Analisis Yuridis Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Karena Cacat Administrasi (Studi Atas Putusan Mahkamah Agung No 86 K/TUN/2019)

Abstract

Judul penulisan dibuat oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah Analisis Yuridis Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Karena Cacat Administrasi (Studi Atas Putusan Mahkamah Agung No. 86/K/TUN/2019). Penulis memilih judul ini dikarenakan banyaknya Penerbitan sertifikat oleh pejabat berwenang mengandung cacat admnistrasi yang menyebabkan pembatalan sertifikat tanah, salah satunya adanya pembatalan Hak Guna Bangunan. Padahal sertifikat tanah menurut aturanya merupakan surat tanda bukti hak yang sangat penting dalam pembuktian haknya sebagaimana dalam Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana terjadinya Hak Guna Bangunan dan penyebab pembatalan Hak Guna Bangunan tersebut dilihat dari putusan pengadilan. Metode yang digunakan dalam penilitian ini adalah deskriptif analitis yaitu melalui pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada asas dan kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan fakta-fakta yuridis yang relevan dengan masalah hukum yang dianalisis tentang tentang terjadinya pembatalan sertifikat hak guna bangunan berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 86 K/TUN/2019. Pembatalan sertifikat hak atas tanah merupakan pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bahwa terdapat pembatalan hak guna bangunan yang menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi menyatakan hak guna bangunan yang didaftarkan merupakan cacat yuridis dikarenakan peralihan tanahnya yang didaftarkan sebagai objek hak guna bangunan bertentangan dengan PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah khususnya pasal 30 ayat 1 huruf a. Tujuan dilakukannya serangkaian kegiatan pembatalan sertifikat hak atas tanah tersebut adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum dan tertib dalam administrasi pertanahan.