Ancaman Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Pn Banda Aceh Nomor 248/PID.B/2018/PN BNA Tahun 2018)

Abstract

Dalam proses peradilan pidana, penjatuhan pidana merupakan bagian yang paling terpenting. Penerapan pidana mati sebagai bentuk pidana pokok oleh negara melalui putusan pengadilan berarti negara mengambil hak hidup terpidana yang merupakan hak asasi manusia yang bersifat tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights). Dari sebab itu, dalam penerapan pidana mati sebagai bentuk pidana penerapannya harus memperhatikan hak asasi manusia daripada terpidana. Maksud dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana pengaturan mengenai pidana mati di Indonesia; (2) Mengapa pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang dilaksanakan di Indonesia; (3) Bagaimana penerapan pidana mati; Metode Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif. PenelitianYuridis Normatif mengacu pada bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 248/Pid.B/2018/PN Bna tahun 2018. Hasil penelitian bahwa pidana mati sendiri menjadi salah satu bentuk pidana yang diterapkan di Indonesia sampai pada hari ini. Dasar daripada diberlakukannya pidana mati sendiri adalah sesuai pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan dasar daripada pelaksanaan pidana mati itu sendiri berdasar Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer. Pidana mati sampai hari ini masih dilaksanakan karena dinilai memberi efek jera baik terhadap individu maupun masyarakat, memberi keadilan bagi korban, melindungi masyarakat dari bahaya kejahatan dan memiliki efektivitas yang jauh lebih tinggi dibanding pidana penjara.