Show simple item record

dc.contributor.advisorMukti, Affan
dc.contributor.advisorZendrato, Mariati
dc.contributor.authorKurniadi, Stefanie
dc.date.accessioned2019-05-16T02:59:13Z
dc.date.available2019-05-16T02:59:13Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/14267
dc.description105 Halamanen_US
dc.description.abstractWarga negara Indonesia saat ini banyak yang melaksanakan perkawinan dengan Warga Negara Asing, ini disebabkan oleh era globalisasi. Pasal 57 UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan campuran antara WNI dengan WNA adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jual beli tanah menurut Pasal 1457 KUHPerdata merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang mempunyai tanah berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan haknya tas tanah yang bersangkutan kepada pihak lain, sedangkan pembeli berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar harga yang telah disetujui. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana jual beli tanah terhadap harta bersama, bagaimana harta bersama dari perkawinan campuran, serta bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan jual beli tanah harta bersama dari perkawinan campuran. Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah untuk mengetahui jawaban dari ketiga permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berisi mengenai penggambaran. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Setelah dilakukannya pembahasan ini, dalam perkawinan campuran antara WNI dengan WNA, proses jual beli tanah harta bersama, tanah yang dibeli suami maupun istri setelah berlangsungnya perkawinan digolongkan sebagai harta bersama. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 apabila terjadi peralihan hak atas tanah tersebut melalui proses jual beli harus dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan harus memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak. Persetujuan tersebut dalam bentuk tanda tangan suami maupun istri yang dibubuhkan pada halaman belakang dari Akta Jual Beli. Akibat hukum terhadap WNI yang melakukuan perkawinan campuran dengan WNA yang memiliki hak atas tanah harus melepaskan haknya dalam waktu 1 tahun, apabila dalam kurun waktu yang di tentukan tidak melepaskan hak milik tersebut, maka hak milik tersebut hapus karena hukum dan menjadi milik negara.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectPerkawinan Campuranen_US
dc.subjectJual Beli Tanahen_US
dc.subjectHarta Bersamaen_US
dc.titleAkibat Hukum Terhadap Jual Beli Tanah Harta Bersama dari Perkawinan Campuranen_US
dc.typeSkripsi Sarjanaen_US
dc.identifier.nimnipnik150200465


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record