Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 07/G/2013/PTUN-MDN

Abstract

Judul yang dibuat oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah Tinjauan Yuridis Tentang Proses Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 07/G/2013/PTUN-MDN. Penulis memilih judul ini dikarenakan banyaknya sertifikat tanah diterbitkan penjabat berwenang mengandung cacat administrasi yang menyebabkan pembatalan sertifikat tanah padahal sertifikat tanah merupakan surat tanda bukti hak yang sangat penting dalam pembuktian hak miliknya. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang proses penebitan sertifikat sampai ke terjadinya pembatalan sertifikat dan dilihat dari putusan perkara pengadilan. Mengingat, sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak, diterbitkan untuk kepentingan pemegang yang bersangkutan, sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Yang dengan seiring berjalan waktu penerbitan sertifikat tanah masih banyak cacat administrasi dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam penerbitan sertfikat tersebut tentang proses penerbitan sertifikat dalam memperoleh sertifikat hak atas tanah, serta proses terjadinya pembatalan sertifikat hak atas tanah berserta penyebab terjadinya pembatalan sertifikat yang telah diterbitkan dan dilihat dari sudut pandang kasus pembatalan sertifikat menurut putusan perkara pengadilan tata usaha negara medan No. 07/G/2013/PTUN-MDN. Dalam menyusun makalah ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan penelitian tentang proses pembatalan sertifikat hak atas tanah berdasarkan putusan perkara pengadilan tata usaha negara medan No. 07/G/2013/PTUN-MDN. Pembatalan sertifikat hak atas tanah merupakan pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bahwa penyebab terjadinya pembatalan sertifikat berdasarkan putusan pengadilan karena adanya cacat hukum administratif dalam penerbitannya sertifikat tersebut. Tujuan dilakukannya serangkaian kegiatan pembatalan sertifikat hak atas tanah tersebut adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum dan tertib dalam administrasi pertanahan.