Show simple item record

dc.contributor.advisorNingsih, Suria
dc.contributor.advisorSembiring, Amsali
dc.contributor.authorKadzimi
dc.date.accessioned2018-08-10T07:54:00Z
dc.date.available2018-08-10T07:54:00Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherNurhusnah Siregar
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/5219
dc.description130200443en_US
dc.description.abstractPasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Permasalahan dalam penelitian yaitu implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Terhadap Pelayanan Kesehatan Kepada Pasien.Prosedur pelayanan kesehatan menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.Kendala dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien.Jenis penelitian yang digunakan penelitian yuridis normatif.Sifat penelitian pada penelitian yaitu deskriptif.Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder.Alat pengumpul data yang digunakan adalah studi pustaka (library research), dan penelitian lapangan (fieldresearch). Implementasi UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Terhadap Pelayanan Kesehatan Kepada Pasien, memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prosedur pelayanan kesehatan menurut UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yaitu Pasien datang ke puskesmas, selanjutnya mengambil nomor urut di loket pendaftaran, kemudian unit pelayanan pemeriksaan penunjang seperti laboratorium dan konseling gigi, apabila pasien menggunakan kartu BPJS kesehatan, pasien mendaftar, apabila pasien umum pasien harus membayar ke kasir, pasien rawat jalan dan rawat inap, setelah itu pasien diperbolehkan pulang oleh tenaga medis. Kendala pelaksanaan pelayanan kesehatan pada puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai, antara lain sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sarana dan prasarana yang belum memadai.Anggaran yang tidak tepat waktu. Upaya mengatasi kendala dalam pelayanan kesehatan pada puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai, yaitu untuk SDM membuat pengajuan ke Dinas Kesehatan untuk penambahan tenaga dan untuk sarana dan prasarana membuat permohonan ke Dinas Kesehatan untuk Pengadaan.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectProsedur Pelayanan Kesehatanen_US
dc.subjectPasienen_US
dc.titleProsedur Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien BPJS Kesehatan Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai)en_US
dc.typeSkripsi Sarjanaen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record