Show simple item record

dc.contributor.advisorSembiring, Rosnidar
dc.contributor.advisorChairi, Zulfi
dc.contributor.authorNainggolan, Lastiar Oktavia
dc.date.accessioned2020-05-22T14:59:50Z
dc.date.available2020-05-22T14:59:50Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/25727
dc.description82 Halamanen_US
dc.description.abstractPerusahaan Pergadaian Swasta saat ini sangat berkembang pesat. Dewasa ini, masyarakat lebih memilih Perusahaan Pergadaian Swasta karena menurut masyarakat Perusahaan Pergadaian Swasta memiliki proses menggadai yang cepat untuk mendapatkan uang pinjaman. Perusahaan pergadaian adalah Lembaga Keuangan Non Bank yang paling diminati masyarakat untuk mendapatkan pinjaman uang. Perusahaan Pergadaian terdiri dari Perusahaan Pergadaian Swasta dan Perusahaan Pergadaian Pemerintah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi dalam mengawasi usaha pergadaian di Indonesia untuk menciptakan usaha pergadaian yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pergadaian dan perlindungan kepada konsumen. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai apakah perjanjian gadai sesuai dengan ketentuan hukum perdata, bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai dan bagaimana penyelesaian sengketa dalam perjanjian gadai di Kelurahan Padang Bulan Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang ada di rumusan masalah. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti persoalan mengenai Perusahaan Pergadaian Swasta di Kelurahan Padang Bulan Medan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analisis, di mana lokasi penelitian di Kelurahan Padang Bulan Medan, Kecamatan Medan Baru, Provinsi Sumatera Utara. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dengan alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan melakukan wawancara. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Perusahaan Pergadaian Swasta Kelurahan Padang Bulan Medan, dapat disimpulkan bahwa Perjanjian gadai pada usaha gadai di Kelurahan Padang Bulan Medan kurang sesuai dengan ketentuan hukum perdata. Ada beberapa peraturan mengenai gadai yang tidak diatur dalam KUHPerdata tetapi diatur dalam POJK Usaha Pergadaian. Pelaksanaan perjanjian gadai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Penyelesaian sengketa diselesaikan secara musyawarah, apabila tidak tercapai kesepakatan maka para pihak menyerahkan penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan peraturan OJK mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa beserta peraturan penyelesaiannya.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectPerjanjianen_US
dc.subjectGadaien_US
dc.subjectSengketaen_US
dc.titlePenyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Gadai (Studi Usaha Gadai di Kelurahan Padang Bulan Medan)en_US
dc.typeSkripsi Sarjanaen_US
dc.identifier.nimnipnik150200035


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record