Show simple item record

dc.contributor.advisorSunarmi
dc.contributor.advisorGinting, Budiman
dc.contributor.advisorYamin, Muhammad
dc.contributor.authorSinaga, Vetra Reheldrim Berkatsyah
dc.date.accessioned2018-09-03T06:41:23Z
dc.date.available2018-09-03T06:41:23Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherNurhusnah Siregar
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6011
dc.description107011039en_US
dc.description.abstractApabila koperasi berada dalam keadaan merugi dan tidak dapat membayar utang-utangnya, ada 2 (dua) jalan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu dengan keputusan rapat anggota atau keputusan pemerintah yang diatur. Permasalahan kemudian timbul setelah meninggalnya HMJ yang merupakan ayah dari penggugat. Dimana harta sengketa tetap dikuasai oleh tergugat dan dinikmati hasilnya sendiri tanpa memperbolehkan para penggugat untuk turut menikmati hasil harta sengketa tersebut karena dilarang oleh tergugat. Putusan No. 01/Pailit/2008/PN.Niaga.Smg yang menyatakan pailitnya koperasi SAM yang berkedudukan di Solo dengan pengajuan permohonan pailit oleh 3 (tiga) orang pengurusnya, BS, LTT, dan AW. Ada beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu Bagaimanakah akibat hukum putusan pailit terhadap harta kekayaan Koperasi, bagaimanakah mekanisme dan kendala dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dan bagaimanakah kedudukan hukum koperasi akibat putusan pailit koperasi. Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan yuridis normatif. Bahan utama dari penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahanbahan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Akibat hukum putusan pailit terhadap harta kekayaan koperasi adalah seluruh harta kekayaan koperasi berada di bawah pengawasan dan pengurusan kurator. Pada umumnya sisa kekayaan Koperasi yang dibubarkan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban. Kedudukan hukum koperasi akibat putusan pailit, maka koperasi dapat dibubarkan. Hambatan biasanya datang dari pihak debitur yang beritikad buruk atau yang tidak mempunyai keinginan untuk melunasi utangutangnya bisa berupa, penggelapan investasi pada saat kurator akan mencatat harta debitur, dengan serta merta debitur memindahkan harta kekayaannya ketempat lain sehingga pada saat diadakan pencatatan oleh kurator ternyata debitur telah tidak mempunyai harta apa-apa lagi. Ketidak profesionalnya Kurator dalam mengurus harta-harta debitur yang telah dinyatakan pailitmerupakan faktor hambatan lainnya Apabila terjadi pembubaran maka para anggota hanya bertanggung jawab sebatas simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan yang disetorkannya. Dalam hal anggota koperasi yang memberikan pinjaman pribadi pada koperasi, ia mempunyai posisi yang sama dengan para kreditur lain dalam hal menuntut pelunasan piutang kepada badan hukum koperasi.en_US
dc.description.abstractWhen a cooperative suffers a loss and is not able to pay off its debt, two methods can be used to solve the problem, either by the decision of membership meeting or by the government directive. The problem arouse after the death of HMJ who was the plaintiff’s father. In this case, the assents were completely controlled bye the benefit from them. The ruling No.01/Pailit/2008/PN.Niaga.Smg states the bankruptcy of Koperasi SAM, located in Solo, by the request for bankruptcy by its three managers: BS,LTT,and AW. There were some problems which would be analyzed: how about the legal consequence of the bankruptcy on the assets of the cooperative, how about the mechanism and abstacle in managing and settling bankruptcy assent, and how about the legal status of the cooperative due to the ruling on the bankruptcy. The research was descriptive analytic with judicial normative approach. The data comprised secondary data which were obtained bye gathering primary, secondary, and tertiary legal materials. The legal consequence of the bankruptcy of the cooperative’s assent was that all of the cooperative’s assents were under the curators’ control and management. Generally, the rest of the assets of a cooperative which has been closed down is not sufficient to pay off the debt. The legal status of a cooverative as the result of bankruptcy is that it will be closed down. The problems usually come from the debtors who have bad intention or who do not want to pay off their debts; they can embezzle investment when the curators are filing the debtors’ assets by transferring their assets to other places. The result is that the curators cannot detect the debtors’ assets. The non-professional curators in managing bankrupted debtors’ assets can cause another problem. When a cooperative is closed down, its members are only responsible fot their main savings and initial capital they have deposited. In the case of some members who give their personal loan to the cooperative, they will have the same status as the other creditors in claiming the payoff of the loan to the cooperative which has a legal entity.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectKedudukan Koperasien_US
dc.subjectPailiten_US
dc.subjectPermohonan Pembayaran Hutangen_US
dc.titleKedudukan Koperasi yang Dinyatakan Pailit dalam Permohonan Pembayaran Utangen_US
dc.typeTesis Magisteren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record