Show simple item record

dc.contributor.advisorGinting, Budiman
dc.contributor.advisorSiregar, Mahmul
dc.contributor.authorKaur, Sumita
dc.date.accessioned2018-07-17T04:17:51Z
dc.date.available2018-07-17T04:17:51Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherZulhelmi
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/4466
dc.description140200087en_US
dc.description.abstractPembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor terbesar tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur mencerminkan pembangunan yang merata, memadai dan mampu melayani pergerakan ekonomi. Salah satu sumber pendanaan alternatif yang digunakan adalah Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP).Adapun permasalahan yang di bahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakonsep Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur, apa yang menjadi tugas para pihak di dalam Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), peran Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam mendorong penyediaan infratruktur di Kota Pekan Baru. Adapun metode penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data dalam skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang didasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Alat pengumpulan data melalui studi pustaka. Pekanbaru adalah salah satu wilayah yang sangat berkembang di Indonesia, atas dasar kesadaran tersebut Pemerintah menargetkan pembangunan infrasruktur yang memadai untuk mengiringi perkembangan yang cukup signifikan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Indonesia hanya mampu memenuhi 30% dari pembangunan infrastruktur yang diperlukan yaitu sekitar Rp. 1,433 triliun dari Rp. 4,796 triliun. Atas dasar ketersediaan APBD yang kurang memadai untuk pembangunan infrastruktur di kota Pekanbaru, maka sesuai dengan persyaratan yang sudah terpenuhi KPBU hadir guna memudahkan pembangunan. Sampai saat ini ada 2 proyek infrastuktur yang sedang dalam proses menuju tahap persiapan. Pada umumnya pola pembiayaan yang digunakan adalah kontrak konsesi Build Operate Transfer (BOT).Pengaturan KPBU secara garis besar diatur dalamPerpresNomor 38 Tahun 2015 tentangKerjasamaPemerintahdenganBadanUsaha.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectKPBUen_US
dc.subjectPengadaan Barangen_US
dc.subjectPembangunan Infrastrukturen_US
dc.titleAspek Hukum Peran Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Dalam Mendorong Penyediaan Pembangunan Infrastuktur di Kota Pekanbaruen_US
dc.typeSkripsi Sarjanaen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record