Show simple item record

dc.contributor.advisorNingsih, Suria
dc.contributor.advisorSembiring, Amsali.S
dc.contributor.authorMaloma, Joshua Caesar
dc.date.accessioned2019-09-27T01:45:34Z
dc.date.available2019-09-27T01:45:34Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/18905
dc.description88 Halamanen_US
dc.description.abstractSejak berlakunya otonomi daerah, maka setiap daerah diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan guna meningkatkan pelayanan, pemberdayaan serta peningkatan daya saing daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah sebagaimana yang tercantum dalam UU Pemerintah Daerah berasal dari pajak, yang dimana Pajak Hiburan termasuk kedalam salah satu Pajak Daerah. Bagi daerah, pajak merupakan bukti nyata peran aktif masyarakat dalam membiayai jalannya pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Pemungutan ini juga harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahtraan di daerah termasuk Kota Medan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah Bagaimana Tinjauan umum tentang Kota Medan mengenai Pemungutan Pajak, Penetapan Kewajiban Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hiburan serta bagaimana Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Yang Tidak Membayar Pajak Hiburan Berdasarkan Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normative) yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer seperti menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, serta berbagai majalah, literatur, artikel, dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Hasil penelitian ataupun kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses Pemungutan Pajak khususnya di Kota Medan yang berwenang melakukan tugas tersebut adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, pemungutan Pajak Hiburan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait serta Sanksi Administrasi apabila tidak membayar pajak Hiburan dapat kita lihat berdasarkan Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 tepatnya di Pasal 13.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectPajak Daerahen_US
dc.subjectPajak Hiburanen_US
dc.subjectSanksi Administrasien_US
dc.subjectKota Medanen_US
dc.titleSanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak yang Tidak Membayar Pajak Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburanen_US
dc.typeSkripsi Sarjanaen_US
dc.identifier.nimnipnik110200459


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record