Show simple item record

dc.contributor.advisorThaib, M. Hasballah
dc.contributor.advisorYamin, Muhammad
dc.contributor.advisorBarus, Utary Maharani
dc.contributor.authorMaulana, Ahmad
dc.date.accessioned2019-05-16T02:41:23Z
dc.date.available2019-05-16T02:41:23Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/14256
dc.description127 halamanen_US
dc.description.abstractAnak adalah amanah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa yang perlu mendapatkan perhatian dan perawatan sebaik-baiknya, karena merupakan tunas bangsa dan generasi penerus. Namun demikian kelahiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan. Kelahiran seorang anak luar kawin akan menjadikan suatu permasalahan yang cukup kompleks dan memprihatinkan baik bagi perempuan yang melahirkannya maupun ayah biologisnya serta masyarakat disekitarnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012 menjadikan permasalahan anak luar kawin semakin mengemuka, dengan dikabulkannya permohonan judicial review Aisyah Mochtar (Macica Mochtar) terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 berkaitan dengan pengakuan anak luar kawin antara Aisyah Mochtar dengan Moerdiono yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan. Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah suatu analisa data berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum, diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang lain yang sifatnya memaparkan dan menganalisa permasalahan yang ada untuk ditarik kesimpulan yang menjadi inti dari solusi permasalahan tersebut. Analisa data dilakukan dengan mengumpulkan data primer, sekunder, dan tertier, dievaluasi dan dianalisa secara kualitatif dan menggunakan interpretasi dan logika hukum sehingga memperoleh gambaran baru atau menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dalam menjawab permasalahan dan membuat kesimpulan serta saran yang bermanfaat. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tentang pengakuan anak luar kawin adalah semata-mata demi memberikan keadilan terhadap hak-hak anak luar kawin agar diperlakukan secara manusiawi dan terjamin haknya sebagai anak sama dengan anak-anak yang lain. Meskipun dalam hukum Islam anak yang berhak menyandang nasab/garis keturunan hanya anak yang lahir dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan rukun nikah, namun dalam hal pertanggungjawaban pemeliharaan dan kelangsungan hidup anak luar kawin tersebut harus menjadi tanggung jawab bersama dari ibu yang melahirkannya dan juga ayah yang menyebabkan kelahirannya (ayah biologis). Hal ini dimaksudkan agar ayah yang menyebabkan lahirnya seorang anak di luar kawin tidak sewenang-wenang melepaskan tanggung jawabnya akibat perbuatannya tersebut.en_US
dc.description.abstractA child is a trust given by God; therefore, he should have full attention and good care because he is the future generation and the successor generation. However, the birth of a baby in a family does not always bring happiness. An illegitimate child will be a complex problem and cause alarm for the woman who delivers him, his biological father, and the community who live in the vicinity of the house. The Ruling of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia No. 46/PUU-VIII/2010 on February 27, 2012 has caused the problem for an illegitimated child to become apparent by the acceptance of the request for judicial review of Aisyah Mochtar (Macica Mochtar) on the provision in Article 43, paragraph 1 of UUP (Law on Marriage) No. 1/1974, related to the recognition of the illegitimate child of Aisyah Mochtar and Moerdiono, Muhammad Iqbal Ramadhan. The research was judicial normative and descriptive analytic approach which analyzed the data based on general legal theory, applied to explain a set of other data by explaining and analyzing the problems so that the conclusion which was the core of the problems would be drawn. The analysis of the data were done by gathering primary, secondary, and tertiary legal materials and evaluated and analyzed qualitatively by using legal interpretation and logic so that new description could be obtained and the prevailing description could be strengthened in order to solve the problems and to draw conclusions and beneficial suggestions. The consideration of the Constitutional Court in enacting the Ruling No. 46/PUU-VIII/2010 on the Recognition of an illegitimate Child is merely for the sake of the righteousness for the rights of an illegitimate child to be treated humanly and to guarantee his equal rights to the other children. Even though in the Islamic law a child who has the right of lineage is only a legitimate child, according to the marriage law, but the responsibility to take care of the child rests to the woman who has delivered him and to his biological father so that the biological father has to take his responsibility for taking care of his child.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumareta Utaraen_US
dc.subjectUUP No. 1 Tahun 1974en_US
dc.subjectPutusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin dan Hukum Perkawinan Islamen_US
dc.titleAnalisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengakuan Status Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Islamen_US
dc.typeTesis Magisteren_US
dc.identifier.nimnipnik117011136


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record