Show simple item record

dc.contributor.advisorNasution, Bismar
dc.contributor.advisorSunarmi
dc.contributor.advisorDevi A, T.Keizerina
dc.contributor.authorSimatupang, Dwi Bunga Anggraini
dc.date.accessioned2020-07-07T06:07:43Z
dc.date.available2020-07-07T06:07:43Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/26638
dc.description111 Halamanen_US
dc.description.abstractA cooperative is the people’s economic movement and a legal entity to realize an advanced, fair, and prosperous society according to the national economic structure organized as a cooperative business and based on the principle of kinship and democracy. Therefore, it needs a strong legal ground relating to the deeds of cooperative such as memorandum of Association, the deed of the amendment of Articles of Association, and so on. A cooperative’s Memorandum of Association made by a Notary has to be approved by the Minister of Cooperative since there are many amendments of its law. The research problems are how about the role of a Notary in establishing a cooperative in the post-Constitutional Court’s Ruling which causes a Notary not to exist in law as the Maker of Cooperative’s Deeds, what obstacles which make the validation of a cooperative’s Memorandum of Association rejected, how about the legal consequence when its Memorandum of Association is not validated, and how about the legal consequence for a cooperative when its Memorandum of Association is not validated. The research used juridical empirical method which was aimed to solve the research object by analyzing secondary data toward primary data in the field in order to find the solution of the research problems from the field and the secondary data. The result of the research shows that the Constitutional Court revokes Law No. 17/2012 which attaches Notary as the maker of a cooperative’s Memorandum of Association by issuing Law No. 25/1992 which does not specify Notary as the maker of a cooperative’s Memorandum of Association. The obstacle in validating a cooperative’s Memorandum of Association is related to its different types which bring about the rejection against the validation of its Memorandum of Association; in consequence, it is not regarded as a legal entity. It is recommended that, in increasing services to the people, a new law be made so that a cooperative has legal umbrella in advancing national economy. The process and the procedure of establishing a cooperative should be socialized. A Notary should increase his knowledge of cooperatives. When they do not get any validation from the authorities, they will be regarded as not legal entities; in consequence, their clients will be harmed and their management organs will be in trouble.en_US
dc.description.abstractKoperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan sebagai badan usaha dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur sesuai tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi, memerlukan landasan hukum yang kuat yang berkaitan dengan akta-akta Koperasi, baik akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar maupun akta-akta lainnya dengan menggunakan akta otentik. Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris masih diperlukan pengesahan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Menteri Koperasi dimana koperasi banyak terjadi perubahan hukum yang mengaturnya. Dalam proses pengesahan akta pendirian Koperasi, terdapat beberapa pokok yang harus dikaji yakni bagaimana peran Notaris dalam pembuatan Koperasi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadikan Peran Notaris tidak tercantum dalam Undnag-Undang sebagi Pembuat Akta Koperasi, apa yang menjadi Kendala hingga membuat pendirian suatu koperasi ditolak pengesahan nya juga jika bagaimana akibat hukum bila akta pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris tidak disahkan dan apa akibat hukum bagi Koperasi bila akta pendirian yang telah dibuat oleh Notaris tidak diminta pengesahan. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis empiris yang dipergunakan untuk memecahkan obyek penelitian dengan meneliti data sekunder terhadap data primer dilapangan sehingga dapat menjawab permasalahan yang didapat dari lapangan dan meneliti dengan data sekunder yang ada. Dari hasil penelitian yang didapatkan adalah peran notaris pasca adanya putusan mahkamh konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 yang semula mencantumkan Notaris sebagai pembuat akta koperasi kini memberlakukan lagi Undang-Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 yang tidak mencantumkan Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi, serta kendala dalam pengeshan akta pendirian koperasi yaitu berkaitan dari jenis yang berbeda beda yang mengakibatkan salah dalam kelengkapan administrasi yang mengakibatkan penolakan pengesahan akta pendirian koperasi tersebut yang berakibat bagi Koperasi yang tidak mendapat pengesahan akta pendirian Koperasi atau Koperasi yang tidak meminta pengesahan akta pendiriannya maka Koperasi bukan merupakan badan hukum. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang akan mendirikan Koperasi maka perlu diaturnya Undang-Undang yang baru agar Koperasi yang saat ini ikut memajukan perekonomian mempunyai payung hukum juga perlu diadakan sosialisasi tentang proses, syarat dan tata cara pendirian Koperasi dan Notaris untuk meningkatkan pengetahuan dibidang perkoperasian sehingga jika koperasi tidak mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang mengakibatkan koperasi tersebut yang tidak berbadan hukum, dan apabila koperasi tersebut tidak berbadan hukum mengakibatkan kerugian bagi para nasabah dan juga organ pengurus koperasi apabila terjadi perkara.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectAktaen_US
dc.subjectNotarisen_US
dc.subjectKoperasien_US
dc.title“Akibat Hukum Penolakan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi yang dibuat Notaris Oleh Kementerian Koperasi (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 Tahun 2013)en_US
dc.typeTesis Magisteren_US
dc.identifier.nimnipnik167011116


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record