Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN Persero dengan Pelanggan (Studi pada PT. PLN (Persero) ULP Panyabungan)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan apakah pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) dengan pelanggan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tersebut. Dalam prakteknya PT. PLN (Persero) merupakan salah satu perusahaan listrik negara yang menyediakan tenaga listrik yang tersebar diberbagi daerah di Indonesia. Hubungan Hukum antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan tercipta dari suatu perjanjian jual beli tenaga listrik yang ditandai dengan penandatanganan dari kedua belah pihak dalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik dan pembayaran biaya pemasangan yang dilakukan oleh pelanggan, dengan terjadinya transaksi perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut berarti PT. PLN (Persero) dan pelanggan menyetujui ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik serta mengetahui tanggung jawab serta hak dan kewajibannya masing-masing. Serta bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi antara PT. PLN (Persero) selaku pelaku usaha dengan pelanggan apabila terjadi wanprestasi. Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian Hukum Normatif dengan pengumpulan data secara penelusuran kepustakaan (library research) untuk memperoleh bahan Hukum primer, bahan Hukum sekunder, serta bahan Hukum tersier, kemudian data dianalisis dengan metode Kualitatif. Pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik pada PT. PLN (Persero) dalam prakteknya masih menganut sistem kekeluargaan dengan pelanggan. Mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli tenaga listrik PT. PLN (Persero) masih melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang tertera didalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009, sedangkan pelanggan sendiri masih kurang untuk melaksanakan kewajibannya baik yang tertera didalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik maupun Undang-Undang yang berlaku, dalam pelaksanaan perjanjian jual beli ini pelanggan sering melakukan komplain kepada pihak PT. PLN (Persero), dimana jika dilihat pelanggan komplain atas kesalahan yang diperbuat oleh dirinya sendiri walaupun begitu pihak PT. PLN (Persero) tetap melayani seluruh komplain yang dipertanyakan oleh pelanggan. Apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak PT. PLN (Persero) selaku pelaku usaha masih mengedepankan penyelesaian dengan sistem kekeluargaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.