Implementasi Inisiasi Menyusu Dini di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan Tahun 2019

Abstract

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif mewajibkan tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan inisiasi menyusu dini (IMD) pada bayi yang baru lahir. Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik merupakan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Medan yang berstatus paripurna dan memiliki kebijakan pelaksanaan IMD. Walaupun demikian, capaian IMD-nya masih rendah, bahkan menurun dari (27,71%) tahun 2016 menjadi (23,08%) tahun 2017 yang berisiko pada meningkatnya angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi. Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi pelaksanaan IMD di RSUP Haji Adam Malik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi melalui wawancara mendalam dengan 9 informan sejak Bulan Juli 2018-Agustus 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan IMD belum berjalan dengan baik, karena beberapa alasan: (1) Aspek komunikasi, bidan pelaksana atau pasien belum seluruhnya mendapatkan informasi dan memahami dengan baik tentang IMD; (2) Aspek sumber daya, rumah sakit sudah memiliki sumber daya manusia dan fasilitas yang mencukupi, tetapi pemanfaatannya belum optimal. Pemahaman bidan pelaksana tentang cara kerja sesuai standar masih kurang dan belum ada kontrol untuk pendelegasian wewenang kepada pelaksana; (3) Aspek struktur birokrasi, belum ada koordinasi yang baik dari pihak yang terkait dengan standar prosedur operasional tentang IMD; (4) Aspek disposisi, belum adanya komitmen penuh dan kepatuhan rumah sakit, tenaga kesehatan dan pasien dalam penerapan IMD, dan belum optimalnya pemberian insentif oleh rumah sakit; dan (5) Aspek fungsi manajemen, upaya rumah sakit memotivasi tenaga kesehatan melaksanakan IMD masih kurang, serta belum ada pengawasan dan pengendalian pelaksanaan IMD. Disarankan kepada pihak rumah sakit untuk membentuk tim khusus dalam melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan IMD, menetapkan serta menerapkan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan IMD, dan membuat kebijakan untuk membatasi peredaran susu formula dan produk makanan/ minuman yang diperuntukkan pada bayi berusia di bawah enam bulan.

Article 9, paragraph (1) of Government Regulation No. 33/2012 concerning on Provision of Exclusive Breastfeeding requires health workers and providers of health care facilities to Early Initiation of Breastfeeding (EIB) in newborns. Haji Adam Malik (HAM) Hospital is a provider of health care facilities in Medan, which is has a policy of implementing EIB. Even though, the achievement of EIB is still low, (27.71%) in 2016 and (23.08%) in 2017, which had the risk of increasing morbidity and mortality of mothers and babies. The purpose of this study was to explore the implementation of EIB in HAM Hospital. This study was a qualitative with a phenomenological approach through in-depth interviews with 9 informants since July 2018-August 2019. The results of the study indicate that the implementation of EIB policies does not run well, for several reasons: (1) Aspects of communication, midwives or patients not entirely get information and understand rightly about EIB; (2) Aspects of resources; utilization of hospital’s facilities was not yet optimal. The understanding of the midwives about the standard operating procedures was still lacking and there wasn't control for the delegation of authority to the executor; (3) Aspects of the bureaucratic structure, there hasn’t been good coordination from parties related to standard operating procedures; (4) Aspects of disposition, there wasn’t full commitment and compliance of hospitals, health workers and patients in the application of EIB, and not yet optimal provision of incentives; and (5) Aspects of management functions, hospital efforts to motivate health workers, supervision and control over the implementation of EIB are still lacking. It was recommended to the hospital to form a team to conduct monitoring and evaluation, establish and apply sanctions against violations of the implementation of EIB, and limit the circulation of formula milk and food products intended for infants under six months.