Show simple item record

dc.contributor.advisorSaidin
dc.contributor.advisorHarianto, Dedi
dc.contributor.authorRiyanti, Isma Ananda
dc.date.accessioned2020-05-22T15:08:47Z
dc.date.available2020-05-22T15:08:47Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/25729
dc.description117 Halamanen_US
dc.description.abstractTas merupakan salah satu produk pelengkap fashion yang tidak lepas dari pencitraan diri seseorang. Tingginya minat beli konsumen terhadap tas tiruan atau “KW” membuat konsumen menjadi sasaran pelaku usaha untuk mempromosikan barang dagangan. Harga murah yang ditawarkan pelaku usaha membuat konsumen tergiur untuk membeli produk tas tiruan “KW” dibandingkan original. Adapun permasalahan yang muncul adalah (1) pengaturan perlindungan terhadap konsumen terkait peredaran tas tiruan menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, (2) bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terkait pembelian tas tiruan, dan (3) pertanggungjawaban pelaku usaha terkait dengan peredaran tas tiruan di pusat perbelanjaan kota Medan. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dengan metode penelitian kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research), yang terdiri dari studi dokumen dan pedoman wawancara. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan (1) pengaturan perlindungan hukum kepada konsumen dibagi mejadi dua yaitu konsumen yang tanpa sadar membeli tas tiruan berhak menuntut haknya apabila merasa dirugikan dan konsumen yang sadar membeli tas tiruan tidak berhak menuntut dan telah hilang perlindungan hukum bagi konsumen tersebut. Perlindungan hukum terhadap konsumen di dalam UU Merek dan Indikasi geografis merupakan delik aduan, (2) bentuk perlindungan hukum kepada konsumen dengan adanya negara bertanggung jawab, penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan di luar pengadilan, serta peran LAPK dengan memberikan advokasi dan penyuluhan, (3) pertanggungjawaban pelaku usaha yaitu sanksi administratif, perdata dan pidana.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectPerlindungan Hukumen_US
dc.subjectKonsumenen_US
dc.subjectTas Tiruanen_US
dc.titlePerlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait dengan Peredaran Tas Tiruan di Pusat Perbelanjaan Kota Medan Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografisen_US
dc.typeSkripsi Sarjanaen_US
dc.identifier.nimnipnik150200144


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record