Show simple item record

dc.contributor.advisorGinting, Budiman
dc.contributor.advisorSaidin
dc.contributor.advisorAzwar, T. Keizerina Devi
dc.contributor.authorParakitri, Adam
dc.date.accessioned2020-09-11T02:16:28Z
dc.date.available2020-09-11T02:16:28Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/27476
dc.description176 Halamanen_US
dc.description.abstractPengadaan tanah adalah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana keberadaan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 33 Tahun 2016 dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilahan kawasan hutan yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera yang disingkat dengan sebutan PLN UIP KITSUM, apa dasar hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum di lahan kawasan hutan serta bagaimana kendala-kendala yang dialami PLN UIP KITSUMdalam pelaksanaan pengadaan tanah dalam kawasan hutan tersebut, apa yang harus dilakukan oleh PLN UIP KITSUM atas adanya penolakan pengadaan tanah dari masyarakat. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma- norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat yaitu Peraturan dibidang Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum dalam kawasan hutan yang diatur didalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 33 Tahun 2016. Dari hasil penelitian diketahui bahwa keberadaan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 33 Tahun 2016 tidak bisa lepas dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 karena dasar pengadaan tanah tertuang di peraturan tersebut. Sedangkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 juga membutuhkan peran Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 33 Tahun 2016untuk memberikan solusi dengan penyelesaian teknis (pemberian sejumlah uang) terhadap tanah, bangunan dan/atau tanaman yang dikuasai masyarakat pada kawasan hutan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Kendala-kendala yang dihadapi oleh PLN UIP KITSUM dalam pelaksanaan Penyelesaian Teknis PLTA Asahan 3 adalah Penolakan dari masyarakat, masyarakat kehilangan mata pencaharian, adanya sengketa kepemilikan lahan dan adanya area makam milik masyarakat. Hal- hal yang harus dilakukan oleh PLN UIP KITSUM adalah melaksanakan mediasi (pendekatan dan himbauan) kepada masyarakat pemilik lahan, dengan harapan masyarakat mendapatkan pencerahan kembali terkait program percepatan pembangunan PLTA Asahan 3 sehingga masyarakat dapat setuju untuk dilakukannya pembebasan lahan dan melaksanakan Konsinyasi, Konsinyasi merupakan mekanisme yang dilakukan untuk penanganan setelah mediasi akhir dilaksanakan dan surat keterangan penolakan masyarakat diterima oleh PLN UIP KITSUM).en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectPenyelesaian Teknisen_US
dc.subjectPengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umumen_US
dc.subjectPT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumateraen_US
dc.titleKeberadaan peraturan menteri energi dan Sumber daya mineral nomor 33 tahun 2016 dalam Rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum Yang dikuasai oleh masyarakat pada kawasan hutan di Plta asahan 3en_US
dc.typeTesis Magisteren_US
dc.identifier.nimnipnik167011152


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record