Show simple item record

dc.contributor.advisorGinting, Budiman
dc.contributor.advisorSuprayitno
dc.contributor.advisorAzwar, T. Keizerina Devi
dc.contributor.authorNapitu, Yossy Yoshevyn
dc.date.accessioned2019-08-16T09:16:21Z
dc.date.available2019-08-16T09:16:21Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/16815
dc.description115 Halamanen_US
dc.description.abstractNotaris merupakan pejabat publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan jabatannya untuk bekerja secara profesional di dalam masyarakat tanpa memandang dari sudut manapun. Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota. Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya. . Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya. Untuk mengembangkan sektor bidang usaha tersebut BKPM bekerjasama dengan Kemenkumhan untuk memberikan kemudahan kepada investor yang akan menanamkan modalnya.Peran Notaris dalam kantor BKPM menjadi penting mengingat beberapa prosedur yang harus ditempuh dalam proses pendirian perusahaan membutuhkan jasa professionalNotaris mengingat selama ini, masih banyak calon penanam modal yang mengajukan investasiPermasalahan yang dibahas adalah Bagaimana pengaturan kantor Notaris menurut ketentuan Undang undang no 2/2014 UUJN, Apa dasar dari kebijakan penempatan kantor Notaris di Kantor BKPM, dan Bagaimana kedudukan hukum kantor Notaris yang berkantor di BKPM. Metode Penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penempatan Notaris di BKPM ialah BKPM Sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah, BKPM diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Notaris yang berada di BKPM juga mempunyai wewenang khusus yang berbeda dengan Notaris yang berada di Luar BKPM. Notaris yang berada di BKPM dapat menjadi prioritas oleh pemodal yang akan menanamkan Modalnya dengan ketentuan Nilai investasi paling sedikit adalah Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau Penyerapan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 1.000 (seribu) orang, maka akan mendapatkan Fasilitas dari BKPM yaitu pengurusan selama 3 jam dan salah satunya yaitu berupa akta Notaris.en_US
dc.description.abstractA Notary is an public official who has big responsibility in doing his job professionally in the society, regardless of where they come from. He has his own work regions in districts/towns, has to have a permanent office, and is prohibited to do his job outside his region consecutively. BKPM, collaborating with Kemenkumham (the Ministry of Law and Human Rights), gives facilities to investors to invest and develop their businesses. A Notary’s role in BKPOM is important since some procedures in establishing a company needs his professional service because many investors want to invest their capital. The research problems are how about the regulation on notarial offices according to UUJN (Notarial Act) No. 2/2014, how about the policy on locating notarial offices in BKPM, and how about the legal ground for locating notarial offices in BKPM. The research used juridical normative method by conducting library research. The result of the research shows that the policies on locating notarial offices in BKPM are as follows: BKPM plays its role as the main channel between business world and the government; it has the authority to encourage investment directly, either from domestic affairs or from foreign countries by creating favorable investment climate. Notaris in BPKM have different authority from the Notaries who are outside it; they can have the priority by investors who want to invest their capital on condition that the value is not less than IDR 100,000,000.00 (one hundred billion rupiahs) or employment for Indonesian workers of at least 1,000 (one thousand) workers who will get the facility from BKPM by 3hours for administrative affairs and one of them in Notarial Deeds.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectBKPMen_US
dc.subjectNotarisen_US
dc.subjectUndang-Undang Jabatan Notaris No 2 Tahun 2014en_US
dc.titleKedudukan Hukum Kantor Notaris yang Berada di Kantor BKPM (Badan Koordinator Penanaman Modal) di Jakartaen_US
dc.typeTesis Magisteren_US
dc.identifier.nimnipnik167011190


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record