Show simple item record

dc.contributor.advisorYamin, Muhammad
dc.contributor.advisorKalo, Syafruddin
dc.contributor.advisorGinting, Budiman
dc.contributor.authorSaragih, Astrya Umacy
dc.date.accessioned2019-05-15T04:56:36Z
dc.date.available2019-05-15T04:56:36Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/14213
dc.description155 halamanen_US
dc.description.abstractProyek pembangunan jalan arteri yang dilakukan oleh pihak pemerintah merupakan akses menuju Bandara Internasional Kuala Namu. Bandara tersebut merupakan bandara yang dibangun untuk menggantikan Bandara Internasional Polonia. Namun pembangunan akses jalan ke bandara tersebut hingga kini belum tuntas akibat kendala pengadaan tanah. Salah satunya adalah kendala pengadaan tanah seluas ± 8.000 m² (delapan ribu meter persegi) di Dusun V Desa Telaga Sari Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang. Proses pembebasan lahan masyarakat tersendat karena warga tidak mendapat ganti rugi sesuai dengan kesepakatan awal sebesar Rp 300.000/m² (tiga ratus ribu rupiah permeter persegi), namun biaya ganti rugi diturunkan menjadi Rp 75.000/m² (tujuh puluh lima ribu rupiah per meter persegi) dan belakangan pemerintah bahkan tidak mau membayar ganti rugi karena lahan yang dikuasai masyarakat dianggap tanah berstatus HGU. Namun berdasarkan Surat Laporan Sekretaris Daerah pada Gubernur Sumatera Utara No. 592.2/5665 menyatakan bahwa asset PTPN II telah dikeluarkan dari HGU sesuai dengan Keputusan Kepala BPN No. 42/BPN/2002 yang sebagian besar adalah tapak perumahan PTPN II yang masih dihuni karyawan pensiunan. Permasalahan yang akan dibahas, yaitu bagaimanakah ganti kerugian hak atas tanah dalam proyek pembangunan jalan arteri akses Bandara Kuala Namu di Desa Telaga Sari, bagaimanakah cara menetapkan bentuk dan besarnya nilai ganti kerugian atas tanah yang diberikan kepada masyarakat di Desa Telaga Sari bagi pembangunan jalan arteri akses Bandara Kuala Namu dan bagaimana upaya yang ditempuh dalam penyelesaian pemberian ganti kerugian kepada masyarakat yang tanahnya terkena pembebasan untuk kepentingan proyek pembangunan jalan arteri akses Bandara Kuala Namu. Penelitian dilakukan menggunakan penelitian hukum, yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris, yang bersifat deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan atau gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan berupa pengumpulan data dan wawancara dengan perwakilan masyarakat Dusun V Desa Telaga Sari yang tanahnya terkena pelebaran jalan arteri akses Bandara Kuala Namu dan Panitia Pengadaan Tanah Kab. Deli Serdang. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa ganti kerugian hak atas tanah seluas ± 8.000 m² (delapan ribu meter persegi) yang terkena proyek pembangunan jalan arteri akses Bandara Kuala Namu di Dusun V Desa Telaga Sari diberikan kepada pihak yang tidak tepat yaitu PTPN II karena berdasarkan Surat Laporan Sekretaris Daerah pada Gubernur Sumatera Utara No. 592.2/5665 dan menurut hasil Penelitian Panitia B Plus berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN No. 42/HGU/BPN/2002 bahwa tanah seluas ± 8.000 m² (delapan ribu meter persegi) sudah dikeluarkan dari HGU PTPN II dan telah diploting oleh Panitia B Plus, sedangkan nilai ganti kerugian atas tanah yang ditawarkan oleh panitia pengadaan tanah adalah Rp. 300.000/m² (tiga ratus ribu rupiah permeter persegi) merupakan ketetapan secara sepihak dari panitia pengadaan tanah dan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Masyarakat pensiunan karyawan PTPN II menginginkan besar nilai ganti kerugian lebih dari itu karena pajak bumi dan bangunan yang mereka bayarkan lebih besar dari pada nilai ganti kerugian yang ditetapkan oleh panitia pengadaan tanah dan penilaian ganti kerugian hanya ditetapkan berdasarkan NJOP yang dinilai oleh lembaga/tim penilai harga tanah yaitu PT Sucofindo Appraisal Utama tanpa mempertimbangkan nilai nyata atau nilai sebenarnya. Upaya penyelesaian yang telah ditempuh, yaitu masyarakat meminta penyelesaian melalui pemerintah pusat, sosialisasi yang dilakukan panitia tanah kepada masyarakat pensiunan karyawan dan penyelesaian ganti kerugian melalui mediasi. Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan agar Gubernur Sumatera Utara segera mendistribusikan tanah seluas ± 8.000 m² (delapan ribu meter persegi) kepada masyarakat Dusun V Desa Telaga Sari dengan prosedur pemberian hak karena telah memperoleh izin pelepasan asset dari Menteri BUMN, PTPN II mengembalikan ganti kerugian kepada masyarakat pensiunan karyawan dan pihak kepolisian tidak melakukan intimidasi atau intervensi kepada masyarakat pensiunan karyawan PTPN II dalam bentuk apa pun.en_US
