Show simple item record

dc.contributor.advisorAzwar, T.Keizerina Devi
dc.contributor.advisorLeviza, Jelly
dc.contributor.advisorSinaga, Henry
dc.contributor.authorAbdillah, Rasyada
dc.date.accessioned2020-06-29T02:59:43Z
dc.date.available2020-06-29T02:59:43Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/26424
dc.description161 Halamanen_US
dc.description.abstractNotaris dalam menjalankan kewenangannya sering dilaporkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap akta autentik ke Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Sumatera Utara. Ternyata kasus tersebut bermula dari produk yang dibuat sendiri oleh Notaris, yaitu akta autentik. Setidaknya ada 4 (empat) potensi masalah yang mudah menjerat Notaris dari sanksi administratif yang diberikan Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Sumatera Utara, yaitu:Pada saat akta itu dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam akta tersebut, ternyata ada pihak lain yang merasa dirugikan misalnya pihak ke-3, ketidak cermatan/kurang telitinya Notaris dalam membuat akta autentik, kesengajaan Notaris dalam membuat akta autentik yang menyebabkan akta itu hanya menguntungkan salah satu pihak atau Notaris menjadi pihak dalam akta autentik sehingga akta itu menjadi akta dibawah tangan, dan para pihak yang datang kepada Notaris memberikan keterangan/data yang tidak benar dalam pembuatan akta autentik. Jenis penelitian tesis ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang berasal dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan, Permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan akta Notaris di Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Sumatera Utara dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 ada 14 (empat belas) bentuk pelanggaran, yaitu: Notaris tidak membacakan akta, Notaris membuat akta baru tanpa sepengetahuan para pihak, Notaris tidak amanah, tidak jujur, dan tidak menjaga kepentingan para pihak dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris melakukan rangkap jabatan, Notaris tidak cermat dan tidak hati-hati dalam membuat akta autentik, Notaris membuat akta pengakuan, Notaris membuat akta fiktif, Notaris melakukan pembatalan akta secara sepihak, Notaris tidak mau mengeluarkan salinan kedua, Notaris tidak mengirim laporan bulanan Notaris ke Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN), Notaris memeras pihak yang berkepentingan terhadap akta, akta Notaris ditandatangani tidak dihadapan Notaris, Notaris membuat surat kuasa menjual terhadap suatu objek jaminan, Notaris membuat akta jual beli PPAT. Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah masih lebih banyak Notaris yang dinyatakan bersalah daripada Notaris yang dinyatakan tidak tidak bersalah. Ini membuktikan bahwa masih banyak Notaris yang tidak menjadikan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris sebagai tuntunannya, baik ketika ia menjalankan tugasnya sebagai Notaris maupun dalam kehidupan sehari-harinya, dan pula Notaris harus selalu menjunjung tinggi sumpah jabatannya sebagai Notaris.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectNotarisen_US
dc.subjectMajelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Sumatera Utaraen_US
dc.subjectAkta Notarisen_US
dc.titlePermasalahan Permasalahan Hukum Yang Berkaitan Dengan Notaris Dalam Pembuatan Akta (Studi Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Sumatera Utara Tahun 2015-2018)”en_US
dc.typeTesis Magisteren_US
dc.identifier.nimnipnik177011174


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record