Show simple item record

dc.contributor.advisorNasution, Bismar
dc.contributor.advisorYamin, Muhammad
dc.contributor.advisorAzwar, T. Keizerina Devi
dc.contributor.authorChandra, Hendro
dc.date.accessioned2020-07-20T01:48:33Z
dc.date.available2020-07-20T01:48:33Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/26816
dc.description106 Halamanen_US
dc.description.abstractGroup companies are a form of business which is most commonly chosen because they are considered giving economic benefit, compared with a sole company. Organizing framework for them is by using the Law on Corporation so that it still uses legal principle of corporation for holding company and subsidiary as legal person respectively. This will give benefit for the holding company not to be responsible for any legal act done by its subsidiary. Holding company also has limited liability on any incapacity of the subsidiary to carry out its legal liability toward the third party of the subsidiary. The theory used in the research was the theory of legal liability. The research used judicial normative and descriptive analytic methods by conducting library research, and the data consisted of secondary data. Limited liability principle in group companies has caused loophole in the law which causes moral hazard done by a holding company. When a holding company externalizes a risky business for its subsidiary, it is not responsible for any legal act done by its subsidiary. On the other hand, when its subsidiary is considered doing any legal act, its holding company gets protection of limited liability from any legal act done by its subsidiary. An economic approach of the relationship among companies in group companies is different from legal approach. On the one hand, an economic approach is constituted a background by the need in business practice so that it is more practical, while judicial approach is more conventional so that is more theoretical. This different viewpoint is, of course, unreasonable to be continuously maintained. The meeting point of both viewpoints should be sought because they are the need in a developing business world. The Government should improve Law No. 40/2007 on Corporation which is considered as left behind the development of business law in Indonesia.en_US
dc.description.abstractPerusahaan grup menjadi bentuk usaha yang paling banyak dipilih karena dianggap lebih memberikan manfaat ekonomi dibandingkan dengan perusahaan tunggal. Kerangka pengaturan terhadap perusahaan grup masih menggunakan Undang-Undang perseroan terbatas, sehingga berlaku prinsip hukum perseroan bagi induk dan anak perusahaan masing-masing sebagai legal person. Hal ini memberikan manfaat kepada induk perusahaan untuk tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum anak perusahaan. Induk perusahaan juga memiliki limited liability atas ketidakmampuan anak perusahaan untuk menyelesaikan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari anak perusahaan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Pertanggungjawaban Hukum. Jenis penelitiannya adalah yuridis normatif, sifatnya adalah deskriptif analitis, dengan alat pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan dan data dalam penelitian ini berupa data sekunder. Dengan berlakunya prinsip limited liability dalam perusahaan grup, maka akan tercipta celah hukum yang menyebabkan timbulnya moral hazard oleh induk perusahaan. Ketika induk perusahaan mengeksternalisasikan kegiatan usaha yang beresiko pada anak perusahaan, induk perusahaan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum anak perusahaan. Sebaliknya, apabila anak perusahaan yang bersangkutan dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, maka induk perusahaan memperoleh perlindungan berupa limtied liability dari perbuatan melawan hukum anak perusahaan tersebut. Pendekatan dari segi ekonomi terhadap hubungan antara perusahaanperusahaan dalam perusahaan grup sangat berbeda dengan pendekatan dari segi hukum. Di satu sisi, pendekatan ekonomi lebih dilatarbelakangi oleh kebutuhan dalam praktek bisnis, jadi lebih praktis, sementara pendekatan yuridis lebih bersifat konvensional, sehingga lebih teoritis. Tentu perbedaan pandangan ini tidak beralasan untuk dipertahankan terus menerus. Titik temu keduanya tentu harus dicari, karena merupakan kebutuhan dalam dunia bisnis yang semakin berkembang. Pemerintah tentunya harus melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dianggap sudah ketinggalan dengan perkembangan hukum bisnis di Indonesia.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectTanggung Jawaben_US
dc.subjectPerusahaan Grupen_US
dc.subjectAnak Perusahaanen_US
dc.titleTanggung Jawab Hukum Perusahaan Grup Atas Kerugian Pihak Ketiga Sebagai Akibat Ketidakmandirian Anak Perusahaanen_US
dc.typeTesis Magisteren_US
dc.identifier.nimnipnik137011066


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record