Wanprestasi dalam Perjanjian Asuransi Kebakaran Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 911K/Pdt/2009

Abstract

Usaha perasuransian telah lama hadir dalam perekonomian Indonesia dan ikut berperan dalam perjalanan sejarah bangsa berdampingan dengan sektor kegiatan ekonomi lainnya. Namun dalam hal ini tidak serta merta perjalanan panjang usaha perasuransian berjalan dengan mulus tanpa masalah. Masalah hukum seperti wanprestasi acap kali terjadi baik yang dilakukan oleh pihak tertanggung maupun yang dilakukan oleh pihak penanggung, seperti halnya dalam kasus wanprestasi di dalam asuransi kebakaran antara PT. Pupuk Subur Makmur dengan PT. Asuransi Wahana Tata. Teori dalam penelitian ini adalah teori keadilan dan teori hukum perjanjian dengan jenis penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam pembuatan penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Di dalam asuransi kebakaran antara PT. Pupuk Subur Makmur dengan PT. Asuransi Wahana Tata tidak terlaksana hak dan kewajiban antara tertanggung dan penanggung. Putusan Pengadilan Negeri Medan maupun Putusan Pengadilan Tinggi Medan menyatakan bahwa PT Pupuk Subur Makmur adalah pihak yang dikalahkan namun di dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia justru PT Pupuk Subur Makmur yang dimenangkan. Di dalam penyelesaian melalui jalur pengadilan peranan hakim dalam mencari fakta-fakta dan penentuan hukum yang tepat sangat dibutuhkan. Kesimpulan dalam penelitian ini, PT Asuransi Wahana Tata telah lalai melaksanakan kewajiban dan telah melakukan wanprestasi kepada PT Pupuk Subur Makmur dan telah dihukum untuk membayar sejumlah nilai kerugian sebagaimana telah ditetapkan oleh Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 911 K/Pdt/2009, sedangkan saran yang penting dalam hal ini adalah agar masing-masing pihak penuh dengan kesadaran menjalankan hak dan kewajiban masing-masing di dalam menjalankan perjanjian asuransi, terutama sikap kejujuran antara para pihak untuk menghindari terjadinya sengketa atau perkara dalam bentuk apapun disaat menjalankan ikatan asuransi antara penanggung dengan tertanggung.

Insurance business has long existed in the Indonesian economy and participated in the national history, along with the other economic activities. However, it does not guarantee that it runs smoothly. Legal problem like default case of default in the fire insurance between PT. Pupuk Subur Makmur and PT. Asuransi Wahana Tata. The theory used in the research was the theory of justice and the theory of law of obligation with judicial normative approach. Secondary data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. The research also used qualitative analytical approach and conclusion was made deductively. In the case of , fire insurance between PT. Pupuk Subur Makmur and PT. Asuransi Wahana Tata, the right and obligation of the insured and the guarantor failed. Medan District Court and Medan Appellate Court handed down verdicts that PT. Pupuk Subur Makmur lost the case. On the contrary, the Ruling of the Supreme Court declared PT. Pupuk Subur Makmur the winner. In settling a certain case thourgh litigation, the role of judges in finding fact and legal provisions is very crucial. The conclusion of the research was that PT. Pupuk Subur Makmur had been inattentive in carrying out its obligation by declaring default to PT. Pupuk Subur Makmur. In consequence, it had to be fined as it was decided by the Panel of Judges of the Supreme Court No. 911K/Pdt/ 2009. It is recommended that both parties have sense of justice in carrying out their right and obligation in the insurance contract, they have to be honest in order to avoid dispute in making an insurance contract between the guarantor and the insured.