Show simple item record

dc.contributor.advisorFauziah
dc.contributor.authorTobing, Winda Yulita L.
dc.date.accessioned2019-10-09T09:43:39Z
dc.date.available2019-10-09T09:43:39Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/19461
dc.description100 Halamanen_US
dc.description.abstractIndonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Setiap penduduknya mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Warga negara yang telah memenuhi syarat secara hukum, wajib untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang tentunya akan meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak karena sumber penerimaan negara terbesar berasal dari sektor pajak. Sumber penerimaan negara dari pajak ini turut berperan dalam pembangunan nasional suatu negara. Peran pemerintah juga berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak dengan didukung perhatian penuh kepada masyarakat, melakukan pelayanan terbaik, pembinaan, penelitian dan pengawasan untuk mengatur penerimaan kewajiban perpajakan warga negara Indonesia. Salah satu institusi pemerintah yang bertugas untuk menjaga, mengatur dan mengawasi penerimaan negara melalui pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah pengawasan Menteri Keuangan.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectPeraturan Pemerintahen_US
dc.subjectPenerimaan Pajaken_US
dc.titlePengaruh Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak Tahun 2013-2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Poloniaen_US
dc.typeKertas Karya Diplomaen_US
dc.identifier.nimnipnik142600076


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record