Prosedur Penempatan Pekerja Migran Ke Malaysia (Studi pada PT. Adhi Makmur Onggoel Insani Kabupaten Deli Serdang)

Abstract

Migrant workers abroad need a protection that is able to overcome the problems or problems that have been related to the placement and protection of migrant workers, both before leaving, during work and after returning to Indonesia. The problem raised in this paper is how to arrange the placement of Indonesian migrant workers, what are the procedures for the placement of Indonesian migrant workers carried out by PT. Adhi Makmur Onggoel Insani, how about PT. Adhi Makmur Onggoel Insani provides legal protection for Indonesian migrant workers stationed in Malaysia. The approach method used in the preparation of this thesis is a normative and empirical juridical approach and the specification of this study is descriptive analytical. Data collection through primary data and secondary data. The analytical method used is qualitative, and the presentation of the data is in the form of scientifically written reports. The arrangement for the placement of Indonesian migrant workers is based on statutory regulations is Law 13 of 2003 concerning Manpower, Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers, Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number 22 of 2014 concerning Implementation of Placement and Protection Indonesian Workers Abroad. The procedure for the placement of Indonesian migrant workers carried out by PT. Adhi Makmur Onggoel Insani can only be done on the basis of a written agreement between the Government and the Government of the country of user of migrant workers or a legal entity in the destination country. Companies that will be the executors of the placement of private migrant workers must obtain written permission in the form of a Workforce Placement License (SIPPTKI) from the Minister of Manpower. After that, it is mandatory to include prospective TKIs in the Final Departure briefing program organized by BP3TKI and facilitated by the provincial office. After that prospective migrant workers will sign a contract / work agreement then receive an Overseas Workers Card issued by BNP2TKI. PT. Adhi Makmur Onggoel Insani provided legal protection for Indonesian migrant workers who were placed in Malaysia, fulfilling the provisions in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and Law of the Republic of Indonesia Number 18 Year 2017 Regarding the Protection of Indonesian Migrant Workers.

Tenaga kerja migran di luar negeri perlu adanya suatu perlindungan yang mampu mengatasi persoalan atau permasalahan yang ada selama ini terkait dengaan penempatan dan perlindungan TKI, baik sebelum berangkat, selama bekerja maupun setelah pulang ke Indonesia. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan penempatan pekerja migran Indonesia, bagaimana prosedur penempatan pekerja migrant Indonesia yang dilakukan oleh PT. Adhi Makmur Onggoel Insani, bagaimana PT. Adhi Makmur Onggoel Insani memberi perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang ditempatkan ke Malaysia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pengumpulan data melalui data primer dan data skunder. Metode analisis yang dipakai adalah kualitatif, dan penyajian datanya dalam bentuk laporan tertulis secara ilmiah. Pengaturan penempatan pekerja migran Indonesia adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Prosedur penempatan pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh PT. Adhi Makmur Onggoel Insani hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan. Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta wajib mendapat izin tertulis berupa Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) dari Menteri Ketenagakerjaan. Setelah itu wajib mengikutsertakan calon TKI dalam program Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang diselenggarakan oleh BP3TKI dan difasilitasi oleh dinas provinsi. Setelah itu calon TKI akan menandatangani kontrak/perjanjian kerja kemudian menerima Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang diterbitkan oleh BNP2TKI. PT. Adhi Makmur Onggoel Insani memberi perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang ditempatkan ke Malaysia telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.