Show simple item record

dc.contributor.advisorYamin, Muhammad
dc.contributor.advisorZendrato, Mariati
dc.contributor.authorSetiawan, Cashin F
dc.date.accessioned2019-10-01T04:04:24Z
dc.date.available2019-10-01T04:04:24Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/19027
dc.description109 Halamanen_US
dc.description.abstractTanah sebagai sumber daya yang terbatas jumlahnya di bumi menjadi sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena tanah merupakan tempat manusia tinggal & berpijak. Kegiatan pembangunan yang serba cepat pada zaman sekarang ini seperti pembangunan jalan & infrastruktur yang menyangkut kepentingan publik menuntut digunakannya tanah sebagai tempat membangunnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan bagi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan membutuhkan tanah dari warga untuk kepentingan umum. Sesuai pasal 6 dan Pasal 18 UUPA, semua tanah mempunyai fungsi sosial dan demi kepentingan umum pengambilan hak atas tanah warga negara harus disertai dengan pemberian ganti rugi yang layak demi menghormati hak pemilik atas tanah yang sudah dicabut. Karena Konsep Pengadaan Tanah di Indonesia ialah dengan memberikan ganti kerugian yang layak dengan tetap menghormati hak dari pemilik hak atas tanah tersebut. Permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini adalah bagaimana konsep pengadaan hak atas tanah sebagai wujud pelaksanaan fungsi sosial, bagaimana bentuk pengadaan hak atas tanah dan tata cara pengadaan hak atas tanah menurut peraturan perundangan yang berlaku, dan bagaimana jika sebuah kelompok masyarakat menolak ganti rugi yang diberikan dan upaya hukum apa bagi kelompok tersebut yang terkena pengadaan tanah. Untuk memperoleh data penelitian yang akurat, digunakan metode penelitian mengarah pada yuridis normatif. Dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan kemudian dianalisa dengan mempergunakan analisa kualitatif dan disampaikan dengan metode deskriptif analisis, serta metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara studi kepustakaan. Setelah dilakukan pembahasan diketahui bahwa konsep dasar pengadaan hak atas tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak.Bentuk dan tata cara pengadaan hak atas tanah yang dilakukan pemerintah harus sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu juga. Bagi masyarakat yang menolak ganti rugi, dapat menempuh jalur pengadilan untuk menuntut hak lebih. Pengadilan merupakan jalan terakhir sebab akar utama dalam pemberian ganti kerugian ialah dengan cara membentuk Konsultasi Publik yang di dalamnya terdapat konsep musyawarah yang telah menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectPengadaan Tanahen_US
dc.subjectPelaksanaanen_US
dc.subjectFungsi Sosialen_US
dc.titleTinjauan Yuridis Terhadap Pengadaan Tanah Sebagai Wujud Pelaksanaan Fungsi Sosialen_US
dc.typeSkripsi Sarjanaen_US
dc.identifier.nimnipnik130200292


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record