Show simple item record

dc.contributor.advisorKamello, Tan
dc.contributor.advisorSumarmi
dc.contributor.authorAdnan, Muhammmad Ali
dc.date.accessioned2019-05-21T04:07:07Z
dc.date.available2019-05-21T04:07:07Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/14542
dc.description190 Halamanen_US
dc.description.abstractAs an institution of mobile property, fiduciary collateral is mostly used by business people. The existence of fiduciary used to be based on jurisprudence, but now it is regulated in specific law. Article 21 of Law No. 37/2004 stipulates that bankruptcy includes all debtors‟ property at the time the ruling of bankruptcy is issued and anything obtained during the bankruptcy. From the stipulation of Article 21 above, it is found that bankruptcy constitutes public confiscation. The research was conducted to analyze the authority of Probate Court as the curator in the execution of fiduciary collateral in the Probate Court, Medan. The nature of the research was normative. Literature materials and documentary study were used as the main materials, while field data through interviews were used as the supporting data. The gathered data were analyzed judicially, and the qualitative data were interpreted logically and systematically by using deductive and inductive method. The result of the research shows that there is the authority of the Probate Court in organizing and settling bankruptcy property. A curator is the supervisor of the property of the people or the companies that go bankrupt. Since the ruling of bankruptcy is issued, the debtor who goes bankrupt dos not any right to organize the bankruptcy property as it is stipulated in Article 24 of Law on Bankruptcy. Protection for the interest of the debtor who goes bankrupt, the creditor, and the third party that is legally related to the debtor who goes bankrupt, is stipulated in Law on Bankruptcy since the curator is appointed as the only person who organizes and/or settles bankruptcy property. The curator‟s responsibility in his capacity as the curator is burdened on bankruptcy property, not on the curator personally who has to pay for the loss. The party claims to give the loan on the bankruptcy property and its claim for payment of the bankruptcy property. The execution of fiduciary collateral in bankruptcy is conducted by the Probate Court, Medan. The execution on fiduciary collateral is stipulated from Article 29 until Article 34 of Law No. 42/1999 on Fiduciary Collateral. In order to execute fiduciary collateral, the giver of fiduciary collateral has to submit the object of fiduciary collateral. The problems of execution mostly faced by the Probate Court, Medan, are 1) the problems of bureaucracy, 2) judicial problems, and 3) the problems of administration. In the judicial problems, according to W. Friedman, it is said a law must give equal justice to all people although there some differences among them. It can be concluded that judicial problems must be solved so that the Probate Court as the curator of bankruptcy property can run maximally.en_US
dc.description.abstractSebagai lembaga atas benda bergerak, jaminan fidusia banyak dipergunakan oleh masyarakat bisnis. Dahulu eksistensi fidusia didasarkan kepada yurisprudensi. Sekarang jaminan fidusia sudah diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyaatan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dari ketentuan Pasal 21 diatas diketahui bahwa kepailitan merupakan siata umum. Penelitian dilakukan untuk mengkaji Kewenangan Balai Harta Peninggalan sebagai kurator dalam eksekusi jaminan fidusia di Balai Harta Peninggalan Medan. Sifat penelitian ini adalah penelitian normatif. Bahan kepustakaan dan studi dokumen dijadikan sebagai bahan utama, sementara data lapangan melalui wawancara sebagai data pendukung. Data yang terkumpul dipilih dan dianalisis secara yuridis, dan terhadap data yang sifatnya kualitatif ditafsirkan secara logis sistematis dengan metode deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator adalah pengawas harta benda dari orang atau perusahaan yang jatuh pailit. Terhitung sejak kepailitan diputuskan, debitor pailit tidak berhak lagi melakukan tugas pengurusan atas harta pailit sebagaimana diatur Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan. Perlindungan bagi kepentingan debitor pailit, kreditor maupun pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan debitor pailit, dituangkan pengaturannya dalam Undang-Undang Kepailitan yaitu dengan ditunjuknya Kurator sebagai satu-satunya pihak yang melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit, dan bukan pada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian. Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan, dan tagihannya adalah utang harta pailit. Eksekusi jaminan fidusia dalam kepailitan oleh Balai Harta Peninggalan Medan. Ekesekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, maka pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Permasalahan eksekusi yang sering dihadapi Balai Harta Peninggalan Medan adalah 1. Permasalahan Birokrasi, 2. Permasalahan yuridis, 3. Permasalahan administrasi. Pada permasalahan yuridis Jika dianalisis menurut W. Friedman, suatu undang-undang haruslah memberikan keadilan yang sama kepada semua walaupun perbedaan-perbedaan di antara pribadi-pribadi tersebut. Dari uraian tersebut jika dianalisis dengan penelitian ini maka permasalahan yuridis ini haruslah segera diselesaikan, sehingga Balai Harta Peninggalan sebagai kurator harta pailit dapat berjalan dengan maksimal.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectKewenanganen_US
dc.subjectBalai Harta Peninggalanen_US
dc.subjectEksekuasien_US
dc.subjectEksekusi Jaminan Fidusiaen_US
dc.titleKewenangan Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator dalam Eksekusi Jaminan Fidusia di Balai Harta Peninggalan Medanen_US
dc.typeTesis Magisteren_US
dc.identifier.nimnipnik107011013


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record