Show simple item record

dc.contributor.advisorKallo, Syafruddin
dc.contributor.advisorEkaputra, Mohammad
dc.contributor.authorSimarsoit, Barita Raja
dc.date.accessioned2018-07-19T03:57:57Z
dc.date.available2018-07-19T03:57:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherNurhusnah Siregar
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/4593
dc.description140200479en_US
dc.description.abstractDengan adanya lembaga praperadilan, KUHAP telah menciptakan mekanisme kontrol yang berfungsi sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugas dalam peradilan pidana. Menurut Pasal 77 KUHAP, pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang. Permasalahan adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Pengaturan Hukum tentang Praperadilan Menurut Hukum Di Indonesia? 2) Bagaimana Mekanisme Penetapan Status Tersangka didalam Tindak Pidana oleh Polisi Negara Republik Indonesia? 3) Bagaimana Analisis Yuridis Penetapan Status Tersangka Yang Diajukan Sebagai Alasan Praperadilan?. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bagian pustaka (library research) atau data sekunder. penelitian hukum ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Praperadilan bukan lembaga peradilan yang mandiri atau berdiri sendiri selepas pengadilan negeri, berdasarkan perumusan Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP dapat diketahui bahwa praperadilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada pengadilan negeri. Mekanisme POLRI didalam penetapan status tersangka pada tindak pidana mempunyai 2 (dua) sistem penyidikan yakni; sistem penyidikan inquisitor dan sistem penyidikan accusatoir.. Analisis yuridis penetapan status tersangka yang diajukan sebagai alasan Praperadilan ditinjau dari hukum acara pidana di Indonesia, putusan nomor:14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn tersebut sudah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dimana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 praperadilan telah berwenang memeriksa sah atau tidaknya penetapan status tersangka. Hal ini merupakan sebuah pembaruan dalam hukum acara pidana di Indonesia. Pemerintah Pusat maupun daerah khususnya pihak Kepolisian didalam melaksanakan suatu rangkaian proses penyidikan terutama dalam hal mekanisme penetapan status tersangka oleh pihak penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia hendaklah menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Kepolisian Negara Republik Indonesia didalam melakukan penetapan status tersangka melalui proses penyidikan pada seseorang yang diduga melakakukan perbuatan sebuah tindak pidana haruslah menjunjung tinggi tentang hak asasi manusia.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectPraperadilanen_US
dc.subjectMekanisme Penetapan Status Tersangkaen_US
dc.subjectPOLRIen_US
dc.subjectHukum Acara Pidanaen_US
dc.titlePenetapan Status Tersangka oleh Polisi Negara Republik Indonesia yang Diajukan Sebagai Alasan Praperadilan Ditinjau dari Hukum Acara Pidana di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Nomor:14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn-Praperadilan Siwajiraja)en_US
dc.typeSkripsi Sarjanaen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record