Show simple item record

dc.contributor.advisorGinting, Budiman
dc.contributor.advisorSiregar, Mahmul
dc.contributor.authorPaula
dc.date.accessioned2019-10-01T04:07:41Z
dc.date.available2019-10-01T04:07:41Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/19029
dc.description135 Halamanen_US
dc.description.abstractPertumbuhan ekonomi nasional selama beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga ketersediaan likuiditas dalam negeri. Hal ini disebabkan harta yang berada di luar wilayah NKRI yang belum dilaporkan oleh pemilik harta dalam SPT PPh. Keberhasilan suatu negara sangatlah didukung oleh penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan nasional. Untuk dapat mewujudkannya, Pemerintah membentuk UU Pengampunan Pajak dalam rangka agar para Wajib Pajak mengalihkan harta mereka ke dalam negeri. UU Pengampunan Pajak ini diharapkan agar dapat merealisasi program yang telah direncanakan oleh Pemerintah. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bersifat menelaah hukum tertulis yang berkaitan dengan Pengampunan Pajak dan UMKM di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan erat dengan pembahasan skripsi ini. Pengampunan Pajak merupakan sarana bagi Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak guna menghadapi keadaan perekonomian dunia yang semakin tidak stabil . Tujuannya adalah untuk meningkatkan likuiditas domestik , memperbaiki nilai tukar Rupiah, suku bunga, investasi serta data yang lebih valid. Pengampunan Pajak tidak hanya diperuntukkan bagi Wajib Pajak besar saja namun juga bagi Wajib Pajak UMKM yang merupakan tulang punggung bagi perekonomian Indonesia. Pemberian tarif terhadap Wajib Pajak UMKM lebih rendah daripada Wajib Pajak yang lain serta tata cara pemanfaatan Pengampunan Pajak juga dipermudah. Wajib Pajak UMKM dapat memanfaatkan Pengampunan Pajak sebagai sarana untuk menghindari sanksi admnistrasi dan pidana di bidang perpajakan atas pajak yang tertunggak serta penghentian atau tidak dilakukannya pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectPajaken_US
dc.subjectPengampunan Pajaken_US
dc.subjectWajib Pajak,en_US
dc.titleAnalisis Yuridis Kebijakan Tax Amnesty Terhadap Wajib Pajak yang Bergerak di Usaha Mikro Kecil dan Menengah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016en_US
dc.typeSkripsi Sarjanaen_US
dc.identifier.nimnipnik130200295


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record