Show simple item record

dc.contributor.advisorGinting, Rasudyn
dc.contributor.authorSinaga, Audina
dc.date.accessioned2019-10-11T03:13:21Z
dc.date.available2019-10-11T03:13:21Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/19527
dc.description68 Halamanen_US
dc.description.abstractSebagaimana telah kita ketahui bahwa sumber pendapatan negara yang sangat berpengaruh dan berperan terpenting bagi negara Indonesia dalah pajak. Baik pajak pusat maupun pajak daerah. Tinggi rendahnya pendapatan dari sektor perpajakan sangat mempengaruhi pendapatan negara yang akhirnya berpengaruh terhadap tingkat ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri dan pembangunan nasional. Untuk meningkatkan penghasilan tersebut pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan dibidang perpajakn untuk mendukung perkembangan dn kemajuan negaranya. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepad tiap-tiap daerah yaitu kepada pemerintah daerah untuk melakukan kebijkan-kebijakan dibidng perpajakan terhadap daerahnya dengan tujuan untuk membangun daerahnya. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Setiap pajak daerah pada pelaksanaannya telah diatur dalam peraturan daerah. Dalam peraturan daerah ini diatur semua yang menyangkut tentang subjek, objek, tarif serta bagaimana aturan pelaksanaannya. Salah satu kebijakan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectBea Balik Nama Kendaraan Bermotoren_US
dc.titleProsedure Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Dairien_US
dc.typeKertas Karya Diplomaen_US
dc.identifier.nimnipnik142600032


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record