Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Abstract

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari tindak kekeraan dan diskriminasi, ini demi tercapainya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Adapun permasalahaan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi di Indonesia dan bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksplotasi di dalam putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor. 890/PID.SUS-ANAK/2018/PN-BTM. Metode penelitian yang digunakan dalam penetitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literature yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi (law in book). Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, kamus hukum dan bahan kuliah yang berhubungan dengan penelitian ini. Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban di Indonesia yang berlaku adalah terdapat didalam KUHP dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP yaitu: didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam studi kasus putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 890/PID.SUS-ANAK/2018/PN-BTM penerapan perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak mulai dari tingkat penyidikan hingga pejatuhan putusan di dalam persidangan persidangan sudah sesuai dengan peraturan yang ada.