Show simple item record

dc.contributor.advisorNasution, Bismar
dc.contributor.advisorSukarja, Detania
dc.contributor.authorSiregar, Anisah Zhafirah
dc.date.accessioned2020-05-22T15:03:19Z
dc.date.available2020-05-22T15:03:19Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/25728
dc.description116 Halamanen_US
dc.description.abstractAlat pembayaran berupa uang tunai dalam bentuk uang logam maupun uang kertas konvensional, kini berkembang dalam bentuk pembayaran yang dilakukan melalui sistem elektronik (e-paymentsystem). Salah satu alat pembayaran elektronik atau non tunai yaitu dengan menggunakan kartu uang elektronik (e-money). Nilai uang disimpan secara elektronik yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor pemegang kepada penerbit. Akan tetapi uang elektronik belum dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS), hal ini dikarenakan tidak diatur didalam UU LPS, padahal dengan perkembangan uang elektronik yang sangat pesat sudah seharusnya ada lembaga yang menjamin konsumen pengguna uang elektronik, agar dapat mengklaim dana yang tersimpan apabila terjadi suatu permasalahan nantinya. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tentang kajian yuridis penjaminan dana nasabah uang elektronik oleh lembaga penjamin simpanan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tirtier. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah studi kepustakaan, yaitu menelaah bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan kajian yuridis penjaminan dana nasabah uang elektronik oleh lembaga penjamin simpanan. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut, tugas, fungsi dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yaitu, merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan, melaksanakan penjaminan simpanan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk RUPS; menguasai, mengelola, dan menjual / mengalihkan aset bank; melakukan penyertaan modal sementara (PMS); serta mengalihkan manajemen pada pihak lain. Aspek hukum Penerbit uang elektronik dalam sistem penyelenggaraan uang elektronik dapat dikatakan sebagai pelaku usaha yang menawarkan sebuah barang, dalam hal ini uang elektronik. Urgensi terhadap penjaminan dana nasabah pengguna uang elektronik oleh lembaga penjamin dana nasabah (LPS) saat ini belum sampai titik dimana sangat membutuhkan. Karena saat ini peraturan yang sudah ada mengenai uang elektronik baik yang diatur oleh Peraturan Bank Indonesia, maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan masih mampu melindungi hak-hak dari pada nasabah pengguna uang elektronik.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectUang Elektroniken_US
dc.subjectLembaga Penjamin Simpananen_US
dc.subjectUrgensien_US
dc.titleKajian Yuridis Urgensi Penjaminan Dana Nasabah Uang Elektronik oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)en_US
dc.typeSkripsi Sarjanaen_US
dc.identifier.nimnipnik150200126


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record