Show simple item record

dc.contributor.advisorYamin, Muhammad
dc.contributor.advisorDevi Azwar, T. Keizerina
dc.contributor.advisorGani, Syafnil
dc.contributor.authorUtama, Hendri Tandi
dc.date.accessioned2018-02-28T03:36:21Z
dc.date.available2018-02-28T03:36:21Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherFranz
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/512
dc.description157011015en_US
dc.description.abstractThe case in the Ruling of the High Court No. 12/PDT/2014/PT. DPS started with a loan agreement between Saito Hiromi, a foreign citizen who borrowed the name of, and Choirul Anam, an Indonesian Citizen. The agreement has violated the Nationality principle for a Foreign Citizen i.e. land ownership such as Land Title, which has caused the agreement failed to comply with the admissible cause and violated the validity requirement of an agreement according to Article 1320 of the Civil Code. Saito Hiromi filed a lawsuit against Choirul Anam, in order to demand his title over a piece of land with Land Title Certificate No. 2366 that he has bought by borrowing Choirul Anam’s name. therefore, the research is done in-depth to find out the validity of the agreement by borrowing name, the land ownership of a foreign citizen gained by a simulation agreement, and whether the Ruling of the panel of judges for Case No. 12/PDT/2014/PT.DPS is in line with the agreement law. The research employs normative juridical approach with descriptive analytical. This approach is done by studying the legal books and norms reserved in the prevailing laws and regulations, documents and various theories to answer the problems related to land ownership of a Foreign Citizen who used simulation agreement. The results show that the land ownership of a Foreign Citizen by using simulation agreement has violated the Nationality Principle as stipulated in Article 9 of UUPA (the Land Act) and Article 21 paragraph (1), Article 26 paragraph (2) of UUPA, which has led the simulation agreement to be null and void before the law because it did not meet the validity requirements of an agreement, Article 1320 of the Civil Code stated the Fourth Requirement, “There must be an admissible cause”. Since the agreement did not meet the element of being objective such as the existence of the object of the agreement, and the cause of the object i.e. the performance agreed to be done must not something that is prohibited or banned according to the law. However, the objective of the agreement simulation is merely to deceive the Land Act sop that the Foreign Citizen can possess the Land and Permanent Building which status is a title. The ruling of the judge in the District Court and High Court are proportional, it has been in accordance with the law and there is no judge’s error in pronouncing it.en_US
dc.description.abstractPerkara putusan Pengadilan Tinggi Nomor 12/PDT/2014/PT.DPS diawali dengan adanya perjanjian pinjam nama yang dilakukan oleh Saito Hiromi yang merupakan Warga Negara Asing dengan meminjam nama Choirul Anam yang merupakan Warga Negara Indonesia. Perjanjian yang dilakukan tersebut telah melanggar melanggar azas Nasionalitas bagi Warga Negara Asing dalam kepemilikan tanah jenis Hak Milik, menyebabkan perjanjian yang dibuat tersebut tidak memenuhi causa yang halal dan melanggar syarat sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata. Saito Hiromi menggugat Choirul Anam, guna menuntut haknya atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 2366, yang dibelinya dengan meminjam nama Choirul Anam. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan secara mendalam untuk mengetahui keabsahan perjanjian pinjam nama, kepemilikan tanah bagi warga negara asing yang dikuasai/ditempuh dengan perjanjian simulasi, serta apakah putusan majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor 12/PDT/2014/PT.DPS sudah sesuai dengan hukum perjanjian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti buku-buku dan norma-norma hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen dan berbagai teori untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan kepemilikan tanah bagi Warga Negara Asing dengan menggunakan perjanjian simulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa kepemilikan tanah bagi Warga Negara Asing dengan menggukan perjanjian simulasi telah melanggar azas Nasionalitas Pasal 9 UUPA dan Pasal 21 ayat (1), Pasal 26 ayat (2) UUPA, yang menyebabkan perjanjian simulasi tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata Syarat ke empat “Suatu Sebab yang Halal”, sebagaimana Perjanjian simulasi tidak memenuhi unsur obyektif meliputi keberadaan pokok persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjiakan, dan causa dari obyek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum. Namun tujuan perjanjian simulasi tersebut hanya untuk mengelabui UUPA, agar Warga Negara Asing tersebut bisa menguasai Tanah dan Bangunan Permanen dengan status Hak Milik. Terhadap putusan hakim pada tingkat PN dan PT sudah tepat, sudah sesuai dengan hukum dan tidak terdapat kekhilafan hakim dalam memutus.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectSimulation Agreementen_US
dc.subjectLand Ownershipen_US
dc.subjectForeign Citizenen_US
dc.titleAnalisis Yuridis Terhadap Perjanjian Simulasi Dalam Kepemilikan Tanah Bagi Warga Negara Asing (Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 12/PDT/2014/PT.DPS)en_US
dc.typeTesis Magisteren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record