Analisa Kasus Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1134/PDT/2009 Tentang Kepemilikan Hak Milik yang Kemuadian Subjeknya Diketahui Sebagai Warga Negara Asing Atas Dasar Wasiat

Abstract

Warga Negara Asing tidak boleh dikesampingkan menjadi ahli waris, (sesuai Pasal 26 ayat 3, Pasal 30 ayat 2 dan Pasal 36 ayat 2 UUPA) tetapi hanya dapat memiliki hak kepemilikan dalam jangka waktu 1 tahun sejak warisan dibuka, Ketentuan tentang persyaratan subyek hak khususnya terhadap WNA disertai dengan sanksi terhadap pelanggarannya dimuat dalam Pasal 26 ayat 2 UUPA, dan pelanggaran terhadap ketentuan itu berakibat bahwa hak Milik kepada WNA akan menjadi batal karena hukum, hal inilah yang menjadi dasar penelitian karenya putusan MA Nomor 1134K/Pdt/2009 menarik untuk diteliti yang berjudul Analisa Kasus Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1134 K/Pdt/2009 Tentang Kepemilikan Hak Milik Yang Kemudian Subjeknya Diketahui Sebagai Warga Negara Asing Atas Dasar Wasiat Meneliti masalah tersebut menggunakan teori kepastian hukum oleh Hans Kelsen yaitu menjelaskan suatu pendaftaran tanah harus mempunyai kekuatan hukum yang pasti dengan segala akibatnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis dan tehnik pengumpulan datanya dengan menggunakan data sekunder. Dari hasil penelitian yang dilakukan diambil kesimpulan bahwa Prosedur pelaksanaan wasiat dihadapan Notaris untuk Warga Negara Asing dalam membuat akta memperhatikan jangka waktu hak atas tanah tersebut dengan mengecek data identitas kewarganegaraan Asing dan data pendukung lainnya, kenudian melaporkan pembuatan wasiat Warga Negara Asing tersebut ke Pusat Daftar Wasiat Subdit Harta Peninggalan di Kementrian Hukum dan HAM RI, memberikan salinan Akta Wasiat yang pernah dibuat di Indonesia, Status hukum sertipikat hak milik yang didaftarkan atas nama Tergugat (sebagai pelaksana wasiat) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1134 K/Pdt/2009 tetap diakui sebagai milik Tergugat karena tanah yang diwasiatkan tersebut didaftarkan secara sporadik dan terbuka atas nama Tergugat berdasarkan wasiat dan kuasa penerima wasiat yang telah disetujui pejabat yang berwenang yaitu Lurah/Camat, BPN dan disaksikan oleh tetangga disekitar objek tanah tersebut dan sebelum sertipikat terbit maka Tergugat telah mengganti kewarganegaraannya menjadi WNI, Analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1134K/PDT/2009 dalam memberikan kepastian hukum Pada Pendaftaran Tanah adalah memberikan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah yang meliputi kepastian hak, kepastian objek, dan kepastian subjek terhadap pemilik sertipikat (sesuai Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) tetapi tidak memberikan kepastian hukum dalam proses administrasi penerbitan sertipikat karena seharusnya satu tahun setelah diketahui sebagai penerima wasiat yang berkewarganegaraan Asing maka seharusnya melepaskan haknya yaitu berdasarkan Pasal 9, Pasal 21 dan Pasal 26 ayat (2) UUPA.

A foreign citizens cannot be ignored to be an heir as stipulated in Article 26, paragraph 3, Article 30 paragraph 2, and Article 36 paragraph 2 of UUPA although he can have its ownership only within one year since the inheritance is given. The regulation on the requirement for a foreign citizen’s privilege and sanction on the violation is stipulated in Article 26, paragraph 2 of UUPA; the legal consequence of violating it is that the ownership will be cancelled. The Supreme Court’s Ruling No. 1134 K/Pdt/2009 will be analyzed with the title, the Analysis on the Case of the Supreme Court’s Ruling No. 1134 K/Pdt/2009 on the Ownership which is later found out that the Subject is Foreign Citizen by a Will. The research used the theory of legal certainty by Hans Kelsen which explains that land registration must have legal certainty with all consequences can be accounted for. It also used judicial normative and descriptive analytic method, and the data were gathered by using secondary data. The result of the research shows that the procedure if signing a will before a Notary for a foreign citizen in making a certificate should pay attention to the spa of time of the land rights by checking the identity of the foreign citizen and the other supporting documents. The list of data at the Sub-directorate of Estate in the Ministry of Law and Human Rights by giving the copy of the Will which has been made in Indonesia. The legal status of the Ownership certificate registered in the name of the defendant (as the will executor), based on the Supreme Court’s Ruling No. 1134 K/Pdt/2009 is recognized as the defendant’s since the land has been registered sporadically and transparent in the name of the defendant, based on the will and the man empowered to receive the will. It is also approved be the authorities such as Subdistrict Head, the National Land Board, and witnessed by the neighbors. Besides that, the defendant has changed his citizenship before the certificate is issued. The judge’s consideration in the Supreme Court’s Ruling No. 1134 K/Pdt/2009 in giving legal certainty in Land Registration includes right certainty, object certainty, and subject certainty given to the certificate holder according to Article 32, paragraph 1 of the Government Regulation No. 24/1997 but does not give legal certainty in the administrative process of issuing the certificate because it is given one year after the will receiver who is foreign citizen is known, and he should release his right according to Article 9, Article 21, and Article 26 paragraph 2 of UUPA.