud has the right to have his share according to his status, as a dzawil furud or a dzawil asobah. Meanwhile, the testator, of course, needs to know whether his heir is really dead because it is one of the requirements for a mafqud to get inheritance. In determining the status of a mafqud (whether he is dead or still alive), fiqh scholars tend to consider it positively that the missing person is still alive until it can be proved that he is already dead. The research used judicial normative and descriptive analytic methods. The data consisted of primary and secondary data. Primary data were gathered by conducting interviews and library study and secondary data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. The gathered data were analyzed qualitatively. The result of the research showed that when a maqfud left an inheritance, his heirs could not directly distribute it; they had to take care of it and it was ‘frozen’ or mafquf until there was a certainty in mafqud law. Legal remedy which could be attempted by heirs to get mafqud inheritance was by filing a request for a ruling from the Religious Court for their status as heirs. When a mafqud leaves an inheritance but the heirs are unknown, it will be managed by BAZNAS (the National Tithe Board, particularly in Aceh, it is managed by Baitul Mal or State Treasury (Qanun No. 10/2007). Judge’s legal consideration in determining an heir in the Ruling of Sharia Court No 137/Pdt.P/2013/Ms-Bna, based on the testimony and was validated byGeucihik of Gampong Lampaseh No 470/LPS/MRX/2013 and the petitioner who had Al-Hawasiy lineage (next of kin) with the testator because besides the evidence, determining an heir can be seen from the requirements for being an heir which one of them is the death of a person (testator), either in reality or in legality (for example, he is considered to be dead). In determining the fourth biological child dies because of earthquake and tsunami, the judge , in his legal consideration based on the Death Certificate No 12/IV/LPS/MRX/2013, the judge interprets according to the witnesses’ testimony which stated that the child had gone or died since they assumed that the child could not save his life from the earthquake or the tsunami.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectTanggung Jawaben_US
dc.subjectHarta Kekayaanen_US
dc.subjectOrang Hilangen_US
dc.titleAnalisis Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pengurusan Harta Kekayaan Orang Hilang Menurut Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor 137/PDT.P/2013/MS-BND)en_US
dc.typeTesis Magisteren_US
dc.identifier.nimnipnik137011103


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record