Show simple item record

dc.contributor.advisorYamin, Muhammad
dc.contributor.advisorKalo, Syafruddin
dc.contributor.advisorSyahrin, Alvi
dc.contributor.authorWinata, Wahyudi Putra
dc.date.accessioned2019-05-14T06:50:29Z
dc.date.available2019-05-14T06:50:29Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/14164
dc.description168 Halamanen_US
dc.description.abstractTumpang tindih peruntukan lahan di wilayah Otorita Batam berawal dari penerbitan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/kpts-II/1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau (TGHK). selanjutnya, Menteri Kehutanan menindak lanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 47/kpts-II/1987 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Pulau Batam. Namun ternyata SK Menteri Kehutanan tersebut telah mengabaikan ketentuan TGHK. Untuk mengkaji lebih dalam tentang kepastian hukum atas pengalokasian peruntukan lahan pada kawasan hutan diatas tanah Hak Pengelolaan Otorita Batam, perlindungan hukum atas adanya tumpang tindih peruntukan lahan tersebut bagi para pemilik tanah di wilayah Otorita Batam, dan upaya penyelesaian adanya tumpang tindih peruntukan lahan diatas Hak Pengelolaan Otorita Batam maka harus dilakukan penelitian yang lebih baik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif maka penelitian ini menekankan pada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan-peraturan maupun teori-teori hukum serta dokumen lainnya, penelitian ini didukung oleh wawancara dengan narasumber dan informan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Keseluruhan data yang diperoleh kemudian diolah, dianalisis dan ditafsirkan secara logis, sistematis dengan menggunakan metode deduktif.Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kepastian hukum atas tumpang tindih peruntukan lahan pada kawasan hutan diatas tanah Hak Pengelolaan Otorita Batam karena SK Menhut Nomor 47/Kpts-II/1987 beserta turunannya harus dikesampingkan, karena itu yang berlaku adalah Hak Pengelolaan milik pihak Otorita Batam, mengenai perlindungan hukum bagi para pemilik tanah di wilayah Otorita Batam adalah terhadap hak-hak lama yang dimiliki masyarakat kampung tua, perlindungan hukum diberikan dengan pengaturan penetapan lokasi perkampungan tua di kota Batam dalam Perda Nomor 2 Tahun 2004 tentang RTRW Kota Batam tahun 2004-2014, sedangkan terhadap hak atas tanah yang diperoleh berdasarkan penyerahan bagian-bagian dari tanah HPL Otorita Batam kepada pihak ketiga, perlindungan hukumnya diberikan oleh pihak Otorita Batam dengan menyediakan lahan pengganti yang berasal dari bukan kawasan hutan, kemudian mengenai Upaya penyelesaian adanya tumpang tindih peruntukan lahan diatas Hak Pengelolaan Otorita Batam, Badan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam yang didukung oleh Pemerintah Kota Batam tahun 2001 mengajukan permohonan penataan kawasan hutan di Pulau Batam melalui mekanisme perubahan peruntukan kawasan hutan kepada Menteri Kehutananen_US
dc.description.abstractThe overlapping of land allocation in Batam authority area began with the issuance of the Decree of the Minister of Forestry No. 173/Kpts-II/1986 on the Allocation of Forest Area in Riau Province (TGHK). The Minister of Forestry then followed up with the Decree of the Minister of Forestry No. 47/Kpts-II/1987 on the Allocation of Forest Area in Batam Island. In reality, this decree has ignored the TGHK provision. The objectives of the research was to study deeply the legal certainty of the allocation in the forest area on the land of Batam Authority Management Rights, the legal protection on the overlapping of the land allocation for land owners in Batam Authority area, and the resolution of this overlapping of the land allocation on the land of Batam Authority Management Rights. The research used judicial normative method in which doctrinaire legal study was referred to legal norms found in the legal provisions as a normative stepping-off point. Therefore, the research was emphasized on secondary data which consisted of regulations, legal theories, and documentary materials. The data were also gathered by conducting interviews with related source persons and informants. The data were then processed, analyzed, and interpreted logically, systematically, and inductively. The result of the research showed that legal certainty on the overlapping of land allocation in forest area on the land of Batam indicated that the Decree No.47/Kpts-II/1987 and its certified copy was had to be ignored; therefore, the ownership management rights of Batam Authority was in effect. The legal protection for land owners in Batam Authority area was concerned with the old rights owned by villagers by setting the location of old villages in Batam under the Regional Regulation (Perda) No. 2/2004 on RT/RW (neighborhood/citizen associations) of Batam in 2004-2014. The legal protection for the land rights which were obtained based on the distribution in parts of HPL land by Batam Authority to the third party was by providing alternative land from the outside forest area. In the case of the resolution for the overlapping of land allocation of Batam Authority Management Rights, the Authority Board of the Development of Batam Industrial Area, supported by Batam Municipality Administration in 2001, lodged a request for structuring forest area in Batam Island through mechanism of changing the of forest area allocation to the Minister of Forestry.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectKepastian Hukumen_US
dc.subjectHak Pengelolaanen_US
dc.subjectOtorita Batamen_US
dc.titleKepastian Hukum atas Pengalokasian Peruntukan Lahan pada Kawasan Hutan di Atas Hak Pengelolaan Otorita Batamen_US
dc.typeTesis Magisteren_US
dc.identifier.nimnipnik107011099


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record