Show simple item record

dc.contributor.advisorLubis, Inneke Qomariah
dc.contributor.authorTrianti, Rizka Mei
dc.date.accessioned2019-11-27T07:55:31Z
dc.date.available2019-11-27T07:55:31Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/21233
dc.description73 Halamanen_US
dc.description.abstractInstansi pemerintah secara umum berperan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya masing-masing baik di tingkat pusat maupun daerah.Misalnya rumah sakit, lembaga pendidikan formal, departemen, dan sebagainya.Dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan, mutlak diperlukan pegawai (sumber daya aparatur) yang handal dan profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing dan jika diperlukannya fasilitas yang memadai agar terlaksananya kinerja efektif bagi pegawai instansi pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan tersebut, instansi pemerintah membutuhkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun ditingkat daerah, dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pemerintah dana yang dibutuhkan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan. Mengingat pada saat itu potensi tugas pengelolaan keuangan pemerintah kota medan belum begitu kompleks maka bagian keuangan kota medan terdiri dari 5 sub bagian yaitu: anggaran, perbendaharaan, gaji, verifikasi, pembukuan. Dengan peningkatan perkembangaan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk Kota Medan, maka melalui perturan daerah Kota Medan, bagian tersebut diatas ditingkatkan menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah yang tugas pokoknya mengelola keuangan Pemerintahan Kota Medan. Badan Pengelola Keuangan Daerah dahulu masih berupa unit kerja yang kecil yaitu bagian keuangan sekertariat daerah Kota Medan dengan tugas pokoknya mengelola keuangan. Pemerintah Kota Medan dengan peningkatan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk Kota Medan, maka melalui peraturan daerah Kota Medan, bagian tersebut diatas ditingkatkan menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah yang tugas pokoknya mengelola keuangan Pemerintah Kota Medan. Struktur organisasi merupakan penyedia lingkungan kerja yang tepat sesuai dengan keahlian, kecakapan, dan membatasi kegiatan kerja dan wilayah kerja setiap karyawan.Struktur organisasi BPKD Kota Medan terdiri beberapa bagian salah satunya bagian verifikasi.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectSekretarisen_US
dc.subjectKearsipanen_US
dc.subjectPengelola Keuanganen_US
dc.subjectWalikota Medanen_US
dc.titlePelaksanaan Tugas-Tugas Sekretaris dalam Membantu Menyusun Kearsipan di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kantor Walikota Medanen_US
dc.typeKertas Karya Diplomaen_US
dc.identifier.nimnipnik132103045


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record