Show simple item record

dc.contributor.advisorYamin, Muhammad
dc.contributor.advisorRuntung
dc.contributor.advisorDevi, Keizerina
dc.contributor.authorManik, Mia Iriandini
dc.date.accessioned2019-05-14T05:04:32Z
dc.date.available2019-05-14T05:04:32Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/14148
dc.description119 Halamanen_US
dc.description.abstractNotaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya memiliki kewenangan yang diatur dalam UUJN. UUJN secara tegas tidak mengatur tentang keterangan hak waris, terutama keterangan waris yang dibuat oleh Notaris. Hal ini hanya kebiasaan para Notaris terdahulu yang diikuti oleh para Notaris selanjutnya. Pembuatan keterangan waris di Indonesia tidak mempunyai dasar hukum positif. Walaupun dibuat oleh seorang Notaris, tetapi surat keterangan hak waris di Indonesia tetap tidak mempunyai kekuatan sebagai alat pembuktian otentik karena bukan merupakan wewenang Notaris seperti yang diatur dalam Pasal 15 UUJN. Metode penelitian yang digunakan dalam membahas masalah-masalah tersebut diatas adalah melalui pendekatan Yuridis Normatif dengan mengumpulkan secara cermat data-data primer dan sekunder di lapangan. Penelitan di lapangan dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan Surat Keterangan Waris (SKW), yaitu Pejabat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa tidak adanya secara terperinci diatur kewengan Notaris dalma membuat SKW, hal ini hanya kebiasaan Notaris terdahulu yang kemudian diikuti oleh Notaris selanjutnya. Selain berdasarkn kebiasaan tersebut, Notaris dalam membuat SKW juga berdasarkan Surat Edaran Badan Pembinaan Hukum Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri, tertanggal 20 Desember 1969, Nomor 44 DP/12/63/12/69, tentang Surat Keterangan Waris dan Pembuktian Kewarganegaraan. Diatur bahwa bagi warga negara Indonesia penduduk asli keterangan waris dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang kemudian dibenarkan dan dikuatkan oleh lurah dan camat untuk golongan bumiputera. Untuk bagi warga negara Indonesia keturunan Tiongha keterangan waris dibuat oleh Notaris. Bagi warga negara Indonesia keturunan timur asing keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan. Penggolangan penduduk dan hukum yang berlaku untuk setiap golongan penduduk tersebut seharusnya sudah tidak ada lagi. Pemberlakuan ketentuan ini merupakan tindakan dikriminatif sekaligus rasialis dan tentunya melanggar prinsips-prinsip hak azasi manusia. Dengan demikian ketentuan peraturan seperti ini harus segera diakhiri dengan menetapkan kewenangan Notaris sebagai satu-satunya pejabat yang membuat keterangan waris dan diatur dalam UUJN.en_US
dc.description.abstractA Notary in executing his/her duty and position has an authority regulated in the UUJN (Law on Notary’s Position). The UUJN does not strictly regulate the certification of the right to inherit, especially the certification about the inheritance made by a Notary. This is only a habit of the previous Notaries which is followed by the next and current Notaries. The making of certification of inheritance in Indonesia does not have positive law as its base. Even though it is made by a Notary, the certification of right to inherit does not have any power as an authentic evidence because it is not the authority of a Notary as regulated in Article 15 of the UUJN (Law on Notary’s Position). The data for this normative juridical study were obtained through collecting the primary and the secondary data in the field through interviewing with the parties related to Letter of Certification of Inheritance such as Notary/ Land Certificate Issuing Officer (PPAT). The result of this study showed that the authority of Notary to make and issue the Letter of Certification of Inheritance is not regulated in detail because this is only the habitual activity of the previous Notaries which is then followed by the next and current Notaries. Basides, based on the habitual action, in the making of the Letter of Certification of Inheritance, Notaries also refer to the Circular Letter of Legal Development Board, Directorate General of Agraria, Department of Domestic Affairs No: 44DP/12/63/12/69 dated December 20, 1969 on Letter of Certification of Inheritance and the Evidence of Citizenship as their legal base. It is regulated that for the Indonesian citizen of the indigeneous people origin, the Certification of Inheritance is made by the heir(s) witnessed by 2 (two) witnesses which is then approved and certified by Lurah (Head of Urban Village) and Camat (Head of Subdistrict). For the Indonesia Citizen of foreign eastern descent origin, the Certification of Inheritance should be obtained from Balai Harta Peninggalan (the Office of Inheritance Affairs). The categorization of population and the existing law for every category of population should have been eliminated. The practice of this stipulation is regarded as a discriminative action as well as rasialism and of course it is on the contrary with the principles of human rights. So, this kind of regulation stuipulation must be ended immediately by determining the authority of Notary as the only official who makes and issues the Certification of Inheritance and regulated in the the UUJN (Law on Notary’s Position).en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectSurat KeteranganWaris (SKW)en_US
dc.titleAnalisis Yuridis Akta Keterangan Waris yang Dibuat oleh Notaris dalam Ketentuan Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan UUJN No. 2 Tahun 2014en_US
dc.typeTesis Magisteren_US
dc.identifier.nimnipnik127011131


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record