Show simple item record

dc.contributor.advisorYamin, Muhammad
dc.contributor.advisorDevi, T. Keizerina
dc.contributor.advisorSofyan, Syahril
dc.contributor.authorNasution, Lira Apriana Sari
dc.date.accessioned2019-05-16T03:01:04Z
dc.date.available2019-05-16T03:01:04Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/14268
dc.description137 halamanen_US
dc.description.abstractBea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, sejak berlakuknya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ini menjadi kewenangan daerah yang pada awalnya merupakan kewenangan pusat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menyebutkan bahwa pemisahan yang mengakibatkan pengalihan dalam hal ini adalah harta warisan akan dikenakan pajak. Proses peralihan hak tersebut harus disertai dengan adanya bukti akta otentik yang mana akan digunakan sebagai dasar pendaftaran hak di kantor Badan Pertanahan. PPAT wajib meminta bukti penyetoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebelum menandatangi akta peralihan tersebut. Permasalahan di dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum para pihak dalam pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang berkaitan dengan hibah wasiat serta bagaimana peran PPAT dalam pembuatan akta peralihan hibah wasiat berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dari Gustav Radburch dan metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normative yang bersifat deksriktif analisitis. Data-data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deduktif dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antar berbagai jenis data sehingga permasalahan dalam penelitian ini dapat dipecahkan. Hasil penelitian dan analisis bahwa kedudukan hukum dari para pihak adalah seimbang sebagai ahli waris akan tetapi terdapat batasan untuk hibah wasiat dan untuk hibah wasiat beban atas pajak yang akan dikenakan atas terjadinya peralihan akan ditanggung oleh penerima hibah wasiat hal ini juga disebutkan di dalam Pasal 961 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan tetapi penerima hibah wasiat dapat terlepas dari beban-beban tersebut selama ada klausula khusus yang menyatakan bahwa penerima hibah terbebas dari beban-beban yang melekat pada tanah dan bangunan tersebut. Peran PPAT adalah sebagai First gate yaitu sebagai pihak yang pertama melakukan pengecekkan dan melaksanakan tertib administratif sehingga dapat membantu meningkatkan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, karena PPAT diwajibkan untuk meminta bukti penyetoran pajak tersebut sebelum membuatkan akta peralihan hak, PPAT juga sebagai pihak yang membantu perhitungan pajak karena sistem pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ini self assestment, penyetoran tetap dilakukan oleh wajib pajak dan pemungutannya tetap dilaksanakan oleh Dispenda Kota Medan.en_US
dc.description.abstractLevying on land and building acquisition is a tax levied on land and building acquisition. Since Law No 28/2009 on local taxes and local retribution was in effect, the levy on land and building acquisition has become local authority although it used to be the central government authority. Law No 20/2000 on the Levy on Land and Building Acquisition states that separation which causes the transfer of inheritance will be levied tax. The process of transferring should be accompanied by authentic deed which is used as the basis for registering the rights in the Land Office. A PPAT (official empowered to draw up land deeds) has to ask for the receipt of the Levy on Land and Building Acquisition before signing the deed. The problems of the research were as follows: how about legal domicile of the stakeholders in levying on Land and Building Acquisition related to legacy and how about the role of PPAT in drawing up a deed on the transfer legacy related to the implementation of levying land and building acquisition. The research used the theory of legal certainty from Gustav Radburch and judicial normative and descriptive analytic methods. The data were processed and analyzed deductively and systematically by explaining the correlation among various kinds of data so that the problems could be solved. The result of the research showed that legal domicile if the stakeholders was balanced as heirs, but there was the limitation for legacy and legacy on taxes which will be levied on the incidence of the transfer will be the responsibility of the legacy receiver as it is stipulated in Article 961 of the Civil Code. However, the legacy receiver will not be responsible fort this burden as long as there is a specific clause which states that a legacy receiver will be free from the burden bound to the land and the building. The role of PPAT is acting as the First Gate, the first person who controls and carries out administrative order in order to increase the levying on land and building acquisition because he has to ask for the receipt of the levy on land and building acquisition. A PPAT also acts as the person who helps calculate tax figures since the system of levying land building acquisition is self assessment, the payment is always done by taxpayers and the levy is always done by Dispenda (Regional Revenues Service), Medan.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectBea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunanen_US
dc.subjectHibah Wasiaten_US
dc.subjectPPATen_US
dc.titleAnalisis Yuridis Pemungutan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan Atas Peralihan Hak Tanah dengan Hibah Wasiat Studi di Kota Medanen_US
dc.typeTesis Magisteren_US
dc.identifier.nimnipnik127011016


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record