Show simple item record

dc.contributor.advisorGinting, Budiman
dc.contributor.advisorBastari
dc.contributor.advisorLeviza, Jelly
dc.contributor.authorSatria, Frinan
dc.date.accessioned2018-09-03T06:53:33Z
dc.date.available2018-09-03T06:53:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherNurhusnah Siregar
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6016
dc.description147011174en_US
dc.description.abstractPajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar sehingga pajak memiliki peran yang vital dalam sebuah negara. Tunggakan pajak di Indonesia sangat signifikan sehingga diperlukan penegakan hukum oleh fiskus dalam melakukan penagihan pajak. Permasalahan dalam penelitian ini tentang bagaimana pemenuhan kepastian hukum dalam ketentuan sistem pemungutan BPHTB di Medan?; Bagaimana kewenangan fiskus dan pengihan pajak atas BPHTB yang kurang dibayar oleh Wajib Pajak di Medan?. Penelitian ini memfokuskan pada pajak kabupaten/kota yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPTHB) yang kurang dibayar oleh Wajib Pajak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif. Penelitian ini mengutamakan bahan hukum primer berupa peraturan – peraturan yang berkaitan dengan hukum perpajakan tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 98 UU No.28/2009 Joncto PP No.91/2010 bahwa Sistem Pemungutan BPHTB seharusnya Self Assessment System. PerWal Medan No.24/2011 tidak menganut Sistem Pemungutan tersebut sehingga tidak sinkron secara vertikal atau dengan kata lain bertentangan dengan ketentuan diatasnya dan tidak sesuai dengan teori Hans Kelsen dan UU No.12/2011 Pasal 7 Ayat (2) Joncto Pasal 8 Ayat (2). Pengenaan BPTHB yang kurang dibayar oleh Wajib Pajak dapat dilakukan oleh fiskus dengan menggunakan kewenangannya yang diberikan oleh Undang Undang. Kewenangan fiskus tersebut dijalankan melalui jalur penelitian dan jalur pemeriksaan. kewenangan fiskus dari jalur penelitian dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB sedangkan dari jalur pemeriksaan dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang BPHTB atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan BPHTB. BPHTB yang kurang dibayar oleh Wajib Pajak BPHTB di kota Medan, Berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU PPSP) joncto UU PDRD Pasal 102 Ayat (2) juncto Perda Kota Medan Pasal 16 Ayat (2) dapat dilakukan penagihan pajak yang berkekuatan hukum memaksa oleh kepala daerah. Penelitian ini menyarankan bahwa ketentuan tentang verifikasi atau penelitian yang tertuang dalam PerWal Medan No.24/2011 harus dilakukan revisi atau dicabut karena bertentangan dengan asas pemungutan pajak dan bertentangan dengan teori kepastian hukum. Fiskus yaitu Dinas Pendapatan Kota Medan harus memanfaatkan kewenangan dari fiskus yang telah diberikan oleh UU baik melalui jalur penelitian maupun dari jalur pemeriksaan dalam pengenaan BPHTB yang kurang dibayar. STPD BPHTB dan/atau SKPD BPHTB sebagai produk hukum diterbitkan oleh fiskus yang masih belum dibayarkan oleh Wajib Pajak dan telah jatuh tempo dapat ditagih dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000.en_US
dc.description.abstractTax is the country’s biggest revenue source so that it plays a vital role in a country. Tax arrears in Indonesia are significant that they require law enforcement by fiscal authorities in collecting tax. The research problems are how the legal certainty is fulfilled in the provisions of collecting system of BPTHB (Duty on Land and Building Right Acquisition) in Medan, how the fiscal authorities and tax collecting for BPTHB that is underpaid by taxpayers. This is a prescriptive normative juridical research. It puts priority to primary legal materials such as the regulations related to tax laws. The provisions in Article 98 of the Law No. 28/2009 in conjunction with the Government Regulation No. 91/2010 states that the assessment system that has to be applied for BPHTB is Self Assessment System. The Regulation of the Mayor of Medan No. 24/2011 does not apply Self Assessment System so that it is not synched vertically, in other words, it is contrary to the above-mentioned provisions and not in line with the theory of Hans Kelsen and the Law No. 12/2011 Article 7 paragraph (2) in conjunction with Article 8 paragraph (2). The BPHTB underpayment made by taxpayers can be collected by fiscal authorities by exercising the power granted by the Laws. The power of the fiscal authorities is exercised through research and investigation ways. The power of the fiscal authorities exercised through research way can be collected by using STPD (the Regional Tax Collecting Note) of BPHTB while the power exercised through investigation way can be made by using SKPDKB (Regional Tax Underpayment Assessment Letter) of BPHTB or SKPDKBT (Regional Additional Tax Underpayment Assessment Letter) of BPHTB. The BPHTB underpayment made by taxpayers of BPTHB in Medan, based on Article 2 of the Law No. 19/2000 on UU PPSP (the Law on Tax Collecting using Distress Warrant) in conjunction with UU PDRD (Law on Regional Tax and Retribution) Article 102 Paragraph (2) in conjunction with the Regional Regulations of Medan City Article 16 paragraph (2), can be forced by regional head. It is suggested that the verification about verification or research as stated in Medan Mayor Regulation No. 24/2011 be revised or revoked because it is contrary with the principle of tax collecting and the theory of legal certainty. The Revenue Agency of Medan City as the fiscal authorities should exercise their power granted by the law either through research or investigation way to charge underpaid BPTHB. The STPD BPHTB and/or SKPD BPHTB as legal products issued by fiscal authorities that has not been paid by Tax Payers and is due can be collected using the Law No. 19/2000.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectBea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunanen_US
dc.subjectPenagihan Pajaken_US
dc.subjectKurang Bayaren_US
dc.subjectPajak Kabupaten/Kotaen_US
dc.titlePerspektif Hukum Perpajakan Terhadap Penagihan Pajak Atas BPHTB yang Kurang Dibayar oleh Wajib Pajak di Medanen_US
dc.typeTesis Magisteren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record