Show simple item record

dc.contributor.advisorRustam
dc.contributor.authorFahma, Andira Mutia
dc.date.accessioned2020-01-21T07:08:25Z
dc.date.available2020-01-21T07:08:25Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/22912
dc.description62 Halamanen_US
dc.description.abstractKontribusi dari sektor pajak tetap menjadi primadona terhadap anggaran penerimaan negara. Target pendapatan negara masih didominasi penerimaan dari sektor pajak yang mencapai sekitar 70% dari total pendapatan negara. Direktorat Jenderal Pajak sangat aktif melakukan program ekstensifikasi dan intensifikasi wajib pajak seperti program pemberian nomor pokok wajib pajak melalui kegiatan ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor identitas Wajib Pajak. Kewajiban memiliki NPWP hanya dikaitkan dengan penghasilan dalam satu tahun, apapun jenis penghasilannya. Apabila penghasilan seseorang sudah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam satu tahun maka berdasarkan ketentuan perpajakan ia wajib untuk ber-NPWP. Sebaliknya, jika penghasilannya di bawah PTKP, maka ia tidak wajib ber-NPWP. Namun pada kenyataannya, selama ini banyak pegawai tidak ber-NPWP walaupun penghasilannya melebihi PTKP.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectPerhitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilanen_US
dc.titlePerhitungan Dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Terhadap Karyawan pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk Medanen_US
dc.typeKertas Karya Diplomaen_US
dc.identifier.nimnipnik132102109


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record