dc.description.abstractThe construction of arterial road by the government to Kuala Namu International Airport, as the replacement of Polonia International Airport, has not been completed because of the obstacles in procuring land; one of them is about the land with the area of ± 8,000 m2 (square meters) at Dusun V, Telaga Sari Village, Tanjung Morawa Subdistrict, Deli Serdang District. The process of land acquisition stagnated since the people did not get compensation which was not in line with the initial agreement of Rp. 300,000/m2; they were compensated Rp. 75,000/m2. The condition became worse by the government’s refusal to pay them because the land only had HGU (leasehold) status. However, the Letter from the Regional Secretary to the North Sumatera Governor No. 592.2/5665 stated that the asset of PTPN II had been excluded from HGU which was in line with the Directive of the Head of the National Land Board No. 42/BPN/2002; most of the land was still occupied by the retired workers of PTPN II. The problems of the research were as follows: how about the compensation for the land in the construction of the arterial road to Kuala Namu International Airport at Telaga Sari Village, how to determine the amount of the compensation which would be given to the villagers, and how about the solution of the compensation problem in this case. The research used judicial normative and empirical method with descriptive analytic approach which described a condition or a phenomenon to find out whether there was the correlation between one phenomenon and another one in a certain community. The data were gathered by conducting library and field researches and interviews with the representatives of the people at Dusun V, Telaga Sari Village, whose land was in road broadening, and with the Committee of Land Acquisition of Deli Serdang District Administration. The result of the research showed that the compensation of the land in the area of 8,000 m2 which was used for the construction of arterial road to Kuala Namu International Airport at Dusun V, Telaga Sari Village, was given to the wrong party, PTPN II, based on the Letter from the Regional Secretary to the North Sumatera Governor No. 592.2/5665 and, according to the result of the research of the Committee B Plus, based on the Directive of the Head of the National Land Board No. 42/HGU/BPN/2002, the land in the area of 8,000 m2 had been excluded from the HGU of PTPN II land and had been plotted by the Committee B Plus. Meanwhile, the compensation value offered by the land acquisition committee was Rp. 300,000/m2 which was unilateral decision of the land acquisition committee and was not in line with the prevailing regulation. The retired workers wanted more than that since the amount of land and building right was surpassed the amount they had to receive as the compensation. Besides that, the amount of the compensation was only based on NJOP which was estimated by the institution/team of the land price appraiser, PT Sucofindo Appraisal Utama, without considering the real price of the land. The solutions were that the people wanted the central government to get involved in it, socialization was provided by the land committee for the retired workers, and the compensation had to be done through mediation. It is recommended that the North Sumatera Governor distribute the land in the area of 8,000 m2 to the people at Dusun V, Telaga Sari Village, by giving the rights because they have obtained asset renunciation of rights from the Minister of BUMN. It is also recommended that the management of PTPN II returns compensation to the retired workers, and the police did not intimidate or intervene in any form to the retired workers of PTPN IIen_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectGanti Kerugianen_US
dc.subjectHak Atas Tanahen_US
dc.subjectJalan Arterien_US
dc.titleTinjauan Yudiris Terhadap Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Tanah bagi Pembangunan Jalan Arteri Akses Bandara KualaNamu (Studi di Desa Telaga Sari Tanjung Sari Tanjung Morawa)en_US
dc.typeTesis Magisteren_US
dc.identifier.nimnipnik107011059


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record