Show simple item record

dc.contributor.advisorYamin, Muhammad
dc.contributor.advisorKalo, Syafruddin
dc.contributor.advisorDevi A, T. Keizerina
dc.contributor.authorArfian, Muhammad Heikal
dc.date.accessioned2018-02-09T03:51:18Z
dc.date.available2018-02-09T03:51:18Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherFranz
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/410
dc.description127011161en_US
dc.description.abstractIn Aceh, adat land which is controlled by the local people, specially in Darul Imarah Subdistrict, Aceh Besar District, certified by Keucik (Village Head), is actually belongs to adat land. This adat land has no certificate. In Aceh Besar District, the transfer of right or land has no certificate of adat land is made by PPAT (Official empowered to draw up land deeds). The research was descriptive analytic since it described the principles and regulations concerning the purpose of the research which described the fact and condition or phenomena of the research object. They were than analyzed critically by explaining the facts or phenomena systematically and synchronically, based on juducial aspects in answering the problems of the subject matter of the research. In Aceh, especially at Punie Village, Darul Imarah Subdistrict, Aceh Besar District, a lot of land does not have any certificates and without any certified letters, but it has belonged to the local people from generation to generation. Actually, it is adat land, based on the Notification Letter from Keucik (villge head) which states the history of the land and it is boundaries. Adat land acquisition in Aceh Besar District uses Sale Contract made before PPAT (official empowered to draw up land deeds) who validates the contract between the seller and the buyer. Before it is signed, PPAT examines and ask the seller about the letter from the village head whether the land is adat land. After that, the staff from the Land Office comes to do surveying to make sure the land area when later on it will be registered.en_US
dc.description.abstractBahwa di Aceh ada tanah adat yang dikuasai oleh masyarakat khususnya Kabupaten Aceh Besar yang bukti keterangannya dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Keuchik sebagai dasar bahwasanya tanah tersebut tanah hak milik adat. Tanah hak milik adat tersebut tidak ada sertipikatnya. Dan biasanya yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar , apabila terjadi peralihan hak atau jual beli tanah terhadap tanah hak milik adat tersebut maka dibuatkan akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis sebab penelitian ini akan menggambarkan dan melukiskan azas-azas dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tujuan penelitian yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang fakta dan kondisi atau gejala yang menjadi objek penelitian setelah itu diadakan telaah secara kritis, dalam arti memberikan penjelasanpenjelasan atas fakta atau gejala tersebut, baik dalam kerangka sistematisasi maupun singkronisasi dan berdasarkan pada aspek yuridis dengan demikian akan menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian. Tanah di Aceh, Khususnya Kabupaten Aceh Besar bahwa tanah banyak belum yang bersertipikat dan tidak ada surat menyurat, tetapi tanah tersebut telah turuntemurun dari orang tuanya dahulu tanpa ada surat apapun. Dasar keterangan bahwasanya tanah yang ada di Kabupaten Aceh Besar adalah tanah hak milik adat adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan Oleh Keuchik (Kepala Desa), yang menerangkan tentang keterangan mengenai riwayat tanah tersebut serta mengetahui batas dan diketahui oleh masyarakat. Peralihan hak atas tanah adat di Kabupaten Aceh Besar menggunakan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang mensahkan terjadinya perbuatan hukum jual beli antara pihak penjual dan pihak pembeli. Namun dalam hal peralihan disini, PPAT memeriksa dan meminta kepada pihak penjual apakah ada surat keterangan dari Keuchik bahwasanya tanah tersebut tanah hak milik adat sebelum melakukan jual beli, Kantor Pertanahan dalam hal ini pengukuran didatangkan juga mengukur kembali tanah tersebut, untuk memastikan kepastian luas, apabila suatu saat akan didaftarkan haknya.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectAdat Landen_US
dc.subjectUncertified Landen_US
dc.subjectOfficial Empowered to Draw Up Land Deedsen_US
dc.titleAnalisis Yuridis Peralihan Hak Tanah Milik Adat Dengan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh PPAT (Studi Kabupaten Aceh Besar)en_US
dc.typeTesis Magisteren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record