Retribusi dalam Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kota Medan

Abstract

Semenjak berlakunya peraturan daerah kota Medan nomor 3 Tahun 2013 tentang retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, terdapat aturan-aturan yang baru dan permasalahan yang muncul semenjak berlakunya peraturan daerah tersebut, dengan latar belakang masalah tersebut, mengadakan penelitian lebih lanjut “Retribusi Dalam Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kota Medan”. Permasalahan penelitian ini adalah pertama, bagaimana ketentuan tentang sistem pemungutan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di kota medan, kedua bagaimana ketentuan tentang tata cara penagihan hutang retibusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di kota medan, ketiga bagaimana pemenuhan prinsip kepastian hukum tentang ketentuan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di kota Medan Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif, dengan sumber menggunakan data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait, dan berita internet yang berkaitan dengan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan pedoman wawancara. Pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif, serta penarikan kesimpulan yang dilakukan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian, berdasarkan ketentuan Pasal 14 (1) dan (2) jo Pasal 15 ayat 1 peraturan daerah kota Medan nomor 3 tahun 2013 tentang retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di kota Medan, sistem pemungutan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah official assessment system karena menggunakan surat ketetapan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, berdasarkan Pasal 23 (1) dan (2) jo Pasal 24 peraturan daerah nomor 3 tahun 2013. Peraturan perundang-undangan nomor 19 tahun 2000 tidak termasuk berdasarkan pasal 1, karena retribusi ada jasa pemerintah yang diterima, berdasarkan Pasal 17 (1) dan(2) dimana pemenuhan prinsip kepastian hukum tentang pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam pembayaran retribusi pelayanan pemakamam dan pengabuan mayat di kota Medan tidak terpenuhi terjadinya kekaburan hukum pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di kota Medan dimana pada peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 karena di dalam peraturan walikota nomor 28 tahun 2013, tidak memberikan penegasan secara terperinci mengenai keringanan, pengurangan dan pembebasan.