Show simple item record

dc.contributor.advisorSutiarnoto
dc.contributor.advisorArif
dc.contributor.authorDaulay, Dedi Syahputra
dc.date.accessioned2019-07-15T03:19:58Z
dc.date.available2019-07-15T03:19:58Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/15890
dc.description116 Halamanen_US
dc.description.abstractSetiap perwakilan diplomatik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perwakilan resmi suatu negara memiliki kebebasan untuk bergerak dan memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun di negara penerima dan negara ketiga. Kebebasan yang diberikan agar perwakilan diplomatik dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Segala bentuk kekebalan harus dilindungi oleh negara penerima dan negara ketiga. Bentuk kekebalan itu sendiri terbagi atas 2 yaitu immunity dan inviolability. Perlu diketahui bahwa kekebalan tidak hanya melekat pada pejabat diplomatik itu sendiri, tetapi anggota keluarga, staf bahkan pelayannya juga menikmati kekebalan yang ada menurut Konvensi Wina 1961. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan penelitian kepustakaan (library research) atau penelitian normati yaitu dengan upaya penyelesaian dan pengumpulan data-data dan berbagai macam buku, pendapat sarjana, kamus, ensiklopedia dan literatur hukum internasional maupun hubungan politik luar negeri yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Serta metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normative yaitu penelitian hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang di maksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dan perundangan putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekebalan perwakilan diplomatik tidak hanya berlaku pada negara dimana ia di akreditasi, melainkan berlaku juga pada saat perwakilan diplomatik berada di negara ketiga untuk transit. Banyak kasus mengenai pelanggaran terhadap kekebalan yang didapatkan para pejabat diplomatik di negara ketiga. Salah satunya oleh Diplomat Aljazir yang sedang transit di Belanda menuju Brazil yang pada hakikatnya menimbulkan konsekuensi terhadap pejabat diplomatik itu sendiri. Kasus yang ditimbulkan oleh para pejabat diplomatik tidak hanya berdampak bagi dirinya sendiri, tetapi juga berdampak bagi negara yang mengirimkannya untuk melaksanakan misi diplomatik. Dimana yang pada akhirnya akan menimbulkan tanggung jawab negara pengirim terhadap penyalahgunaan kekebalan yang dilakukan oleh pejabat diplomatiknya.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectKekebalan Diplomatiken_US
dc.subjectImmunity dan Inviolabilityen_US
dc.subjectNegara Ketigaen_US
dc.titleTinjauan Yuridis Mengenai Konsep Kekebalan Diplomatik (Immunity dan Inviolability) di Negara Ketiga Menurut Konvensi WINA 1961en_US
dc.typeSkripsi Sarjanaen_US
dc.identifier.nimnipnik150200530


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record